Tolak Bawang Tanjungpinang

Tolak Bawang Tanjungpinang

  Kamis, 13 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

SAMBAS- Balai karantina wilayah kerja Sintete Kabupaten Sambas menolak masuknya bawang merah asal kepulauan Riau yang diangkut kapal penumpang perintis rute Tanjungpinang Kepri - Sintete. Lantaran tak disertai sertifikat dari Balai Karantina asal komoditi tersebut. 

Kepala Balai karantina wilayah kerja Sintete kabupaten Sambas Cecep Suherman mengatakan pihaknya melakukan penolakan terhadap bawang merah karena tak disertai sertifikat dari karantina daerah asal bawang merah tersebut.

“Karena tak ada sertifikatnya, kita duga asal usul bawang merah tidak jelas. Padahal diketahui Tanjungpinang Kepri bukan daerah produksi tanaman jenis umbi-umbian termasuk bawang merah,” kata Cecep. 

Menurutnya, dengan adanya penolakan, meski jumlahnya tidak banyak. Bawang merah yang diduga dibawa masyarakat tidak diperkenankan dinaikan ke darat. 

“Bawang merah itu kita kembalikan ke daerah asal,” katanya.

Bawang merah yang diduga berasal dari Tanjung Pinang, akan dimasukkan melalui pelabuhan Sintete pada Senin (10/10) malam. Hal ini pun diketahui saat ketika pengecekan terhadap kapal yang masuk ke pelabuhan.

Dan karena bawang merah tersebut masih berada diwilayah pelabuhan Sintete, hal tersebut masih menjadi kewenangan dari karantina untuk melakukan penolakan. "Berbeda misalnya kalau sudah berada diluar wilayah pelabuhan Sintete, itu mungkin sudah wewenang dari pihak lain. Seperti Dinas terkait maupun kepolisian,.

Sesuai peraturan yang berlaku, umbi lapis yang dimasukan ke wilayah NKRI. Wajib melalui tempat pemasukan yang ditetapkan. S

Sementara Kalbar tidak termasuk tempat pemasukan umbi. 

Kemudian mengacu pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 15b dilakukan penolakan, terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan kedalam atau dimasukan dari suatu area ke area lain didalam wilayah NKRI. Dilakukan penolakan apabila ternyata persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 8, tidak seluruhnya dipenuhi. (fah)

Berita Terkait