TPFG Periksa Penyidik Freddy

TPFG Periksa Penyidik Freddy

  Minggu, 14 Agustus 2016 10:02
MENINGGALKAN MASALAH: Raja narkoba, Freddy Budiman (berdiri kedua kanan) saat dihadapkan dengan para jurnalis beberapa waktu lalu, berikut alat pembuat ekstasi dan sejumlah anggota sindikatnya yang ditangkap. Presiden Jokowi telah memerintahkan pengusutan atas dugaan adanya oknum yang ikut bermain dalam sindikat Freddy. Kini tim sedang giat bekerja. BIMA SHAKTI / AFP

Berita Terkait

Usut Permainan Narkotika Oknum

JAKARTA— Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) bentukan Polri bergerak cepat mengusut dugaan permainan kasus narkotika Freddy Budiman. TPFG dipastikan telah memeriksa empat penyidik Polda Metro Jaya yang pernah menangani kasus Freddy Budiman. Di sisi lain, Tim yang dipimpin Irwasum Komjen Dwi Priyatno menduga Freddy kerap mengirim dana melalui orang lain.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, memang telah dilakukan pemeriksaan terhadap petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya (PMJ), pemeriksaan itu secara umum untuk memastikan apakah ada penggelapan prosedur saat menangani kasus Freddy. ”Bener atau tidak, ada kejanggalannya,” jelasnya.

Yang pasti, semua petugas yang menangani Freddy tentu diperiksa. Kemungkinan pemeriksaan pada semua petugas itu baru bisa selesai pada Selasa. ”Tim juga harus ke adik Freddy Budiman yang sekarang masih di penjara,” tuturnya.

Soal hasil sementara pemeriksaan, Boy mengaku belum bisa membukanya. Menurutnya, proses pencarian fakta sedang berjalan, berbagai hasilnya belum boleh dipublikasikan. ”Isi temuan belum untuk umum,” ujarnya.

Direktur Reserse Narkoba PMJ Kombespol John Turman Panjaitan mengakui bahwa ada empat anak buahnya yang diperiksa oleh TPFG. Mereka bertugas sebagai penyidik kasus Freddy. ”Mereka ada yang ikut menangkap Freddy dan memeriksa ya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, dua mantan anggota PMJ yang telah dipecat dan dipidana juga diperiksa TPFG. Berkas perkara untuk dua mantan anggota ini juga diperiksa. ”Tim itu sudah mendapatkan berkasnya kok,” terangnya.

Menurutnya, dua mantan anggota PMJ itu ditanya soal kebenaran dari pernyataan Freddy terhadap Haris Azhar. Namun, soal jawabannya tentunya hanya Tim yang bisa menyimpulkan. ”Tim dari Divpropam dan Kompolnas kewenangannya,” paparnya.

Boy Rafli menambahkan, Polri sudah memastikan mendapatkan izin untuk mengirim TPFG ke Nusakambangan. Kemungkinan besar TPFG akan berangkat ke Nusakambangan Senin sore. Prediksinya, pemeriksaan pada rohaniawan, sipir dan napi John Kei akan selesai pada Selasa. ”Setelah itu langsung ke Jakarta. Perlu diingat, tim ini waktu kerjanya hanya sebulan,” ungkapnya.

Selain itu, TPFG juga mendengar kabar kalau ada video testimoni Freddy Budiman. Tim ini sedang berupaya mendapatkannya, semoga dalam testimoni itu ada yang menyebutkan nama sehingga pemeriksaan menjadi jauh lebih mudah. ”Bagus, kalau ada nama-namanya, kita diuntungkan,” tuturnya.

Lalu, bagaimana koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)? Boy mengaku, TPFG akan menjemput bola dengan secara langsung menemui PPATK. ”Selama ini kami hanya mendengar dari berita saja, karena itu kita minta data langsung soal rekening Freddy,” ujarnya. 

Sebelumnya, Koordinator Haris Azhar mengungkapkan pertemuannya dengan Freddy Budiman pada 2014 di Nusakambangan. Dalam kesaksiannya, dia menyebut bahwa Freddy telah menyetor Rp 90 miliar ke oknum Polri dan Rp 450 miliar ke oknum BNN.

Kendati sempat dilaporkan tiga lembaga atas dugaan pencemaran nama baik, akhirnya pernyataan Haris direspon dengan membuktikan semua substansi pernyataan Haris. Tim dibentuk Polri, BNN dan TNI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan tim yang telah terbentuk di kepolisian, BNN, dan TNI itu tidak perlu disatukan dalam satu wadah. Sebab, masing-masing lembaga punya aturan yang berbeda. Pemeriksaan internal di Polri misalnya dilakukan oleh Propam. Sedangkan di TNI ada polisi militer. 

Dia berharap perkara tersebut bisa segera terselesaikan. Tim yang telah terbentuk bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan perintah dari presiden sehingga ada keputusan hukum yang jelas terkait perkara tersebut. 

Sementara itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, tim independen yang dibentuk untuk mengungkap kesaksian Freddy Budiman sebaiknya melibatkan dua instansi lain. Yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ditjen Bea Cukai. ''Minimal ada dua penyidik dua instansi itu yang dilibatkan,'' ujar Agus.

Mengapa KPK? Agus mengatakan karena di dalam pengungkapan yang disampaikan Freddy Budiman itu ada unsur dugaan gratifikasi dan suap ke aparat. Dengan masuknya KPK, upaya mengungkapkan gratifikasi dan suap itu diharapkan lebih mudah. Apalagi jika suap tersebut melibatkan aparat non TNI yang pasti masuk objek kewenangan penindakan KPK.

Sementara terkait Ditjen Bea dan Cukai, Agus menyebut selama ini para mafia narkoba dalam transaksinya kerap menggunakan modus pembayaran impor barang. Padahal transaksi tersebut diduga tak berkaitan dengan impor barang, melainkan pembelian narkoba dalam jumlah besar di luar negeri.

Fakta itu juga yang tergambar dalam transaksi mencurigakan sebesar 3,6 triliun yang datanya sudah dikirim PPATK ke BNN. Dalam transaksi mencurigakan 3,6 triliun itu Agus menyebut ada sejumlah nama yang memang diduga jaringan Freddy Budiman. ''Saya bisa mengatakan demikian karena kami kan juga diberi database jaringan pelaku narkoba oleh BNN dan Bareskrim Polri. Setelah kami telusuri ada nama-nama kelompok FB (Freddy Budiman),'' terangnya.(idr/gun/jun) 

Berita Terkait