Terindikasi Bodong, 240 Website Investasi Diblokir

Terindikasi Bodong, 240 Website Investasi Diblokir

  Rabu, 28 September 2016 09:30
WEBSITE INVESTASI: Seorang pengguna internet mencari informasi terkait investasi. Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong masyarakat untuk terus mewaspadai ancaman investasi bodong.

Berita Terkait

PONTIANAK – Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong masyarakat untuk terus mewaspadai ancaman investasi bodong. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad menyebut, pesatnya kemajuan dan makin tersebarnya infrastruktur teknologi informasi turut dimanfaatkan pelaku investasi bodong.

Banyaknya laporan yang masuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI merekomendasikan 240 website ke Kemenkominfo RI agar diblokir lantaran tidak memiliki izin dan terbukti melakukan pelanggaran. “Tawaran kadang-kadang melalui internet, kita sudah merekomendasikan 240 situs untuk diblok. Website ini menawarkan hal yang tidak jelas pada masyarakat,” ujar.

Berkaitan dengan modus yang dilakukan, untuk memunculkan kepercayaan masyarakat agar ikut bergabung ke investasi tersebut, awalnya lancar-lancar saja. Sehingga berkembang di masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang bergabung. Namun setelah banyak nasabah, perputaran uang tidak berjalan baik sehingga bodong ini berlaku.

Bahkan parahnya pelaku dikejar-kejar nasabah, padahal dalang utamanya kebanyakan mereka berasal dari luar negeri.  “Kadang-kadang suka lupa, ujung-ujungnya tertipu karena ingin cepat kaya. Kalau sudah seperti ini, mau dicari ke mana. Ini yang perlu kita ingatkan dan lindungi,” tegasnya.

Modus lain agar masyarakat tertarik bergabung adalah, para pelakunya sebagian besar dari kalangan masyarakat juga bahkan terdapat tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat merasa tidak khawatir dan langsung saja bergabung tanpa melihat terlebih dahulu latar belakang investasi tersebut.

“Modusnya kadang mereka menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai tameng. Laporan sangat banyak, masing-masing daerah beda-beda laporan. Kita harus bertindak cepat, tentu bukan hanya OJK, BI saja,” pungkasnya.

Terbentuknya satgas investasi kemarin, lanjut dia, menjadi momentum dalam mengawasi bentuk-bentuk investasi yang dapat merugikan masyarakat Kalbar. lantaran banyak unsur yang terlibat, perannya diharapkan mampu mensosialisasikan bagaimana cara masyarakat yang hendak berinvestasi tapi tidak menjadi korban dari oknum-oknum tertentu.

Kadang-kadang ada investasi bodong yang memiliki izin resmi dari pemerintah (walaupun bukan dari OJK). Menurut Muliaman, bidang pemberi izin jasa investasi haruslah benar-benar melakukan investigasi terhadap orang yang mengajukan izin tersebut. Dikatakannya, tidak hanya mengeluarkan izin saja, lalu dibiarkan, namun pemantauan harus terus dilakukan agar izin itu tidak disalahgunakan.

“Mari kita bekerja bareng oleh instansi terkait, terutama instansi pemberi izin di mana izin tersebut disalahgunakan. Di samping itu juga, Satgas harus memasang mata dan telinga menyikapi keluhan masyarakat, setiap ada keluhan terus dipelajari agar kita benar-benar melindungi masyarakat,” pintanya.

Sementara itu Anggota DPR Komisi XI menilai Kalbar menjadi lahan empuk dari para pelaku investasi bodong. Pasalnya masyarakat mudah untuk diiming-imingi profit berlipat ganda. Dia mengapresiasi beridirnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Satgas Waspada Investasi di Kalbar mempercepat akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

“Saya sendiri pernah mengalami langsung penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar yang tak masuk akal. Untungnya saya paham, tetapi bagaimana dengan masyarakat lain yang belum paham. Tentu kita berharap dari TPKAD dan Satgas Waspada investasi untuk mengedukasi masyarakat agar tidak gampang tergiur,” sebutnya. (ars)

 

Berita Terkait