Tersangka Pengoplos Beras Bisa Kabur

Tersangka Pengoplos Beras Bisa Kabur

  Senin, 10 Oktober 2016 09:14

Berita Terkait

Kenakan TPPU, Kembalikan Kerugian Negara

JAKARTA - Kasus pengoplosan beras subsidi bisa jadi kian rumit. Pasalnya, Bareskrim memastikan bahwa pelaku pengoplosan berinisial A yang statusnya telah menjadi tersangka masih berada di luar negeri. 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Brigadir Jenderal Agung Setya menuturkan, memang saat penyidik Bareskrim menggerebek gudang pengoplosan beras bersubsidi tersebut, posisi dari A berada di luar negeri. ”Hanya ada anak buahnya yang mengoplos di lokasi,” terangnya. 

Namun, Bareskrim memastikan telah berkomunikasi dengan A. Dia berjanji akan datang dalam pemeriksaan. Rencananya, Selasa (18/10) A akan diperiksa. ”Dia janji menghadiri pemanggilan,” tuturnya dihubungi kemarin.

Lalu, bagaimana bila A memutuskan tidak kembali ke Indonesia dan kabur? Dia belum bisa berkomentar terkait kemungkinan itu. Yang pasti, Bareskrim akan mengembangkan dari mana dan siapa beras ini hingga didapatkan oleh A. ”Semua diperiksa satu per satu, kami berharap A hadir dalam pemanggilan,” ujarnya.

Tidak hanya A, Bareskrim juga membidik oknum dari Bulog. Pasalnya, Bareskrim menemukan kemungkinan adanya penyaluran beras subsidi langsung pada PT DSU. Padahal, perusahaan itu bukan perusahaan resmi yang ditunjuk Bulog. ”Ya, saat ini kasusnya mengarah ke sana,” jelasnya.

Dia menuturkan, memang ada indikasi kesengajaan dari oknum Bulog menyalurkan beras subsidi pada perusahaan yang tidak memiliki hak. Hal tersebut tentu akan diklarifikasi ke Bulog nantinya. ”Kami ungkap sampai ke akar,” paparnya.

Sementara Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menuturkan, indikasi adanya korupsi memang terlihat dalam kasus tersebut. Karena itu, Bareskrim berupaya mengembalikan kerugian negara dengan mengenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). ”Kerugiannya cukup banyak,” jelasnya.

Ada beberapa kerugian yang terjadi, dari subsidi pemerintah agar harga beras murah, lalu tidak tercapainya tujuan pembelian beras untuk menstabilkan harga hingga bisa jadi mempengaruhi harga beras di pasaran. ”Dalam kasus semacam ini, kerugian yang terjadi begitu besar. Tak hanya uang negara, tapi masyarakat juga dirugikan,” paparnya.

Berdasar temuan Bareskrim, ada penyelewengan 1,5 juta ton beras subsidi. Beras impor yang diperuntukkan untuk menjaga stabilitas harga itu dioplos dengan beras Palem Mas. Dari total yang ada, 1,2 juta ton telah dideteksi keberadaannya. Sisanya, 300 ribu ton masih dicari.   

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan menyampaikan keprihatinannya atas temuan masih adanya kasus beras oplosan. Pasalnya, sebut dia, berbagai kasus beras oplosan juga sudah banyak diungkap Panja Beras yang dibentuk komisinya. Panja tersebut bekerja pada sekitar awal 2015 lalu. 

”Ini tidak boleh tidak, Bulog harus menjelaskan dan ikut menelusurinya,” kata anggota dewan asal Kalbar itu, saat dihubungi, kemarin. 

Dia menyatakan, Bulog memiliki tanggungjawab penuh terkait penyimpanan dan distribusi beras subsidi. Karena itu, ingat dia, institusi tersebut tidak bisa seenaknya lepas tangan. ”Ikut telusuri siapa saja yang bermain, lalu ungkap,” kata politisi PKB tersebut.

Kepada Bareskrim, dia juga berharap bisa mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya temuan penyelewengan beras subsidi tersebut. Polisi, lanjut dia, tidak boleh berhenti hanya menemukan dan menyelamatkan beras subsidi agar tidak dioplos. Namun, penyelidikan juga harus bisa mengungkap pihak-pihak mana saja yang terlibat. 

”Kami akan sampaikan pada rapat pimpinan persoalan ini. Kami terbuka untuk meningkatkan pengusutan soal beras tersebut menjadi pansus, tapi kita lihat dulu perkembangannya,” kata Daniel. 

Berbeda dengan panja, keberadaan pansus lebih luas karena melibatkan anggota lintas komisi. Misalnya, bisa peraduan dari Komisi IV yang membidangi pertanian dan pangan dengan Komisi III yang membidangi hukum.  

Ari Dono menambahkan bahwa belajar dari kasus pengoplosan beras subsidi ini, maka Bareskrim melihat adanya potensi penyelewengan dalam berbagai kebutuhan pokok bersubsidi. Seperti, gula dan bahkan pupuk. ”Kemungkinan di sembako lain ada,” jelasnya.

Karena itu, Bareskrim akan memantau lebih ketat pada alur distribusi sembako, khususnya yang bersubsidi. Dia memastikan, kerugian negara karena penyelewenangan sembako bersubsidi tidak boleh terulang. ”Kami awasi betul,” tegasnya. (idr/dyn)

Berita Terkait