Terorisme di Indonesia Tiada Akhir, Obati Penyakit Terorisme di Timteng

Terorisme di Indonesia Tiada Akhir, Obati Penyakit Terorisme di Timteng

  Senin, 22 February 2016 10:10
TERORIS: Terduga teroris dibawa dari Mako Brimob Ampeldento, Malang menuju Jakarta via darat, Minggu (21/02) DOLI SIREGAR/RADAR MALANG

Berita Terkait

JAKARTA - Penangkapan terhadap anggota sayap militer Jamaah Anshor Khilafah Nusantara (JAKN) seakan tiada habisnya. Kendati puluhan orang yang diduga terlibat aksi teror Thamrin telah ditangkap, kenyataannya ancaman teror masih ada. Aksi teror di Jalan Thamrin hanya letupan yang kuat prediksinya akan terulang, bisa di mana pun dan kapan pun.

            Polri juga seakan belum memiliki jurus jitu menghentikan terorisme di tanah air. Densus 88 yang hanya butuh hitungan menit untuk menghentikan teror di Thamrin, kenyataannya juga belum bisa membuat Indonesia bebas kelompok teroris.        Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, terorisme di Indonesia selalu tumbuh karena ada rekrutmen kelompok-kelompok baru. Mereka terus berkomunikasi untuk menyusun rencana aksi teror. Polri memang kesulitan untuk mendeteksinya, karena kelompok itu terpencar-pencar. ”Mereka tidak berkomunikasi dengan alat, langsung datang ke rumah setiap anggotanya. Pemetaan pada kelompok teroris juga telah dilakukan,” jelasnya.

Karena itulah, akan sangat sulit untuk benar-benar bisa menghentikan perkembangan paham radikal dan terorisme di Indonesia. ”Bisa dibilang tidak mungkin untuk menghentikan semua itu,” paparnya.Apalagi, kendati pimpinan tertinggi atau pemegang komando kelompok teroris itu tertangkap, kelomponya masih tetap bergerak. Semua itu bisa sangat mudah dilihat di dunia maya, bagaimana mereka masih mengajak meneroso dengan kedok berjihad. ”Tidak ada satu komando, bahkan sampai aksi itu lokasi dan waktunya juga tidak ada komando,” terangnya.

Yang paling bisa dilakukan adalah mewaspadai semua kemungkinan aksi teror yang terjadi. Dengan mendeteksi dini setiap ancaman yang diketahui. ”Tentunya, tidak hnya Polri dan TNI yang harus bergerak, semuanya,” ujarnya.Sementara itu, Staf  Khusus Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Wawan Hari Purwanto menuturkan, gerakan pemberantasan terorisme di Indonesia ini seakan tiada habisnya. Dulu saat bom Bali I, bom Bali II, Bom JW Marriot, dan bom buku berbagai rangkaian penangkapan dilakukan hingga ada lebih dari seribu terpidana kasus terorisme.

”Lalu, terulang kembali pasca teror jalan Thamrin. Polri merespon dengan melakukan rangkaian penangkapan pada sel-sel kelompok teror yang terlibat. Hingga saat ini, diyakini masih banyak yang bebas,” terangnya.Setidaknya, ada dua elemen yang sangat potensial menjadi ancaman serius, yang bisa melakukan aksi terorisme. Yakni, orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus terorisme, namun belum tertangkap dan juga 23 mantan terpidana kasus terorisme yang pemahamannya masih radikal. ”Dengan perkembangan terorisme selama ini, saya yakin aksi teror akan terus terjadi, seperti letupan-letupan yang tidak akan pernah reda,” tegasnya.

Karena itu, langkah Indonesia perlu lebih besar dan strategis untuk menghentikan terorisme. Yakni, menghentikan terorisme tepat di sumber penyakitnya, yakni Timur Tengah (Timteng). ”Selama konflik Timteng belum usai, Indonesia tidak akan lepas dari ancaman terorisme,” paparnya.Semua perlu untuk memahami bahwa aksi teror di Indonesia itu selalu terhubung dengan konflik di Timteng. Baik saat era Osama Bin Laden hingga era ISIS yang saat ini sedang panas-panasnya. ”Makanya, tidak efisien jika kebijakan Indonesia hanya untuk memberantas terorisme yang ada disini. Tapi, sumber penyakitnya tidak diobati,” ujarnya.

Bagaimana caranya menghentikan terorisme di Timteng untuk memberantas teror di Indonesia? Dia menuturkan bahwa dalam waktu dekat rencananya akan ada agenda Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang akan mengajak ulama top dunia dari 70 negara untuk mengatasi kemelut yang terjadi di Timteng. ”Harusnya yang semacam ini bisa dicontoh pemerintah,” jelasnya.Misalnya, melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan gerakan non blok yang bisa digunakan untuk menghentikan konflik di Timteng. Dalam kedua organisasi itu tentunya Indonesia harus bisa untuk mengajak semua negara bersama-sama menghentikan konflik. ”Indonesia tidak bisa sendirian menyelesaikan ini,” ujarnya.

Tanpa gerakan dan pemahaman yang sama diantara banyak negara, maka akan sulit untuk bisa menghentikan konflik Timteng yang diakibatkan kebijakan Amerika. ”Yang membuat konflik itukan Amerika dan yang menjual semua senjata-senjata itu juga dari Barat,” paparnya.Dia menegaskan, Indonesia memiiki potensi dan pengaruh yang bisa dimanfaatkan untuk merenggut peran di dunia internasional. Tentunya, kesempatan itu jangan dibiarkan hanya dengan mengobati masalah lokal. ”Pemberantasan dan pencegahan terorisme mutlak dilakukan di Indonesia, namun juga wajib untuk menjaga keamanan dunia,” paparnya.

Sebelumnya, lima terduga pelaku teror Thamrin dibekuk di Malang, Belakangan salah satunya terdeteksi masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menaruh perhatian khusus kepada aksi penggerebekan terduga teroris di Malang. Pasalnya Achmad Ridho Wijaya, 40, seorang teroris yang ditangkap berstatus PNS. Meskipun ia sudah mengundurkan diri sebagai PNS, namun prosesnya belum tuntas."Saya minta Bupati Malang untuk mempercepat penuntasan proses pemberhentiannya," kata Yuddy.

Menteri asal Bandung itu melaskan Achmad Ridhi pernah tercatat sebagai PNS di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Malang. Namun sebulan yang lalu, dia mengajukan pengunduran diri sebagai abdi negara.Dia menegaskan tidak ada toleransi bagi PNS yang terlibat dalam jaringan terorisme. Baik sebagai aktor lapangan, donatur, maupun peran lainnya. Kepada para aparat kepolisian, Yuddy berharap supaya terus membasmi teroris sampai ke bibit-bibitnya.

Politisi Partai Hanura itu menuturkan, ke depan tidak boleh lagi ada indikasi kecolongan PNS jadi teroris. Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) seperti bupati, walikota, gubernur, menteri, dan kepala lembaga untuk menjalankan deteksi dini. Sehingga bisa mengetahui dengan cepat ketika ada anak buahnya yang menjadi teroris. Bagi dia bibit penyebaran paham radikal bisa dideteksi. (idr/wan)

Berita Terkait