Tiga Kades Dilaporkan ke Polisi

Tiga Kades Dilaporkan ke Polisi

  Sabtu, 16 April 2016 09:18
ARAHAN: Bupati Kubu Raya, Rusman Ali memberikan pengarahan mengenai penggunaan dana desa dan alokasi dana desa bagi para Kades di Kubu Raya, Ashri isnaini/pontianak post

Berita Terkait

Terindikasi Selewengkan Dana Desa

KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara resmi, Jumat (15/4) menyerahkan dana desa dan alokasi dana desa tahap pertama bagi pemerintahan desa di Kubu Raya. “Saya harap pemerintahan desa terutama Kades bisa amanah dan memanfaatkan dana desa ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Perbup maupun undang-undang,” kata Bupati Kubu Raya, Rusman Ali, usai menghadiri penyerahan dana desa di Aula Bupati Kubu Raya, Jumat (15/4).

Dalam kesempatan itu dia menerangkan sesuai dengan aturan, pemerintah desa hanya bisa menggunakan sekitar 30 persen dari totaol dana desa dan alokai dana desa untuk keperluan operasional administrasi pemerintahan desa, selebihnya sebanyak 70 persen harus maksimal digunakan untuk pembangunan desa.

”Saya tegaskan, kepada setiap Kades jangan sampai salah dalam membuat kebijakan terutama dan menentukan skala prioritas pembangunan. Agar terhindar dari kesalahan saya harap setiap kepala desa bisa secara detail membaca aturan yang telah ditentukan pemerintah dalam membuat kebijaakn termasuk dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa,” ucapnya.

Belum lama ini, Rusman Ali menyatakan jika dirinya telah mendapat laporan dari warga bahwa terdapat tiga kepala desa yang terindikasi melakukan penyimpangan dana desa di tahun  sebelumnya. Bahkan saat ini sudah ada berkas laporan dari beberapa kepala desa tersebut sampai ke pihak kepolisian.

“Informasi yang saya dapat ada tiga Kades yang terindikasi melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana desa yaitu Kades Parit Baru, Kades Tanjung Harapan dan Kades Pinang Dalam,” ungkapnya, seraya menyatakan belum lama ini dirinya juga telah menerima surat dari Kapolresta Pontianak yang meminta diirinya sebagai kepala daerah untuk kemudian menginstruksikan pihak inspektorat dalam memeriksa atau menindaklanjuti kasus tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai laporan atas dirinya, Kepala Desa Tanjung Harapan, Juheran membenarkan dirinya telah dilaporkan oknum warganya mengenai penyimpangan dana desa tahun 2014.

Padahal kata Juheran pada tahun 2014 terjadi pergantian pejabat kepala desa, dan RAPB Desa di susun oleh kades sebelumnya. “Saya hanya melanjutkan RAPB desa saja dan kalau memang diperlukan bukti lengkap saya punya semua dokumentasinya,” ungkapnya.

Juheran menceritakan, belum lama ini salah satu warga Desa Tanjung Harapan telah melaporkannya ke pihak kepolisian terkait besaran anggaran rehab kantor. “Didalam perencanaan pembangunan kantor desa itu saya bangunkan kantor yang baru, karena saya melihat kantor desa yang lama sangat kecil,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan sebelum membangun kantor baru, dirinya sebagai kades mengundang masyarakat untuk membuat berita acara perubahan dari rehab kantor menjadi pembangunan kantor baru.

”Kalau ada oknum masyarakat yang tidak pernah menghadiri rapat desa, namun mencoba mengacaukan kegiatan, dan tidak mengetahui kalau ada berita acara perubahan.

Bukti berita acara itu masih saya simpan untuk bukti bahwa saya sebelum membangun kantor desa baru sudah mengundang masyarakat,” ungkapnya.

Oknum masyarakat tersebut, katanya juga melaporkan permasalahan harga bahan-bahan terkait pembangunan bak air, padahal wilayah lima di Kecamatan Batu Ampar untuk satu zak semen Rp125 ribu, dan tidak mungkin sama dengan harga di Kota Pontianak Rp70 ribu. Namun masyarakat khususnya oknum itu tidak mengetahui akan hal ini.

”Yang saya sesalkan mengapa oknum itu tidak bertanya langsung kepada BPD, karena setiap tahunnya saya memberikan laporan semua kegiatan dan anggaran kepada BPD,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala BPMPD Kubu Raya Sudiono Supyanto menambahkan jika setiap kepala desa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan mengacu para Perbub dan undang-undang yang telah ada maka dipastikan kepala desa yang bersangkutan tidak bermasalah.

“Mengenai tiga Kades itukan saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan, nanti kita lihat saja bagaimana hasilnya. Namun saya sangat mendukung penuh jika dalam mengimplmentasikan termasuk mengambil kebijakan setiap kepala desa selalu mengacu pada aturan dan undang-undang yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Sudiono menambahkan saat ini terdapat sekitar 118 desa yang menerima dana desa dan 116 desa yang baru menerima. “Dua desa yang belum bisa menerima dan desa, karena hingga sekarang kode desanya belum keluar,” ucapnya.

Untuk besaran dana desa dan alokasi dana desa, kata Sudiono setiap desa menerima mulai sekitar Rp1,2 miliar hingga sekitar Rp1,5miliar. “Untuk besar kecilnya anggaran itu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Seperti jumlah penduduk, luas desa dan  beberapa kriteria lain yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkasnya. (ash)

 

 

Berita Terkait