Tutup Akses Bumi Putera , Hambat Pembangunan Jalan Sultan Abdurahman

Tutup Akses Bumi Putera , Hambat Pembangunan Jalan Sultan Abdurahman

  Selasa, 1 December 2015 10:11
PELEBARAN JALAN: Pelebaran jalan di Jalan Sultan Abdurahman terhambat, tidak semua instansi yang terkena dampak pembangunan jalan bersedia menyerahkan lahannya. Terlihat sejumlah pengendara sedang melintas di jalan tersebut, hal ini menjadi salah satu faktor kemacetan. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Pelebaran Jalan Sultan Abdurahman terhambat. Tidak semua instansi yang terkena dampak pembangunan jalan itu bersedia menyerahkan lahan. Pemerintah Kota Pontianak punya cara sendiri menyikapi hal ini. “Jiwasraya sudah tidak masalah. Kalau Bumi Putera tidak mau tidak apa-apa. Kan jalannya sudah lurus,” ungkap Sutarmidji, Wali Kota Pontianak.

Pada dua asuransi itu Pemkot Pontianak membutuhkan lahan untuk membangun saluran. Setelah dibuat saluran itu ditutup, aktivitas di atasnya bisa dilakukan seperti biasa. Kendaraan dapat melintas atau parkir. Sebelumnya Jiwasraya enggan menyerahkan lahan. Pagar yang sudah dibongkar Pemkot Pontianak dibangun kembali. Sutarmidji mengatakan komunikasi antara Jiwasraya dan Pemkot Pontianak sudah tuntas. “Kalau (Bumi Putera) tidak mau nanti kami tutup salurannya,” tutur Sutarmidji.

Selain menutup saluran, Pemkot Pontianak akan membangun trotoar di depan akses keluar masuk Bumi Putera. Selain tidak kesulitan keluar masuk, kantor asuransi itu bisa banjir karena tidak memiliki saluran. “Itu ego saja. Nanti saya tutup jalannya. Biar saja tidak bisa akses jalan. Kalau lahan mereka tidak boleh digunakan jangan gunakan fasilitas pemerintah.”

Menurut Sutarmidji lahan yang diminta pemerintah tidak besar dan berpengaruh terhadap operasional perushaan asuransi itu. Namun, jika tidak bersedia bekerja sama, Pemkot Pontianak akan menggunakan caranya sendiri menyikapi persoalan itu karena yang dibangun adalah fasilitas umum, demi kepentingan orang banyak. “Saluran ditutup, jalan ditutup nanti mereka yang menikmati,” ungkap Ketua PPP Kalbar itu.

Kondisi ini juga terjadi pada pembangunan Jalan Paralel Sungai Jawi. Meskipun sebagian besar masyarakat rela melepas lahannya untuk dibangun jalan, tetapi masih ada beberapa yang enggan mengorbankan sedikit tanah atau bangunannya. Terhadap Jalan Paralel Sungai Jawi, Sutarmidji punya argumen lain. “Sungai Jawi tinggal pengembalian batas, karena secara aturan tidak boleh ada bangunan 10 meter dari bibir sungai,” jelasnya.

Informasi yang diperoleh Pontianak Post ada masyarakat yang meminta ganti rugi ratusan juta untuk membebaskan tanah dan sebagian bangunannya. Pemkot berkeras tidak akan menyanggupi permintaan itu. “Mengapa kami tidak mau ganti rugi, karena kami mau bongkar jembatan. Masyarakat mau akses jembatankan sebenarnya dia bangun jalan sendiri, sekarang pemkot bangun jalannya. Logikanya tidak mungkin ganti rugi,” Sutarmidji memaparkan.

Pemkot Pontianak akan membongkar semua jembatan Sungai Jawi dan menggantinya dengan jembatan yang lebih besar tanpa tiang. Jumlahnya sekitar sembilan sampai sebelas jembatan. Untuk mengakses jembatan itu nantinya masyarakat butuh jalan.

“Kalau dibongkar semua masyarakat harus akses ke jembatan yang dibangun, makanya kami tidak ganti rugi. Lain halnya kami alihkan satu arus lalu-lintas di Sungai Jawi ke jalan paralel itu,” tegasnya.(hen)

Berita Terkait