Travel Minta Review Moratorium Izin Umrah

Travel Minta Review Moratorium Izin Umrah

  Selasa, 17 April 2018 11:00

Berita Terkait

Ada Batas Jadwal Jamaah Berangkat di Aturan Baru

TANGERANG – Kebijakan moratorium izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah baru secara lisan disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kebijakan tersebut belum tertuang dalam peraturan menteri agama (PMA). Meski demikian, biro perjalanan wisata (BPW) meminta moratorium itu dicabut.

Saat ini sejumlah BPW sedang mengurus perizinan untuk menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel umrah resmi di Kemenag. Namun, pengurusan mereka tidak bisa diproses karena ada keputusan moratorium. Sekalipun, travel yang belum menjadi PPIU itu sudah berkali-kali memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci.

Sejumlah perwakilan dari 250 BPW yang sudah menjalankan bisnis umrah itu kemarin (15/4) berkumpul di Cengkareng, Tangerang, Banten. Mereka yang sedang memproses izin PPIU di Kemenag tersebut menamakan diri travel Pra-PPIU. 

Kholiludin, ketua panitia perkumpulan Pra-PPIU, mengharapkan solusi atas nasib usaha mereka terkait dengan kebijakan moratorium tersebut. ’’(Rencana) moratorium harus ditinjau ulang. Dengan adanya moratorium, kami tidak bisa apa-apa,’’ ungkapnya. 

Pria yang akrab disapa Kholil itu menyatakan, sebagai travel yang berizin dari Kemenkum HAM dan Kementerian Pariwisata, pihaknya ingin mengikuti seluruh persyaratan yang ditetapkan Kemenag. Bahkan, dia menjelaskan, sudah ada travel yang telanjur memasukkan izin sebagai PPIU resmi di Kemenag, tapi terganjal rencana moratorium tersebut. 

Kholil menjelaskan, Kemenag menetapkan moratorium karena 906 unit PPIU resmi saat ini sudah cukup melayani jamaah. Kemenag sebaiknya mengaudit seluruh PPIU yang resmi itu. ’’Ada kemungkinan satu perusahaan memiliki lima izin (PPIU, Red). Untuk anaknya, cucunya,’’ tuturnya. Bahkan, perlu dicek juga apakah PPIU resmi yang sekian banyak tersebut benar-benar aktif memberangkatkan jamaah atau tidak. ’’Kami ingin minta keadilan. Kami ingin dilegalkan. Kami bukan berarti tidak mau mengurus,’’ jelasnya. 

Kholil juga menguraikan bahwa kebijakan moratorium tersebut dipicu adanya travel umrah resmi yang melakukan penipuan. Karena itu, kesalahannya tidak bisa dilimpahkan kepada travel-travel yang sedang mengurus perizinan.

Wakil Ketua Komisi VIII (bidang keagamaan) DPR Sodik Mudjahid menuturkan, travel yang mendaftar sebelum moratorium sebaiknya tetap dilayani. Dengan catatan, sistem seleksi persyaratannya tetap seperti ketentuan. ’’Sebaiknya dilanjut saja. Tetapi, dilaksanakan secara ketat dan tidak ada kelonggaran meski hanya satu syarat yang kurang,’’ jelasnya.

Sodik menyatakan, di luar urusan moratorium, dirinya lebih sepakat Kemenag meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Menurut dia, potensi perjalanan umrah di Indonesia luar biasa, melebihi perjalanan wisata biasa. Kegiatan umrah itu menyimpan potensi pemberdayaan ekonomi. ’’Jadi, yang lebih penting adalah pengawasan dan pembinaan. Bukan pembatasan,’’ tuturnya.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki mengungkapkan, kebijakan moratorium perizinan umrah diambil karena ada kebutuhan pembenahan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan umrah. ’’Bukan untuk menghalangi masyarakat berusaha,’’ katanya kemarin. Mastuki menjelaskan, Kemenag fokus membenahi sistem umrah setelah ada kasus PPIU nakal yang merugikan ratusan ribu jamaah. 

Selain itu, moratorium diperlukan untuk mengevaluasi PPIU yang sudah ada saat ini (eksisting). Evaluasi tersebut dilakukan melalui aplikasi sipatuh (sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji). Rencananya aplikasi yang diklaim ampuh untuk mengawasi bisnis umrah di travel resmi itu diluncurkan Rabu (18/4).

Seluruh PPIU resmi wajib registrasi dalam aplikasi sipatuh tersebut. Data sampai kemarin siang (15/4) menyebutkan, sudah ada 783 unit PPIU resmi yang registrasi. Dari jumlah itu, 730 unit PPIU resmi telah login ke sistem sipatuh. 

Mastuki mengatakan, sejatinya proses registrasi di sistem sipatuh ditutup pada 12 April. Namun, karena masih ada travel umrah resmi yang belum registrasi, tim akhirnya memberikan kesempatan. Dengan catatan, bagi yang terlambat, proses registrasinya dilakukan langsung oleh pimpinan PPIU. Juga, membuat surat pernyataan bermeterai. Di dalam surat pernyataan itu, alasan keterlambatan harus dijelaskan dan disertai bukti.

Dia mengatakan, kebijakan moratorium rencananya tertuang dalam PMA. Itu dilakukan supaya bersifat mengikat. ’’Sekarang belum terbit. Sudah diproses Biro Hukum Kemenag,’’ jelasnya.  (wan/lyn/idr/c10/agm)

Berita Terkait