Tunggu 3 Tahun Lagi

Tunggu 3 Tahun Lagi

  Senin, 21 March 2016 10:24
Sukiman

Tak Ada Moratorium DOB

SINTANG-Anggota Komisi II DPR, Sukiman menepis adanya isu moratorium daerah otonomi baru (DOB) seperti yang diberitakan beberapa media nasional belum lama ini. Tetapi ia membenarkan jika dalam kurun waktu tiga tahun ke depan tidak ada pembentukan DOB.

“Jelas dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada masa persiapan pembentukan DOB. Tiga tahun untuk usulan dari pemda dan lima tahun untuk usulan dari pemerintah pusat. Jadi, kalau DOB diusulkan sekarang, perlu waktu 3-5 tahun ke depan untuk pembentukkannya,” jelas Sukiman saat ditemui dikediamannya, Minggu (20/3).

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu khawatir, karena pembentukan DOB masih merujuk pada Undang Undang nomor 23 tahun 2014. 

“Pemekaran daerah jelas dilanjutkan, karena faktanya lebih dari 65 persen daerah yang dimekarkan berhasil,” ujarnya.

Setidaknya ada dua syarat dasar pembentukkan DOB, yakni kewilayahan seperti luas dan cakupan; serta kapasitas daerah seperti geografi, demografi, keamanan, hingga kemampuan penyelenggaraan daerah. 

“Pada masa persiapanlah dilengkapi persyaratan tersebut,” katanya.

Terkiat pembentukan DOB, komisi II telah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPD RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri (26/2) dan raker dengan Mendagri (29/2). “Kami sepakat memproses usulan pembentukan DOB melalui tahapan daerah persiapan. Kalau pun ada moratorium, itu baru wacana dan belum diputuskan mendagri kapan dimulai,” ujarnya.

Menurut mendagri, moratorium dilakukan karena kondisi anggaran yang sangat terbatas saat ini. Pembangunan DOB harus disertai berbagai fasilitas pelayanan berupa gedung baru, sarana tambahan baru, dan harus melakukan penambahan PNS. Ada 87 usulan DOB yang belum diputuskan hingga saat ini. Selain itu, ada 199 usulan baru.

Komisi II menyetujui langkah-langkah yang diambil Kemendagri dalam penyelesaian RPP tentang desain besar penataan daerah dan RPP tentang penataan daerah sebagaimana yang telah disepakati. Kemendagri diminta memfokuskan langkah-langkah pemantapan persiapan melalui pembentukan daerah persiapan tiga tahun ke depan.

DPR memandang pemekaran daerah masih sangat dibutuhkan. Apalagi untuk wilayah perbatasan masih sangat membutuhkan daerah otonomi baru” katanya. 

Urgensi pemekaran daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan perekonomi daerah atau pendapatan masyarakat. “Khusus kawasan perbatasan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat dan memperkuat perbatasan,” tambahnya. (ing)