Tindak 45 Objek Pajak Restoran

Tindak 45 Objek Pajak Restoran

  Selasa, 24 May 2016 09:30
TEMPEL: Petugas Dispenda dan Satpol PP Kota Pontianak melakukan tindakan stikerisasi ke salah satu rumah makan yang belum membayar pajak di Jalan Tanjungpura, Senin (23/5). IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Sebanyak lima dari 45 target obyek pajak restoran mendapat teguran dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak saat kegiatan razia pajak, Senin (23/5). Kegiatan rutin untuk optimalisasi PAD ini fokus kepada pajak berbagai jenis usaha seperti restoran, rumah makan, cafe, warung kopi dan sejenisnya. 

“Hari ini (kemarin) baru kami tertibkan di lima lokasi, sementara targetnya ada 45, secepatnya akan didatangi satu per satu,” ungkap Sekretaris Dispenda Kota Pontianak Yaya Maulidia saat ditemui di salah satu lokasi razia di Jalan Gajah Mada. 

Teguran keras berupa stikerisasi dilakukan karena tempat-tempat usaha tersebut belum mendaftarkan usahanya atau tidak membayar pajak yang merupakan kewajibannya.

Bersama petugas Satpol PP Kota Pontianak tim razia penertiban pajak satu persatu mendatangi tempat usaha. Mulai dari Jalan Tanjungpura, Rumah Makan (RM) Sederhana, RM Chaniago dan Kuliner Aceh Cierasa. Lalu di Jalan Gajahmada ada Kim’s Kopitiam dan Warung Kopi The One. 

Terhadap tempat-tempat tersebut, petugas menempelkan stiker yang berbunyi, ‘Tempat Usaha Ini Belum Terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah/Tidak Bersedia Membayar Pajak Daerah’. “Jika dalam waktu tujuh hari kerja sejak stiker tersebut ditempel, pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya, maka akan dilakukan penertiban,” jelasnya. 

Namun, sebelum stikerisasi dilakukan, terlebih dahulu tentu sudah memberitahukan kepada pemilik usaha bahwa usahanya belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah atau belum membayar pajak restoran yang diwajibkan terhadapnya. Kemudian, pemilik usaha atau penanggung jawab diminta menandatangani pernyataan bahwa dalam kurun waktu tujuh hari kerja mereka harus mengurus pajaknya di Kantor Dispenda.

Yaya menjelaskan, tahap awal untuk melakukan kegiatan usaha adalah harus melakukan pendaftaran sebagai obyek pajak. Bentuk dari pendaftaran itu yakni nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).

Selain itu, sasaran penertiban tidak hanya terhadap usaha-usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tetapi mereka yang sudah terdaftar dan mengantongi NPWPD juga diberikan teguran keras berupa stikerisasi lantaran ketidaktaatan dalam melunasi kewajibannya.

Dari hasil razia, menurutnya berbagai alas an disampaikan masing-masing wajib pajak tersebut. Ada yang memang sengaja tidak membayar, ada pula yang malas mengurus sendiri sehingga menyerahkan kepada biro jasa dan tidak menutup kemungkinan ada pula upaya kesengajaan untuk menghindari pajak. “Umumnya mereka yang terjaring razia lantaran menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus pajak mereka,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mengimbau para pelaku usaha atau wajib pajak untuk datang langsung mengurus dan membayar sendiri pajak usahanya di Kantor Dispenda Kota Pontianak, Jalan Sutoyo. Karena tentunya jika mengurus dan membayar sendiri, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dari pada menggunakan jasa pihak ketiga. Dia membantah bila adanya anggapan bahwa mengurus dan membayar pajak usaha itu repot. Sebab di Kota Pontianak semua sudah terjangkau, sehingga kendala masalah pelayanan dan jarak itu tidak aka menjadi masalah. 

Dia menyebut, target perolehan pajak restoran tahun 2016 adalah Rp51,6 miliar, realisasi hingga tanggal 18 Mei 2016 sudah mencapai 41,45 persen. Pajak restoran dinilai memiliki potensi yang besar sebab dari sembilan jenis mata pajak, pajak restoran merupakan jenis pajak yang menjadi penyumbang pajak terbesar.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Dispenda Kota Pontianak Ruli Sudira menambahkan, stikerisasi dilakukan karena tidak ada itikad baik setelah dilakukan pemanggilan.  

Untuk yang belum memiliki NPWPD, jika dalam tempo tujuh hari kerja masih tidak mendaftar, pihaknya akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Apabila SKPDKB itu tetap diabaikan, maka akan dilakukan penutupan sementara tempat usaha berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani wali kota. 

Denda pun tetap dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar, yaitu sebesar dua persen dari jumlah pajak yang disetor setiap bulannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pemilik Kim’s Kopitiam Agus Juliawati mengatakan, pihaknya sudah merasa membayar pajak sejak beberapa waktu lalu, namun dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Dia mengaku sengaja lewat jasa konsultan, karena sadar pajak merupakan hal penting, sebab itu perlu dilakukan pihak yang lebih ahli. “Mungkin mereka (konsultan) yang belum melakukan penyetoran kami akan segera cari tahu,” katanya. 

Wali Kota Pontianak Sutarmidji menegaskan, razia pajak yang dilakukan merupakan bagian dari tahun penegakan aturan yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk 2016 ini. “Yang wajib bayar harus bayar, jika ada pelanggaran tetap akan ditindak sesuai aturan,” katanya. 

Terkait sanksi maksimal, selain denda bisa pula sampai penutupan tempat usaha tersebut. “Karena itu kami tidak sekedar mengeretak,” imbuhnya. Mengingat segala kemudahan dalam investasi atau usaha telah diberikan pemerintah secara maksimal.(bar)

Berita Terkait