Terima Laporan Adipurna, Syafriadi: Kami Sudah Surati Kapolri

Terima Laporan Adipurna, Syafriadi: Kami Sudah Surati Kapolri

  Minggu, 31 January 2016 14:10

PONTIANAK – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menerima pengaduan pengusaha Pontianak, Adipurna Sukarti. Sebagaimana diberitakan sebelumnya jika pengusaha bersangkutan telah menjadi korban penipuan dan penggelapan tanah oleh rekan bisnisnya, SW dan Yng, hingga mengalami kerugian lebih dari Rp200 miliar.

Seketaris Kompolnas, Syafriadi Cut Ali, membenarkan jika pihaknya sudah menerima pengaduan dari korban penipuan dan penggelapan tanah senilai milirian rupiah di kawasan Tanggerang tersebut. Dia juga tak memungkiri jika kasus dimaksud sebenarnya sudah dilaporkan ke Mabes Polri pada 2012 lalu.

Dia menuturkan, dari hasil kajian yang dilakukan mereka, penanganan kasus yang dilaporkan korban ke Mabes Polri terkesan janggal. Pasalnya, dia menambahkan, oleh penyidik di Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) ternyata menyatakan kasus yang dilaporkan oleh korban adalah kasus perdata, bukan pidana, sehingga penyidik mengelurkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). “Kami sudah melayangkan surat untuk Kapolri, untuk mempertanyakan dan menjelaskan kasus tersebut,” kata Syafriadi, ketika dihubungi Pontianak Post, Rabu (27/1).

Namun, dia menyayangkan Mabes Polri yang sepertinya terkesan kurang merespons surat yang mereka layangkan. “Kasus ini pada 2014 sudah pernah dipraperadilan dan dimenangkan oleh korban, dan putusan hakim menyatakan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana dan bukan perdata,” ucapnya.

Dia menjelaskan dalam amar putusan, perkaranya harus dilanjutkan, di mana penyidik diminta membuka kembali dan melakukan penyelidikan. Tetapi anehnya, menurut dia, Bareskim tetap berkeyakinan bahwa kasus tersebut bukan tindak pidana. “Saat dipertanyakan di kejaksaan, ini bukan tindak pidana tetapi perdata, sehingga harus dihentikan prosesnya. Yang bermasalah adalah kenapa Bareskrim menerima bulat-bulat pernyataan kalau kata jaksa itu perdata? Lebih anehnya, oleh bareskrim kasus SP3 untuk kedua kalinya,” sambungnya.

Syafriadi menilai jika tindakan penyidik di Bareskrim Mabes Polri mengeluarkan SP3 kali kedua menjadi sangat aneh. Terlebih ketika mereka mempertanyakan kepada penyidik soal kasus tersebut, ternyata penyidik mengatakan bahwa kasus dimaksud adalah pidana. “Jika pidana, kenapa dihentikan? Jawaban penyidik di Bareskrim karena ada permintaan dari jaksa bahwa kasus tersebut bukan tindak pidana,” tuturnya.

Menurut dia, yang menjadi masalah pada penanganan kasus tersebut adalah ketidakjelasan baik dari kepolisian dan kejaksaan. Pasalnya, ketika mereka mempertanyakan hal tersebut ke Jaksa Pidana Umum (Jampidum) soal petunjuk tidak sesuai keputusan hakim, ternyata di sana mereka memperoleh jawaban tidak memberikan petunjuk menghentikan perkaranya. “Jadi sangat aneh, Jampidum mengatakan masih menunggu pengembalian berkasnya dari polisi,” ucapnya.

Ditegaskan dia jika Kompolnas sudah mendapat arahan dari Presiden RI melalui Sekretaris Negara, untuk mengusut kasus tersebut. “Ada temuan kejanggalan dan seperti permainan saling lempar bola dalam penanganan perkara. Kasus ini saat ini mandek. Konstruksi kasus ini sendiri, polisi pernah menyatakan bukan pidana, sehingga dipraperadilankan oleh korban dan dibatalkan oleh pengadilan, sehingga sudah ada putusan hukum praperadilan bahwa perkara ini harus dilanjutkan mengingat ada unsur pidananya,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan kembali bahwa penyidik yang menangani perkara ini dalam rapat klarifikasi dengan Kompolnas juga telah menyatakan bahwa kasus tersebut adalah pidana. Sementara di sisi lain, dia menambahkan bagaimana Jampidum sendiri menyatakan  masih menunggu Polri melengkapi berkas. “Mandeknya perkara ini dikarenakan adanya surat koordinasi bersama kesepakatan kasus pidana penipuan dan penggelapan antara penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung. Kesepakatan ini aneh, karena putusan praperadilan sudah jelas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari rencana bisnis antara korban, Adipurna Sukarti bersama SW dan Yng pada 1999. Namun seiring berjalannya waktu, ketika korban sudah menginvestasikan uang kepada kedua rekannya, bertahun-tahun keuntungan dan aset perusahaan dilarikan, hingga warga Pontianak itu alami kerugian lebih dari Rp200 miliar. (adg)