Uber - Grab Sepakat Penuhi Syarat

Uber - Grab Sepakat Penuhi Syarat

  Jumat, 25 March 2016 10:54

Berita Terkait

Dua Bulan Lengkapi Perizinan

JAKARTA – Dua penyedia layanan aplikasi transportasi berbasis online, Uber dan Grab, sepakat dengan sejumlah poin persyaratan yang diminta pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menetapkan masa transisi untuk memenuhi perizinan hingga batas waktu 31 Mei 2016.

Kesepakatan tersebut diperoleh dalam rapat maraton selama dua hari yang dimediasi Kemenko Polhukam. Selain Kemenhub selaku regulator dan Uber serta Grab, rapat diikuti Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai representasi angkutan umum konvensional.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, Uber dan Grab dipersilakan memilih untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan transportasi umum atau membuat badan usaha sendiri. ’’Silakan dipilih. Kami mendukung kok,’’ ujar Jonan di kantor Kemenko Polhukam.

Uber dan Grab sepakat untuk tetap menjadi content provider atau bukan sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum. Dengan keputusan itu, lanjut Jonan, keduanya diminta bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum yang berbadan hukum seperti koperasi.

Koperasi tersebut juga harus memiliki izin sebagai badan hukum penyelenggara angkutan umum. Selain itu, wajib mematuhi prosedur seperti pendaftaran kendaraan, uji kir, dan aturan-aturan lain dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

’’Pengemudinya yang tergabung dalam koperasi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) A umum,’’ kata mantan direktur utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu.

Koperasi yang bekerja sama dengan Uber dan Grab akan menjalankan usaha angkutan umum rental. Dengan demikian, kendaraan bisa beroperasi dengan pelat nomor hitam atau tidak perlu menjadi pelat kuning. ’’Kalau angkutan pelat kuning, kan ada argo dan trayeknya. Kalau rental, bisa pakai pelat hitam, bebas (trayek, Red),’’ ujar Jonan.

Disinggung soal persaingan usaha, Jonan menyatakan tidak ikut campur. Yang menjadi kepedulian pihaknya adalah aturan yang harus dipenuhi. Sebab, hal itu berhubungan dengan masalah keselamatan penumpang.

Dia melanjutkan, dalam masa transisi tersebut, kedua penyedia layanan angkutan online tetap diperbolehkan beroperasi. Namun, keduanya dilarang keras melakukan ekspansi. Pelebaran bisnis yang dimaksud termasuk perekrutan sopir baru atau penambahan mobil untuk angkutan.

Lalu, bagaimana bila tenggat waktu dua bulan tersebut tidak bisa dipenuhi? Menteri Koordinator Polhukam (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan menegaskan, aplikasi Uber dan Grab akan diblokir apabila gagal memenuhi syarat. Dia menyatakan, hal itu sudah menjadi keputusan akhir dan tidak bisa diganggu gugat.

’’Nanti Kemenkominfo blokir. Kalau mereka ketahuan bekerja sama dengan badan hukum yang tidak berizin, langsung tindak tegas sesuai aturan,’’ ungkapnya.

Komisaris Uber Indonesia Donny Suyadi mengaku puas atas mediasi yang diberikan pemerintah. Dia pun menyanggupi seluruh syarat yang diajukan agar mitra bisnisnya bisa beroperasi di Indonesia. ’’Kami akan dorong mitra kami (koperasi, Red) untuk segera mengurus semua perizinan dan syarat tersebut,’’ tegasnya.

Kiki Rizki, head marketing Grab Indonesia, optimistis dalam dua bulan seluruh persyaratan tersebut bisa dipenuhi mitranya. ’’Kami akan bantu sebisa mungkin agar mitra kami segera melengkapi semua persyaratan,’’ tuturnya.

Saat ini, lanjut dia, koperasi yang menjadi mitra mereka sudah mengantongi izin resmi pendirian koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian, mereka sedang mengurus izin penyelenggaraan angkutan umum dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Selain itu, mitra Grab sudah memiliki pool yang diwajibkan. Hal itu ditujukan agar kondisi mobil-mobil yang digunakan bisa dicek sebelum terjun ke jalan.

’’Kami juga sudah mengajukan uji kir ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kami masih menunggu kapan. Tapi, sudah diinfokan ke semua driver karena ini kan memang tidak bisa satu per satu,’’ jelasnya.

Disinggung soal kemungkinan kenaikan tarif, Kiki menyatakan belum ada keputusan mengenai hal tersebut. Namun, dia tidak menampik adanya kemungkinan itu menyusul beberapa pengeluaran yang harus dikucurkan seperti uji kir dan lainnya.

Menurut dia, seluruh pihak kini masih merundingkan kemungkinan tersebut. ’’Masih dibicarakan,’’ katanya.

Namun, ada yang disayangkan oleh Grab. Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengkritik larangan ekspansi yang ditetapkan dalam masa transisi. Menurut dia, ekspansi dengan perekrutan pengemudi baru melalui mitra koperasi Grab dapat berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi. ”Karena salah satu misi utama kami adalah meningkatkan kehidupan para mitra pengemudi. Dan Grab telah meningkatkan taraf hidup banyak mitra pengemudinya, terutama dari sisi pendapatan,” tutur dia.

Meski demikian, dia tetap menghargai mediasi yang dilakukan oleh pemerintah. ”Kami akan fokus menyelesaikan ketentuan lisensi yang diperlukan untuk mitra koperasi kami agar kami dapat lanjut memberikan kontribusi yang positif terhadap pengemudi, penumpang, dan masyarakat di Indonesia,” ujar mantan direktur operasional AirAsia itu.

(mia/c5/sof)

Berita Terkait