Ubah Status Jalan

Ubah Status Jalan

  Selasa, 29 March 2016 10:37
PEMAPARAN: Kadis PU Sambas memaparkan rencana pembangunan jalan dan jembatan di depan anggota DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie dan ratusan masyarakat Sambas. Gambar lain, jalan di Sange Duyung, Teluk Keramat hancur. OZY/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

SAMBAS- Perubahan status jalan yang ada di Kabupaten Sambas dilakukan sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut. Terlebih, panjangnya jalan yang ada tak sebanding jika semuanya menggunakan APBD kabupaten.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas,

Ir H Ferry Madagaskar menyebutkan di Sambas, jalan yang berstatus jalan kabupaten sepanjang 696,633 KM. Kondisi hingga 2015, masih banyak kurang bagus karena baru sekitar 324,914 KM atau 46 persen yang diperbaiki.

“Kalau dari besaran anggaran APBD Sambas, untuk melakukan perbaikan jalan masih banyak yang belum tersentuh, sehingga banyak kondisi jalan kurang bagus. Belum lagi adanya penambahan panjang jalan,” kata H Ferry Madagaskar saat ekspos rencana pembangunan jalan nasional dan wacana pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar di Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Sabtu kemarin.

Sementara dari sisi keuangan daerah, sebutnya, pada 2011- 2015 itu Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada sekitar Rp152 miliar. Itu bukan saja digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan tapi juga digunakan membangun jembatan.

“Kalau dilihat dari besaran DAU kita, barus sekitar 84 KM lebih jalan yang terbangun. Sehingga dalam rangka percepatan pembangunan jalan. Pihaknya mengusulkan perubahan status jalan menjadi jalan provinsi maupun nasional.

“Ke depannya, jika status jalan berubah. Maka tanggungjawab perbaikan maupun pembangunannya juga berpindah,” katanya. SK perubahan status jalan, sesuai peraturan akan diubah lima tahun sekali. Kesempatan inilah yang akan dimanfaatkan untuk pengusulan status jalan yang ada di Sambas.

Hal tersebut, lanjut Ferry, sesuai dengan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Disebutkan dalam UU tersebut, jika jalan berstatus Nasional, yakni jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Itu menjadi tanggung jawab APBN

(pemerintah pusat).

Jalan Provinsi, yang merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi, dan tanggung jawabnya ada di pemerintah Provinsi (Gubernur).

Sedangkan Jalan Kabupaten, yang merupakan Jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan

strategis kabupaten. Sedangkan jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan, Itu tanggungjawab Kabupaten ataupun provinsi.

“Warga harus memahami, seperti apa bentuk tanggung jawab terkait dengan pembangunan jalan, dan itu sesuai dengan statusnya. Kalau jalan nasional, kita dari kabupaten akan memperbaiki, tak akan bisa karena melanggar UU,” katanya.

Anggota DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, M.H yang langsung mendengarkan ekspose dari Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas menyebutkan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Sehingga kebijakan tersebut bisa dinikmati di Kalimantan Barat, khususnya

Sambas.

“Kalau melihat panjangnya jalan dan kondisi keuangan APBD Provinsi maupun Kabupaten, masih jauh dari kurang. Sehingga anggaran dari pemerintah pusatlah yang diharapkan. Sehingga masyarakat harus memahami, mengenai kondisi jalan, terlebih jika melihat status jalan, tak bisa seratus persen menyalahkan pemerintah provinsi maupun

pemerintah kabupaten, ini dikarenakan aturan serta sisi keuangan,” kata Syarif Abdullah Alkadrie.

Namun yang harus diingat, baik pemkab, pemkot maupun Pemerintah Provinsi harus bersinergi. Dalam rangka percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. “Seluruh elemen di Kalbar, baik pemerintah kabupaten, provinsi serta masyarakat harus bersinergi. Sehingga anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, bisa masuk ke Kalbar,” katanya.

Meski demikian, dirinya yang merupakan perwakilan masyarakat Kalimantan Barat di DPR RI. Akan terus memperjuangkan percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.(fah)

Berita Terkait