Tinjau Ulang Aturan Karhutla

Tinjau Ulang Aturan Karhutla

  Sabtu, 6 Agustus 2016 09:32
KARHUTLA: Bahu membahu memadamkan api yang melahap hutan. ISTIMEWA

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Aturan melarang membakar hutan dan lahan, termasuk ladang berpindah milik masyarakat adat masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintah di daerah.

 
Saat ini stakeholder terkait berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat adat ketingkat yang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan membawa solusi bagi masyarakat adat yang selama ini berladang berpindah.

Menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kapuas Hulu Dini Ardianto, S.Ip MSi, upaya tersebut juga untuk memperjelas tentang implementasi yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Dan Inpres, berikut regulasi lainnya yang telahdisosialisasikan pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri kepada masyarakat Kapuas Hulu ini.

Dini mengatakan masyarakat didampingi dewan bersama Pemda dan pihak keamanan (TNI dan Polri) akan berkonsultasi ke pemerintah provinsi melalui Biro Hukum, hingga ke pusat. Nanti dijabarkan semua masalah penegakan hukum termasuk yang berkaitan dengan kearifan lokal seperti membuka lahan dengan cara dibakar dengan luasan tertentu.Harus disepakati agar masyarakat tak jadi korban.

Dikatakannya, sambil menunggu upaya itu dilakukan, masyarakat hendaknya bersabar dan tidak resah. Namun para peladang tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Maka dalam audiensi Dini juga menawarkan solusi dan saran agar bagi masyarakat terlanjur sudah menebas dan menebang itu tetap membakar  dengan pengawasan dari pemerintahan desa dan kecamatan agar apai tak meluas.

“Yang jelas kami masih menunggu hasil konsultasi ke pusat. Apalagi pak Wakil Bupati (Antonius L. Ain Pamro) dalam pertemuan itu sudah menjelaskan panjang lebar tentang kearifan lokal,” kata Dini. Hanya saja, karena ini aturan, maka tidak bisa langgar. Ia mengatakan, jika tahun depan pemerintah pusat tetap menerapkan aturan Karhutla yang disosialisasikan ditahun ini,  maka semua wajib patuh.

Mantan Camat Badau ini memahami betul kehidupan masyarakat peladang tradisional di Kapuas Hulu. Dalam pengamatannya lahan yang dibuka masyarakat juga tidak seberapa luas. Karena hasil ladang masyarakat adat itu memang untuk kebutuhan keluargnya sendiri. “Saya berharap seperti yang diinginkan masyarakat, ada sedikit kebijakan dan pengertian dari penegak hukum,” ungkap dia.

Dini menegaskan, masyarakat  bagian dari negara yang wajib dilindungi pemerintah. “Umpamanya kalau kita melihat harimau ingin memakan manusia disebuah taman, yang harus dilindungi mana? Apa yang harus dilakukan, apakah menembak harimau atau manusia. Artinya manusia harus hidup,” ungkapnya. Demimikian juga dengan harimaunya, juga kalau bisa harus hidup, jad sama-sama hidup.

Memang kata Dini dari sekarang harus dirancang teknik khusus untuk mengubah membuka ladang dengan cara bakar. Hanya saja, itu pasti memakan waktu yang tidak singkat, terutama pembinaan dan penyediaan fasilitas pertanian memadai serta meyakinkanmasyarakat untuk mempraktekannya. “Kedepan kami berharap berladangan dengan membakar tak dilakukan masyarakat,” tutur dia.(aan)

Berita Terkait