Urgensi Kepemimpinan dan Pertanyaan Tentang Politik

Urgensi Kepemimpinan dan Pertanyaan Tentang Politik

  Kamis, 22 September 2016 09:49   1

Oleh : Munandar Harits Wicaksono*

Suatu ketika dalam kesempatan sambutan wisuda sebuah perguruan tinggi di Timur tengah yang begitu bercorak islami, seorang syaikh  menyampaikan sebuah wejangan yang bertujuan baik. Beliau -yang semoga selalu dijaga Allah- menyampaikan, “jika kalian memutuskan terjun ke dunia politik, lepaslah sorban kalian (identitas keagamaan). Amanat ilmu dan politik adalah sesuatu yang berbeda.”.

Wejangan beliau ini tidak bisa dikatakan salah sepenuhnya. Karena bagaimanapun, beliau tidak hanya seorang guru, tapi juga sekaligus ayah dan mursyid yang berusaha mengarahkan anak didiknya menuju arah yang sekiranya tepat.

Kekhawatiran dan sikap overprotektif semacam ini tidak dirasa muncul dari satu-dua orang seperti beliau saja. Akan tetapi sudah menjadi umum, bahkan bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat. Banyak dari guru hingga orang tua kita yang secara terbuka melarang berkecimpung di dunia politik. Hal ini bisa dibuktikan secara nyata dengan melihat hasil survei yang diadakan oleh pihak yang berwenang dalam berbagai momentum.

Menurunnya tingkat partisipasi, hilangnya kepercayaan terhadap partai, hingga menyebarnya pendapat-pendapat radikal yang memperalat agama untuk melegimitasikan penolakan partisipasi aktif terhadap politik semacam pemilu sudah menjadi berita yang sangat sering dikonsumsi. Kondisi rumit ini bisa saja lebih parah lagi, andaikan para pemuda yang semestinya menjadi harapan negara beberapa tahun mendatang justru bersikap apatis dan enggan tahu-menahu mengenai politik.

Hal ini tentunya tidak terjadi tanpa sebab. Bila ditelaah lebih jauh, bukan sekali-duakali politik memperdaya kita. Tapi sudah berkali-kali kejadian tak menyenangkan ditampilkannya. Memang menurut teori klasik Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Namun seiring berjalannya waktu, politik mengalami penyempitan makna sehingga ia hanya diidentikan dengan kekuasaan belaka.

Tidak bisa dipungkiri, Jagat politik ataupun kekuasaan memang sudah memberikan pandangan dan stigma miring bagi masyarakat dunia. Beberapa tahun yang lalu kita sempat dibuat terkejut ketika salah seorang tokoh politik di Indonesia yang sebelumnya bersikap sentimen dan tidak menyukai tokoh lain, tiba-tiba berbalik mendukung tokoh lain yang sebelumnya merupakan lawan politiknya itu.

Jauh sebelumnya, politik telah sukses memperalat dua agama besar di dunia. Kedua agama ini saling sikut memperebutkan kekuasaan atas tanah suci Yerussalem selama berabad-abad lamanya atas nama agama. Tidak cukup sampai di situ, jutaan nyawa umat manusia juga menjadi korban atas perebutan kekuasaan tersebut.

            Meskipun demikian, politik sebagai kendaraan kekuasaan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Politik dan segala macam aspeknya adalah gambaran bagaimana manusia mengatur kehidupan bersosial. Mau tidak mau, suka tidak suka politik akan tetap ada.

            Manusia yang memang dikodratkan hidup bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara spontan memerlukan seorang pemimpin. Setiap individu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Pun seorang suami adalah pemimpin bagi rumahnya, dan seterusnya sampai pada tingkatan hajat hidup orang banyak dalam suatu lingkungan.

15 abad silam, Muhammad sebagai rasul utusan Tuhan sudah menekankan hal tersebut. Dalam kitab suci umat islam, Tuhan menegaskan bahwa Ia menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi.

Kata Khalifah bersumber dari akar kholafa yang berarti mewakili. Maksudnya ialah mewakili tuhan untuk mensiasati alam dan seisinya. Sehingga, secara tidak langsung Tuhan memberikan kodrat kepada manusia untuk menjadi pemimpin demi berjalannya sesuatu bentuk kehidupan yang lebih baik. Karenanya, bisa dipahami bahwa dengan sistem kepemimpinan semacam itu kehidupan akan tertata rapi dan juga terstruktur. lebih sempit lagi dalam kasus sesama manusia, keberadaan pemimpin sangat diperlukan untuk mereduksi ego setiap individu.

            Menimbang sedemikian urgennya seorang pemimpin, politik sebagai kendaraannya tak bisa diabaikan begitu saja. Ada sebuah kaedah dasar dalam khazanah ushul fikih yang secara garis besar berbunyi “suatu perkara tidak wajib yang tanpanya perkara wajib tidak tercapai, maka perkara tidak wajib tersebut juga akhirnya dihukumi wajib.”

            Kaedah ini menggambarkan, bahwa andaikata memiliki pemimpin adalah sebuah kewajiban, maka kewajiban ini belum mencapai sebuah kesempurnaan tanpa ada politik yang dijadikan kendaraannya. Pun demikian, politik akan mati dan tidak berkembang tanpa keberadaan partisipasinya secara nyata.

            Toh pada kenyataannya, tidak setiap pemimpin yang berpolitik itu buruk. Kita masih mengenal nama-nama semacam Umar bin Abd Aziz, pemimpin dinasti umayyah dengan sistem politik monarki yang sedemikian adilnya. Pun juga dari Eropa kita mengenal alexandre de great yang namanya tak asing lagi. Bahkan, sampai saat ini kita masih mengenang mahatma ghandi sebagai seorang pemimpin yang sangat manusiawi dan anti kekerasan.

            Memang, sering kali kita menemui politik dijadikan medan pertempuran penuh kelicikan. Namun, itu tidak mutlak dan tidak serta-merta bisa dibenarkan begitu saja. Masih bisa kita temui dalam berbagai catatan sejarah, orang baik yang memimpin suatu tatanan masyarakat berkendarakan politik dengan beragam sistem dan cara. Melihat sedemikian urgennya politik untuk pemimpin, muncul sebuah pertanyaan. “Lantas apakah baik menghindari politik yang merupakan jalan menuju kepemimpinan?”

 

*penulis: Alumnus MAPK MAN 1 Surakarta. Saat ini tercatat sebagai penerima beasiswa jurusan Syariah dan Undang Undang Universitas Al-Ahqoff, Hadramaut, Yaman.