Tim Gabungan Mulai Intai Cukong dan Penampung PETI

Tim Gabungan Mulai Intai Cukong dan Penampung PETI

  Kamis, 28 January 2016 09:17
GALI EMAS: Penambangan emas tanpa izin merusak lingkungan. Air sungai berlumpur dan tak bisa dikonsumsi. ISTIMEWA/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Dua sungai kecil yang bermuara ke sungai Kapuas rusak akibat PETI. Dua sungai itu, Atahum dan Bokaran, Kapuas Hulu. Sejak 4 tahun lalu masyarakat mengeluh. Air kedua sungai tidak bisa digunakan lagi karena keruh dan berlumpur. Penyebabnya, aktivitas PETI. Mustaan, SINGKAWANG

BANYAK kegiatan pertambangan emas rakyat di wilayah Kapuas Hulu ini mendorong pemerintah melakukan penertiban, apalagi ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkan masalah ini langsung ke Mabes Polri. Adanya laporan dari LSM ke Mabes Polri terungkap dalam rapat tim satgas penanggulangan PETI Kabupaten Kapuas Hulu Rabu (27/1) pagi diAula Sekda Kapuas Hulu.

Rapat yang dihadiri sejumlah dinas instansi teknis terkait dihadiri perwakilan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK) yang wilayahnya sudah dijamah pekerja PETI. Kabid wilayah dua TNBK Kapuas Hulu, Garendal Siboro mengatakan, hasil keputusan dari rapat Satgas tersebut akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, cukong serta penampung yang selama ini memfasilisasi dan mendanai pekerja.

Selanjutnya, kata Siboro, tim akan membina cukong dan penampung dengan harapan jika mereka sudah tidak bergerak maka masyarakat akan berhenti melakukan aktifitas PETI. "Jadwal pemanggilan dan pembinaan ini Satgas nantinya yang akan menentukan, setelah mengadakan rapat," terangnya sesuasi mengikuti rapat bersama tim satga yang dipimpin Wake Polres Kapuas Hulu dan Kepala LH.

Dikatakan Boro, menurut keterangan Sekda Kapuas Hulu dana untuk pemberantasan PETI tersebut telah tersedia, bahkan tahun lalu dana tersebut sampai dikembalikan karena tidak digunakan."Ada tuduhan selama ini seolah-olah kami lalai dalam masalah PETI, padahal tidak, kami dan instansi terkait termasuk Satgas selalu melakukan sosialisasi, bahkan lakukan patroli gabungan," terangnya.

Berbagai pihak, sambung Boro, telah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara persuasif dan membuat pos terpadu. Dari hampir 700-an orang bekerja PETI di perhuluan sungai Kapuas turun menjadi 600-an orang selama dilakukannya kegiatan tersebut. "Kendala kalau pakai pos terpadu ini pada pendanaannya yang cukup besar, sebab dilakukan setiap hari. Cara ini sangat efektif," katanya.

Dikatakan, apabila ada oknum pegawai negeri sipil (PNS) atau penegak hukum bermain dibelakang PETI ini, akan diberikan sanksi tegas. Jika yang bersangkutan PNS, akan diturunkan penyidik PPNS. Jika itu aparat, diserahkan sepenuhnya kepada Kapolres dan Dandimnya."Ada dua sungai kecil yang bermuara ke sungai kapuas sudah rusak akibat PETI seperti di Atahum dan di Bokaran,” terang Boro.

Menurut Boro, sejak 4 tahun lalu masyarakat sudah mengeluh air itu tidak bisa digunakan lagi, sebab airnya keruh dikarenakan air menyatu dengan lumpur.Yang melakukan aktifitas PETI itu kebanyakan orang luar daerah tersebut."Memang harus dibuka lapangan pekerjaan baru untuk pekerja PETI ini, mereka harus diperhatikan,” katanya. Umumnya mereka ini berladang dan berkebun," katanya. (*)

Berita Terkait