Tim Bertolak ke Jakarta

Tim Bertolak ke Jakarta

  Sabtu, 13 Agustus 2016 10:14
Ilustrasi

Berita Terkait

SAMBAS - Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) serta Bagian Kesra. Jumat (12/8) bertolak ke Jakarta dalam rangka menindaklanjuti terkait 12 perempuan dibawah umur dari daerah ini yang ditemukan kepolisian di Jakarta yang diduga akan dipekerjakan di Perusahaan konveksi dan bangunan sarang burung walet.

“Ini masih di Pontianak, dan rencananya akan ke Jakarta untuk menindaklanjuti maslaah 12 anak dibawah umur dari Sambas,” kata Kepala Bidang Perlindungan Perempuan BPPKB, Susi Mirawati, Jumat (12/8) dihubungi wartawan.

Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH berharap atas kejadian ini. Para orang tua, khususnya harus memperhatikan hak pendidikan anak. Dirinya pun berharap, tak ada dikarenakan biaya tak mampu  menyekolahkan anaknya. Lantaran , jika memang warga tak mampu. Bisa dicarikan solusi.

Wabup juga berharap, bergulirnya dana desa. Bisa memback up pendidikan yang ada di wilayahnya. “Desa bisa berperan aktif, karena dengan bergulirnya dana desa yang besar dimasing-masing desa, mampu membackup pendidikan desa. Termasuk menciptakan peluang kerja di desa, dan itu bisa diwujudkan didesa sehingga tercipta lapangan kerja,” katanya.

Diyakini, dengan pengelolaan dana desa yang baik. Bisa menciptakan lapangan kerja. Terutama bagi warga desa masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut. Wakil Bupati juga menegaskan sebagai langkah antisipasi terjadinya kembali anak dibawah umur dipekerjakan. Menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah daerah hingga tingkat desa kemudian masyarakat.

“Kita harapkan desa tidak lagi mengeluarkan surat rekomendasi, terutama jika memang anak yang akan dipekerjakan masih dibawah umur,” katanya.

Camat Teluk Keramat, Nawazi menyebutkan apa yang disampaikan Wakil Bupati Sambas. Akan segera ditindaklanjuti. Diantaranya dengan memperketat pengeluaran tanda identitas bagi anak-anak. “Kedepannya kita ingatkan ditingkat bawah agar tidak lagi ada toleransi untuk pengeluaran rekomendasi tanda identitas,” katanya.(fah)

Berita Terkait