Tindak Lanjuti Perda Penghambat Investasi

Tindak Lanjuti Perda Penghambat Investasi

  Selasa, 26 April 2016 09:37
UPACARA BENDERA: Wakil Bupati Ketapang Drs Suprapto Sutrisno menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman Kantor Bupati Ketapang, kemarin (25/4). (kanan) Pengibaran bendera Merah Putih oleh anggota Satuan Kepolisian Pamong Praja. ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) XX tahun 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dan jajarannya  melaksanakan upacara gabungan, kemarin (25/4) di halaman Kantor Bupati Ketapang. Bertindak sebagai inspektur upacara wakil Bupati (Wabup) Ketapang, Drs Suprapto Sutrisno.

Dalam upacara gabungan yang diikuti jajaran TNI-Polri, PNS, mahasiswa, ormas, serta para pelajar di Kabupaten Ketapang tersebut, dilakukan pengibaran bendera Merah Putih oleh anggota Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP).

Wabup selaku inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo, mengatakan bahwa tema Peringatan Hari Otonomi Daerah XX tahun 2016 adalah: Memantapkan otonomi daerah menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Makna dari tema tersebut dipaparkan dia bahwa otonomi daerah yang telah menjadi komitmen dan konsesus para pendiri bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pengembangan  demokrasi lokal. Diberlakukannya kebijakan MEA pada 2016, diingatkan dia, menjadikan pemerintah daerah harus menata seluruh elemen otonomi daerah, agar Indonesia tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas tersebut. Hal ini, menurutnya, dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan nawa cita, mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi, serta mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia.

“Bapak Presiden RI telah memberikan arahan kepada seluruh menteri, kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), gubernur, dan bupati/wali kota, untuk segera melaksanakan simplifikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun regulasi yang diterbitkan pada tahun 2006 – 2015,” kata Wabup membacakan sambutan Mendagri.

Wabup melanjutkan, berkaitan dengan hal tersebut, Presiden dalam acara pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Yogjakarta, juga telah menyatakan bahwa terdapat 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta 3 ribu peraturan daerah yang harus dibatalkan tahun ini.

Mendagri dalam sambutannya meminta gubernur, bupati, dan wali kota, bersama DPRD untuk segera menindaklanjuti pembatalan peraturan daerah di daerah masing-masing. Tindak lanjut tersebut, dipertegas dia, khusus pada peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan, serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disampaikan Wabup masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang berkinerja rendah, dalam proses penyelenggaran pemerintahan daerah. Meskipun tak dipungkiri dia, terdapat sejumlah faktor penentu peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah, diakui Mendagri, memegang posisi kunci dalam mengembangkan kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun, dikatakan dia, bagaimana Kemendagri melakuan eavluasi kinerja penyelenggaran pemerintan daeah (EKPPD),  berdasarkan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD) yang disampaikan oleh masing-masing kepala daerah. (afi/ser)

 

Berita Terkait