Tingkatkan Anggaran untuk Capai Target

Tingkatkan Anggaran untuk Capai Target

  Senin, 23 May 2016 09:30
LARANGAN: Salah satu sungai larangan di kawasan hutan Nagari Sumbar, panen ikan di sungai ini dilakukan satu tahun sekali, yang melanggar akan dikenai sanksi. ISTIMEWA

Berita Terkait

MANAGER Program Setapak JARI Indonesia Borneo Barat, Faisal Riza menilai sudah saatnya masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk mengakses dan mengelola hutan yang selama ini dekat dengan kehidupan dan kebudayaan mereka. 

“JARI memandang bahwa hal ini sejalan dengan prinsip Tri Sakti Pembangunan Pemerintahan Jokowi-JK,” katanya. Perhutanan sosial diyakini merupakan manifestasi dari konsep tersebut dimana masyarakat mendapat pengakuan atas hak terhadap hutan untuk mendapatkan kesejahteraan melalui hutan tanpa bertumpu pada kekuatan modal besar, dan tetap menjalankan kearifan lokal dalam melestarikan hutan. “Makanya target perhutanan sosial yang ditetapkan pemerintah pusat harus diapresiasi dan diupayakan secara kuat oleh seluruh komponen, baik pemerintah daerah maupun pusat juga oleh kalangan masyarakat sipil dan stakeholder lainnya,” ungkapnya. 

Dalam konteks mandatory, hal ini jelas sebagai provinsi yang memiliki potensi hutan yang luas, maka target 2,1 juta hektare membutuhkan kerja keras pemerintahan Kalimantan Barat untuk mencapainya. 

Berdasarkan sejumlah data yang didapat JARI Indonesia Borneo Barat, luas kawasan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat saat ini baru mencapai 13 persen dari target atau seluas 265,5 ribu hektare. 

Angka tersebut terbatas pada pencadangan kawasan untuk perhutanan sosial, dan pastinya mengalami penyusutan untuk kawasan yang telah memiliki izin pengelolaan. “Saat ini di Kalbar baru sebesar 1 persen atau seluas 15,4 ribu hektare kawasan yang telah memperoleh izin pengelolaan pada skema perhutanan sosial,” kata Faisal Riza.

Dorongan untuk memperluas perhutanan sosial beranjak dari tingginya laju deforestasi dan luasnya lahan kritis di Kalimantan Barat. Rata-rata deforestasi pertahun sejak 2003-2012 di Kalimantan Barat sekitar 71 ribu hektare per tahun. Tingginya angka deforestasi diperparah dengan luasnya lahan kritis. Pada tahun 2014, berdasarkan statistik kehutanan Kalimantan Barat 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi adalah seluas 1.271.985 hektare. 

Rendahnya capaian pada perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis menurutnya, karena dipicu masih minimnya alokasi belanja per tahun untuk urusan kehutanan. “Dari hasil analisa JARI, alokasi belanja pada Dinas Kehutanan cenderung mengalami penurunan pada tiap APBD Perubahan. Meskipun disaat bersamaan, terjadi kenaikan ruang fiskal yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan, dan berakibat pada perubahan total belanja daerah,” paparnya.

Dalam pandangan JARI, skema perhutanan sosial saat ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dengan banyaknya usulan untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan. Dalam konteks yang lebih makro, pemerintah daerah juga berkepentingan dengan perhutanan sosial, baik dalam kepentingan yang pragmatis (mendapatkan insentif dari diversifikasi produk hutan yan non-timber minded) maupun yang substantif (peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi lokal). Makanya menjadi penting dalam melihat sejauhmana komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perhutanan sosial yang kami batasi pada dua skema, yakni hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Karena itu berdasarkan kewenangan dan konsepsi program kerja yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 

Belajar dari analisis terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik di level strategis maupun tahunan serta analisis terhadap alokasi anggaran, dan secar khusus bertambahnya kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan kehutanan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. JARI memandang ada beberapa rekomendasi yang dapat ditempuh Pemerintah Provinisi Kalimantan Barat baik pihak eksekutif, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi maupun legislatif seperti mendudukan konsep pemahaman bahwa urusan kehutanan bukan lagi dianggap sebagai urusan yang bukan prioritas seperti yang dipahami oleh mainstream, namun menjadi prioritas karena memang urusan pilihan lebih karena karakter wilayah dan secara nyata telah memberikan dampak yang dashyat seperti bencana alam, hilangnya sumber daya ekonomi dan sebagainya yang  ditimbulkan dari kerusakan hutan.  

“Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang memiliki hukum adat namun tidak memiliki  berkurangnya wilayah adat mereka karena tergerus oleh ekspansi lahan yang diakibatkan oleh pemilik konsesi, hendaknya menjadi peluang untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai adat melalui pengakuan terhadap hak atas pengelolaan hutan yang mandiri dan berkelanjutan,” ungkapnya. 

Dia juga merekomendasikan pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan review terhadap rencana kerja tahunan untuk program perhutanan sosial di Dinas Kehutanan yang hanya setiap tahunnya menargetkan 2 skema perhutanan social, yakni 1 hutan desa dan 1 hutan kemasyarakatan yang mendapatkan hak pengelolaan diharapkan bisa menjadi 20 skema perhutanan sosial pada tahun 2017 mendatang. 

JARI juga menilai perlunya peningkatan alokasi belanja sebesar 283,5 juta di tahun 2016 dan 302,5 juta di tahun berikutnya, untuk melakukan fasilitasi hutan desa yang telah memperoleh SK PAK agar memperoleh HPHD. “Anggaran belanja ini dapat dialokasikan pada APBD Perubahan 2016 , mengingat adanya masa kedaluarsa status penetapan areal kerja hutan desa yang jika tidak segera diproses akan berpengaruh terhadap proses pengurusan perizinannya,” katanya.

Selain itu, lanjut Faisal, juga diperlukan pendampingan secara aktif dalam mendorong perhutanan sosial dari pemerintah daerah dalam mencapai target perhutanan sosial yang diamanahkan oleh RPJMN.(**)  

Berita Terkait