Tiga Daerah Berpotensi ke MK , Selisih Suara Tidak Begitu Jauh

Tiga Daerah Berpotensi ke MK , Selisih Suara Tidak Begitu Jauh

  Senin, 14 December 2015 09:29

Berita Terkait

 PONTIANAK - Rekapitulasi formulir C-1 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar telah rampung. Terlihat perolehan suara masing-masing pasangan calon dan persentasenya.  

Dari hasil unggahan C-1 itu, di Kalbar ada tiga daerah yang berpotensi berlanjut dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tiga daerah itu adalah Bengkayang, Ketapang, Kapuas Hulu.Peneliti K’Lemantan Riset and Consultinig Center, Joni Rudwin, mengatakan, selisih suara pada pilkada di tiga wilayah tersebut tidak begitu jauh.  “Bengkayang, Ketapang, dan Kapuas Hulu itu berpotensi ke MK,” ungkapnya.

    Selain melihat selisih suara yang tidak begitu jauh, Joni juga menyandingkannya dengan aturan untuk menggugat hasil pilkada ke MK. Peraturan MK Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 mengatur tentang pedoman beracara untuk perselisihan hasil pilkada tersebut sama seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada pasal 158 ayat (1) dan (2). Dua aturan itu mengatur bahwa batas mengajukan gugatan jika selisih pasangan lawan berkisar antara 0,5 persen hingga 2 persen. Ambang batas selisih suara tersebut berdasarkan jumlah penduduk.

    Wilayah yang berpenduduk 0-250 ribu ambang batas selisih suara dua persen. 250 ribu sampai 500 ribu 1,5 persen, dan satu juta ke atas 0,5 persen.     Berdasarkan rekapitulasi C-1, perolehan suara Ketapang, nomor urut 1 Martin Rantan- Suprapto meraih suara terbanyak dengan 64.711 suara atau 31,23 persen, sedangkan nomor urut 2 Andi Djamiruddin - Chanisius Kuan mendapatkan 62.204 suara atau 30,02 persen, kemudian pasangan nomor urut 3, Boyman Harun - Gurdani Achmad meraih 60.684 suara atau 29,29 persen, pasangan nomor urut 4, Darmansyah - Uti Rushan meraih 19.609 suara atau 9,46 persen.
Pada Pilkada Bengkayang, pasangan nomor urut 1 Sebastianus Darwis-Rurakhmad mengumpulkan 54.047 suara atau 49,47 persen, sedangkan pasangan nomor urut 2, Suryadman Gidot-Agustinus Naon meraup 55.200 suara atau setara 50,53 persen.
    Pada Pilkada Kapuas Hulu, petahana AM Nasir-Antonius L Ain Pamero unggul tipis dengan 69.048 suara atau 50,73 persen, sedangkan Fransiskus Diaan-Andi Aswad meraih 67.067 suara atau 49,27 persen.
Sementara itu, pada Pilkada Sambas pasangan nomor urut 1, Tony Kurniadi - Eka Nurhayati mendapatkan 21.372 suara atau 8,91 persen, pasangan nomor urut 2 Atbah Romin Suhaili – Hairiah yang meraih 126.599 suara atau 52,79 persen, dan Juliarti Djuhardi Alwi – Hasanusi 91.824 suara atau 38,29 persen.
Di Sekadau, Pensong-Christian Amon mendapat 8.216 suara atau 7,63 persen, pasangan nomor urut 2, Rupinus-Aloysius mengungguli pasangan lainnya dengan 46.089 suara atau setara dengan 42,79 persen, nomor urut 3, Simson-Paulus Subarno menguntitnya dengan 40.316 suara atau 37,42 persen, serta pasangan Yansen Akun Effendy-Saharudin mengumpulkan 13.097 suara atau 12,16 persen.
    Di Pilkada Sintang, Agrianus -  Muhammad Chomain Wahab meraih 67.323 suara atau 29,90 persen, pasangan Ignasius Juan - Senen Maryono mengumpulkan 63.955 suara atau 28,40 persen, kemudian pasangan Jarot Winarno – Askiman unggul dengan 93.903 suara atau 41,70 persen.
    Pilkada Melawi, Panji-Dadi SunaryaUsfa Yursa mengungguli petahan dengan meraih 74.286 suara atau 55,74 persen, pasangan Firman Muntaco-John Murkanto Ajan mendapatkan 58.981 suara atau 44,26 persen.
    Joni Rudwin menambahkan, dengan adanya unggah formulir C-1 oleh KPU pilkada kian transparan. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil perolehan suara. “Ini baik. Ada upaya KPU untuk transparan,” ungkapnya, kemarin.
    Saling klaim perolehan suara merupakan hak tim maupun pasangan calon. Akan tetapi menurut Joni hasil unggahan C-1 sulit berubah. Pasalnya C-1 adalah salinan dari C-1 plano yang juga disaksikan bahkan disetujui oleh saksi masing-masing calon. “Tim survei hitung cepat, polisi, TNI juga mencatat data ini,” katanya.
    Joni tidak menampik bisa saja C-1 keliru. Akan tetapi tidak akan banyak yang berubah termasuk jumlah suara. Potensi kekeliruan terjadi saat penyalinan C-1 plano ke formulir C-1. “Biasanya yang keliru administrasi, seperti jumlah pemilih, pemilih yang menggunakan hak suara dan tidak. Hanya itu-itu saja,” ujarnya. “Kalau perubahan suara pada C-1 itu sulit. Makanya KPU berani. KPU tidak mungkin sembarangan mengunggah,” tambahnya.
    Senada dengan Joni terhadap formulir C-1, Anggota KPU Kalbar Viryan Aziz mengatakan apa yang diunggah KPU melalui website tidak akan jauh berbeda dengan hasil pleno di masing-masing KPU nanti. Bukan berarti formulir C-1 tidak dapat keliru. Jika pun ada kekeliruan pada formulir C-1 dapat dilakukan koreksi di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK). “Tidak menutup kemungkinan ada yang keliru pada C-1,” ujarnya.
    Meskipun demikian dia mengatakan bahwa hasil pilkada akan resmi setelah KPU menggelar pleno. “Jadwalnya 16 sampai 18 Desember,” tuturnya.
    Sebelumnya, akademisi Universitas Tanjungpura, Jumadi meminta untuk merenggangkan syaraf agar tidak tegang. Proses pemilihan yang menjadi bagian masyarakat sudah dilalui dengan baik, kemudian saatnya beraktivitas seperti biasa sambil menunggu hasil resmi dari KPU. “Klaim masing-masing tim itu biasa. Sah-sah saja asalkan rasional,” ucapnya. (hen)

 

Berita Terkait