Tolak Kenaikan Tarif BPJS

Tolak Kenaikan Tarif BPJS

  Sabtu, 19 March 2016 11:26
Rahmad Satria

Berita Terkait

MEMPAWAH- Rencana pemerintah menaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mendapat pertentangan dari berbagai kalangan. Salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, DR. H Rahmad Satria, SH, MH. Dia menilai kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada kaum marginal.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 12 tahun 2014  tentang jaminan kesehatan, maka pemerintah merubah regulasi ketentuan tarif BPJS. Tarif kelas III yang semulanya Rp 25. 500, naik menjadi Rp 30.000, sedangkan tarif kelas II dari Rp 42. 500 menjadi Rp 51.000 serta tarif kelas I, Rp 59. 500 naik menjadi Rp 80.000. Kenaikan tarif BPJS tersebut akan berlaku sejak tanggal 1 April mendatang.

“Sangat tidak setuju dengan kebijakan ini (kenaikan tarif BPJS). Karena, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam sistem penyelenggaraan BPJS di masyarakat khususnya di Kabupaten Mempawah,” tegas Rahmad Satria kepada Pontianak Post, Jumat (18/3) siang.

Kelemahan yang dimaksud Ketua DPD Partai Golkar itu bukannya tanpa alasan. Sebab, sejauh ini banyak sekali pengaduan maupun keluhan dari para peserta program BPJS di Kabupaten Mempawah berkenaan dengan buruknya pelayanan kesehatan yang didapatkan. Termasuk pengurusan administrasi BPJS yang berbelit-belit.

“Harusnya benahi dulu kinerja pelayanan BPJS. Kami di DPRD kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat berkenaan dengan pelayanan BPJS yang tidak maksimal. Yang harus dilakukan pemerintah fokus dulu membenahi kinerja pelayanan, bukan justru menaikan tarif,” sesalnya.

Lebih jauh, pria yang digadang-gadang kandidat kuat Bupati Mempawah itu menilai kenaikan tarif BPJS hanya akan memberatkan beban hidup masyarakat kaum marginal. Sebab, mereka harus menambah biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah.

“Bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah harusnya mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik,” pendapatnya.

Karenanya, Alumni S3 Undip Semarang itu mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan tarif BPJS. Sebab, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikan tarif pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

“Kebijakan menaikan tarif BPJS harus dibatalkan. Apabila kebijakan ini tetap dipaksakan, maka hanya akan menimbulkan permasalahan baru dan menyengsarakan masyarakat miskin. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil,” tegasnya.(wah)

Berita Terkait