Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang & Jasa

Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang & Jasa

  Selasa, 10 November 2015 11:19
ARAHAN: Sekretaris Daerah Ketapang Mansur saat memberikan pengarahan dalam Workshop Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Emeral Borneo Ketapang, Senin (9/11). ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, maka Pemkab pun menggelar Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Emeral Borneo Hotel, Senin (9/11). Workshop pengadaan barang dan jasa tersebut diselenggarakan Pemkab dengan menggandeng LKPP."Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam implementasinya memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan APBD," tegas DrsHM Mansyur MSi, sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang dalam pembukaan Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kemarin.

a menjelaskan jika sebagian besar belanja pemerintah dan daerah direalisasikan dan dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, seperti belanja barang serta belanja modal juga terdapat sebagian dalam belanja bantuan sosial serta hibah. Dalam APBD Kabupaten Ketapang tahun 2015, disebutkan dia jika dialokasi anggaran sebesar Rp830,06 miliar untuk belanja barang/jasa dan belanja modal. Itu berarti, diungkapkan dia, 48 persen dari APBD yangberjumlah Rp1,7 triliun. Oleh sebab itu, dia menambahkan, diperlukan SDM aparatur, baik dari segi kuantitas dan kualitas, yang memiliki pengetahuan memadai dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa ini, serta memahami prinsip dasar pengadaan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak perubahan yang signifikan untuk mengelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik.

Sekda menegaskan  dalam pelaksanaan pengadaan barang ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perencanaan pengadaan barang/jasa tidak sistematis, pengesahan anggaran yang terlambat, terkadang berkesan pelik, lama, dan belum siapnya dokumen pemilihan penyedia, hingga kompetensi pengelola pengadaan belum merata dan memadai.

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tersebut, dalam manajemen pengadaan barang/jasa, pejabat yang menangani pengadaan barang/jasa perlu melakukan terobosan. Di antaranya, disebutkan dia, dengan melakukan percepatan proses pengadaan, meskipun kesiapan dokumen umum pengadaan belum sempurna. Hal tersebut, diakui dia, dapat dilakukan bila para pengelola pengadaan berani dan berintegritas, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengadaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. "Inovasi terhadap metode pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja pemerintah, apalagi saat ini model belanja secara katalog elektronik berkembang luas, dan nantinya
semua kebutuhan barang pemerintah akan ada di katalog," kata Mansur.

Ia menuturkan para penyedia harus siap memanfaatkan katalog pengadaan tersebut, agar kualitas belanja barang/jasa semakin efesien dan efektif mendukung operasional pemerintahan dalam melayani masyarakat.Diltandaskannya bahwa pengadaan barang/jasa  pemerintah yang baik danbenar, merupakan hal penting dilaksanakan secara cermat, dengan sikapprofesionalisme, bertanggung jawab dan penuh pengabdian, akan memberikan hasil maksimal dan manfaat yang besar.

Untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa yang profesional, diperlukan adanya pemahaman yang mendalam, terutama untuk pengelola pengadaan, diisi oleh pegawai negeri sipil yang benar-benar memahami dan memiliki kompetensi bidang keahlian pengadaan barang dan jasa. Melalui penyelenggaraan workshop pengadaan barang dan jasa inilah, dia yakin dapat memberikan bekal dan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang sering timbul, baik pada saat merencanakan dan melaksanakan pengadaan, juga cara memecahkan masalah-masalah yang dijumpai selama proses pengadaan. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil di bidang pengadaan. (ser)

Berita Terkait