Ternyata Lambang Tax Amnesty Berasal dari Pontianak

Ternyata Lambang Tax Amnesty Berasal dari Pontianak

  Kamis, 22 September 2016 15:20
AMNESTI PAJAK: Faris Yustian menunjukan logo Tax Amnesty yang diciptakannya. ARISTONO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Logo Tax Amnesty kini sangat familiar bagi orang Indoesia. Origami burung merpati berwarna emas itu terpampang di sudut-sudut jalan kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Diiklankan pula setiap hari di televisi dan media cetak nasional dan lokal. Namun tahukah bila logo ini diciptakan oleh pegawai Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimantan Barat, Pontianak.

Adalah Faris Yustian yang menciptakan logo tersebut. Pria berusia 30 tahun ini mengikuti sayembara yang digelar DJP pusat tahun lalu untuk membuat logo dan slogan Amnesti Pajak. Berbekal kemampuan olah gambar via aplikasi Correl Draw, dia pun berdikusi dengan rekan-rekannya tentang filosofi tax amnesty.

Dia lalu membayangkan tax amnesty itu sebagai sebuah hak sekaligus menunjukan rasa nasionalisme dari wajib pajak. Nasionalisme itu saya kira bisa diwakilkan oleh burung merpati. Selain itu burung juga melambangkan kebebasan. Pandangan umum kan bilang kalau burung merpati itu memiliki sifat setia, tidak ingkar janji dan selalu kembali ke sarangnya," terangnya.

Sedangkan merpati yang berupa mainan origami melambangkan ketelitian dan ketelitian. Adapun warna emas melambangkan harta kekayaan. "Origami itu kan kerajinan tangan yang butuh ketelitian dan ketelatenan," ucap warga Jalan Sumatera, Pontianak ini.

Faris mengaku bangga lambang yang dibikinnya terpampang di seluruh pelosok negeri. "Apalagi Presiden Jokowi yang meresmikan secara langsung. Tidak menyangka saja, tetapi bangga sekali rasanya. Apalagi saya diundang juga oleh DJP pusat ke Jakarta," sebut bapak satu anak ini.
Faris berharap program tax amnesty dapat mencapai target, bahkan melebihi. "Karena ini penting sekali untuk negara. Dan wajib pajak diuntungkan karena mendapatkan pengampunan, dimana tebusan yang harus dibayar jauh sekali dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya," pungkas dia. 
(ars)

Berita Terkait