Timses Saling Lapor Pelanggaran

Timses Saling Lapor Pelanggaran

  Jumat, 11 December 2015 08:49

Berita Terkait

 
PUTUSSIBAU—Berbagai temuan dan laporan terkait pemilihan bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu mulai bermunculan. Masing-masing tim sukses pasangan calon (Paslon) mengaku telah menemukan pelanggaran dari lawan politiknya. Untuk itu, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Sudarmin SIK memastikan memproses semua laporan, hanya saja ada pemilahan antara pidana umum dan pidana Pemilukada.

“Tinggal bagaimana penerapan undang-undang dan pasalnya saja kepada para tersangka,” ungkap Sudarmin, Kamis (10/12). Jika tidak diatur dalam undang-undang pemilu, maka para terlapor akan dikenakan dengan KUHP. Jikan terkait pemilu maka akan diproses terlebih dahulu di Panwaslu dan Gakumdu, untuk selanjutnya dilimpah kekepolisian jika laporan tersebut merupakan pidana umum.

Dijelaskan Kapolres, dalam penanganan tindakan pidana terkait pilkada tinggal melihat seperti apa kronologis kejadiannya. “Kira-kira perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang pemilu atau tidak. Kalau tidak itu masuk pidana umum,” jelasnya. Hasil penelitian dan pengkajian dari panwaslu sangat menentukan itu pidana umum atau pidana pilkada, karenanya analisa panwaslu itu penting. Kapolres juga mengatakan, ada batas waktu penanganan perkara terkait pilkada.“Ada batas waktu penanganan kasusnya, baik di KPU maupun di panwaslu. Kalau di kepolisian waktunya 14 hari harus sudah tahap satu dan 20 hari sudah tahap dua, kalau itu berkaitan dengan Pilkada,” jelasnya. Semua perkara yang menyangkut Pilkada tentu akan melibatkan penyidik dari kepolisian dan dari kejaksaan.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kapuas Hulu H. Seno Hartono, S.H mengaku telah menerima dua laporan dugaan pelanggaran pada saat hari pencoblosan. Kedua pelanggaran tersebut diindikasikan dilakukan oleh masing-masing Paslon. "Ada yang menjanjikan memberikan peluru bomen kepada pemilih, ini diduga dilakukan timses dari nomor dua di Landau Ipoh Putussibau Utara," terangnya. Sementara dugaan pelanggaran yang dilakukan timses nomor satu adalah money politik di Lintas Utara, untuk pelaku Money Politik sendiri sudah ditangkap.

Untuk masing-masing pelanggaran yang dilaporkan sudah diklarifikasikan kepada beberapa saksi. “Laporan dari masing-masing timses paslon sudah kami konsultasikan ke-Gakumdu apakah adanya pelanggaran pidana atau tidak,” terang Seno.  Seno juga mengungkapkan ada dua TPS di kawasan lintas Utara tercancam dilakukan pemilihan ulang, yakni di TPS Nanga Awin Landau Ipuh dan satu lagi di daerah kecamatan Empanang. “Ada dua TPS yang mungkin dilakukan pemilihan ulang. Itu dikarenakan adanya pelanggaran dan laporan yang disampaikan oleh masing-masing Paslon, karena kedua paslon sama-sama ada melapor,” kata Seno.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah mengaku hingga hari ini baru mendapat tiga laporan pelanggaran pemilu di tujuh Kabupaten. Diantaranya di Kabupaten Kapuas Hulu ada dua laporan pelanggaran dan satu pelanggaran di Kabupaten Ketapang. "Di Ketapang itu bentuk pelanggarannya, ada pemilih yang diwakilkan. Sementara di Kapuas Hulu ada Money Politik dan hadiah,"  terangnya.
Ruhermansyah yang ditemui di kantor Panwaslu Kapuas Hulu, Kamis (10/12) mengatakan, semua laporan masyarakat masih dalam proses. “Hingga hari ini kasus tersebut masih dalam proses, namun secara umum semua masyarakat, stakholder sudah melaksanakan pesta demokrasi ini sudah baik. Proses Pilkada sudah memasuki tahap rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan,” jelasnya.(aan)

 

Berita Terkait