Tolak Aktivitas Pertambangan di Gunung Tujuh

Tolak Aktivitas Pertambangan di Gunung Tujuh

  Jumat, 18 December 2015 08:11
UNJUK RASA: Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Kayong Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak pertambangan batu granit di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kamis (17/12). MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

 
PONTIANAK - Puluhan massa yang tergabung dalam Mahasiswa Kayong Utara melakukan aksi unjuk rasa menolak aktivitas pertambangan batu granit di Gunung Tujuh Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Aksi damai itu dilakukan di Bundaran Untan, Kantor DPRD dan kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (17/12).

Sabirin, koordinator aksi menuding pemerintah daerah sudah tidak lagi pro kepada masyarakat. Hal itu terbukti diterbitkannya surat izin pertambangan batu granit kepada  PT. TMS oleh Gubernur Kalimantan Barat pada 27 Februari 2015. "Dengan diterbitkan surat izin ini berarti pemerintah sudah tidak pro rakyat lagi," katanya.

Menurut Sabirin, Gunung Tujuh merupakan daerah yang menjadi sumber pencaharian masyarakat, tempat bercocok tanam dan sumber kehidupan lainnya. Dengan adanya aktivitas pertambangan, maka masyarakat setempat dikhawatirkan akan kehilangan mata pencaharian mereka. "Jika itu digarap semua, apa penghasilan petani di sana," lanjutnya.

Mirisnya lagi, lanjutnya, aktivitas pertambangan baru granit di Gunung Tujuh sudah menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi dampak aktivitas pertambangan, baik itu limbah maupun kebisingan yang ditimbulkan.

Terpisah, Sigit Nugroho, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, setiap perusahaan pertambangan harus memiliki IUP Eksplorasi yang dikeluarkan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Menurut Sigit, dalam undang undang pertambangan jarak antara area pemukiman dan pertambangan tidak diatur. Namun demikian, semakin jauh jaraknya semakin bagus. "Jika area pertambangan itu ada pemukiman, biasanya harus ada persetujuan dari warga setempat. dan berlaku untuk semua jenis pertambangan," katanya singkat.

Sebelumnya, Direktur PT. TMS, Nasri Aslian, menerangkan masalah yang menjadi isu selama ini antara lain persoalan sumber air, yang mana gunung tujuh merupakan salah satu sumber air untuk masyarakat Kecamatan Teluk Batang. Warga khawatir aktivitas pertambangan akan mengganggu sumber air tersebut. “Ternyata setelah pihak perusahaan melakukan penelitian ditemukan sebuah sumber air, yang nantinya justru akan dimaksimalkan perusahaan untuk kepentingan masyarakat, melalui program CSR,” ujar Nasri menepis isu yang beredar.

Menurut dia, investasi yang dilakukan perusahaan, pada dasarnya untuk pembangunan Wilayah Kabupaten Kayong Utara. Terutama untuk pengadaan material dalam rangka pembangunan menjelang pelaksanaan kegiatan Sail Selat Karimata 2016. Masuknya perusahaan pertambangan ini, kata dia, dapat membawa keuntungan  bagi Kayong Utara, antara lain dari segi retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga dengan sendirinya desa juga mendapatkan bagian.

Sebenarnya, lanjut Nasri, kalau melihat, masih adanya beberapa masyarakat yang belum setuju, hal ini terjadi karena belum adanya pemahaman serta komunikasi yang belum berjalan. Mereka masih melihat, pertambangan yang dilakukan ini, mengacu kepada pertambangan Free Port, yang dikelola perusahaan besar. “Masuknya perusahaan, akan membuka lahan pekerjaan yang besar sekali. Ada 145 tenaga kerja yang nantinya akan terserap. Sebanyak 90 untuk tenaga kasarnya, dan selebihnya untuk tenaga profesional, terutama lulusan S1 dan D3 nya,” ucapnya.|

Jika semua persoalan telah bisa teratasi, ia berharapkan secepatnya pertambangan ini berjalan,terutama jika untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan sarana prasarana Sail Selat Karimata, Bulan Januari tahun depan, sudah bisa beroperasi. Dijelaskannya pula bahwa, kontrak yang dilakukan hanya lima tahun. Setelah itu akan dilakukan perpanjangan kembali. Setelah selesai kontrak, pihak perusahaan juga tidak akan begitu saja menelantarkan lahan yang telah dikelola. Lahan tersebut akan dikembalikan, dan bisa dimanfaatkan. (arf)