Tolak Pindah Kewenangan SMA

Tolak Pindah Kewenangan SMA

  Jumat, 29 July 2016 11:10
Sutarmidji

Berita Terkait

WALI Kota seluruh Indonesia sepakat menolak peralihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi. Hal ini menjadi topik utama pembahasan Munas ke-V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), yang digelar di Kota Jambi, Rabu (27/7).

 
Wali Kota Pontianak Sutarmidji yang juga hadiri dalam pertemuan tersebut turut angkat bicara. Dia mengatakan pengambilalihan ini bentuk tidak perhatian pemerintah pusat terhadap daerah. “Padahal kita sudah membuat pengelolaan pendidikan seideal mungkin,” katanya.

Menurutnya tidak semua kondisi atau keadaan di setiap daerah sama. Masing-masing mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. “Misalnya pusat menyerahkan kewenangan SMA ke provinsi, nah ketika diterapkan di daerah akan berbeda kondisinya,” ujarnya.

Memang dasarnya adalah Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Artinya aturan tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi menurut Sutarmidji, jika aturan tersebut justru menimbulkan berbagai masalah di daerah, maka presiden boleh untuk menunda.

“Bisa dikaji kembali karena banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di daerah, saat memutuskan pemerintah pusat jangan hanya memandang dari satu atau dua daerah saja,” katanya.

Dia berharap hasil dari Munas Apeksi kali ini bisa menyerap aspirasi dari seluruh daerah. Melalui kesempatan tersebut daerah bisa merekomendasikan dengan kebutuhan masing-masing. Agar setiap aturan yang diturunkan langsung oleh presiden bisa dijalankan dan diterapkan ke daerah, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

“Rekomendasi ini harus bisa merubah tata kelola pemerintahan di daerah, antara pusat dan daerah harus bisa bersinergi melalui aturan yang ada,” harapnya.(bar)

Berita Terkait