Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu

Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu

  Minggu, 17 April 2016 09:41
SUMBER AIR : Salah satu sumber air di kaki bukit Bukit Tiong Kandang yang terus dijaga masyarakat adat, bahkan saat musim kemarau mereka tidak pernah kesusahan air. IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Masyarakat ketemenggungan Tae yang tinggal di lingkar Bukit Tiong Kandang berhasil menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokalnya. Ada kekhawatiran tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah kelola masyarakat hukum adat berdampak pada generasi penerus. 

IDIL AQSA AKBARY, Sanggau

BERSAMA beberapa jurnalis lokal dan nasional, Pontianak Post berkesempatan mengunjungi Desa Tae, Selasa (12/4). Dari ibu kota Kalbar, Pontianak butuh waktu tempuh sekitar tiga jam untuk bisa sampai ke desa yang berada dalam wilayah adat Ketemenggungan Tae di Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau ini.

Ketika kami sampai ke lokasi, hari sudah senja. Puluhan masyarakat terlihat berkumpul di tanah lapang menyambut kedatangan kami. Sebelum masuk gerbang di Kampung Tae, terlebih dahulu dilakukan ritual adat “nyamut muai”. Tujuannya agar para tamu yang datang selamat dari marabahaya dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Diringi musik dari gamelan bambu, dukun kampung terus membacakan mantra sambil menaburkan beras kuning. 

Salah seorang perwakilan tamu diminta memotong seekor ayam jago. Darahnya ditampung di sebuah mangkok. Kemudian, sang dukun mengoleskan darah ayam itu ke kening masing-masing tamu. Setelah itu, warga setempat menyuguhkan beraneka kesenian khas suku Dayak Mali di sana, misalnya tari-tarian dan atraksi silat. Meski sederhana, upacara penyambutan berlangsung khidmat dan meriah. Usai penyambutan, hari pun mulai gelap. Tak banyak yang bisa dilakukan di hari pertama ini. 

Malam harinya, sekitar pukul 19.00 diadakan pertemuan di balai desa dengan mengundang perwakilan camat serta puluhan warga dari tiap kampung di Desa Tae. Dalam pemaparan oleh Kepala Desa Tae, Melkianus Midi, sejak dahulu masyarakat adat di sana terbukti mampu hidup secara mandiri dan berhasil menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokalnya. 

Namun ada fakta yang menarik, ternyata 83,45 persen wilayah Desa Tae beririsan bahkan tumpang tindih dengan kawasan hutan, baik Hutan Lindung (HL) maupun Hutan Produksi Biasa (HPB).

Secara administratif, Desa Tae terdiri dari empat dusun yang meliputi delapan kampung, yakni Kampung Bangkan, Mak Ijing, Semangkar, Maet, Tae, Teradak, Peragong dan Padakng. Luas wilayah desa 2.538,55 hektare dengan jumlah penduduk 1.616 jiwa atau sekitar 425 kepala keluarga (KK). 

Kampung Bangkan paling luas beririsan dengan HL yaitu mencapai 302,67 hektare, disusul Padakang 266,13 hektare, Mak Ijing 65,74 hektare, dan Teradak 50,23 hektare. Bila ditambah kawasan HL dan HPB yang tumpang tindih dengan wilayah desa Tae maka kawasan HL seluas 683,76 hektare atau 26,93 persen dan kawasan HPB seluas 1.434,87 hektare atau 56,52 persen. Artinya hanya ada sisa sekitar 419,92 hektare atau 16,55 persen saja lahan milik masyarakat.

Fakta ini didapat dari hasil pemetaan partisipatif masyarakat desa yang difasilitasi Perkumpulan Pancur Kasih (PPK) dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada 2013 lalu.

Menurut Midi adanya wilayah yang beririsan dan tumpang tindih dengan kawasan hutan telah menumbuhkan rasa keterancaman pada masyarakat Tae yang sudah mampu menjaga kelestarian bumi. Masyarakat di sana juga rentan mengalami kemiskinan karena berkurangnya akses penduduk terhadap tanah. Bahkan akibat menyandang status kawasan hutan, masyarakat desa mengalami hambatan untuk mengakses bantuan pemerintah. Seperti bantuan bibit, cetak sawah dan lain-lain.

Hak kelola masyarakat terhadap lahan yang sempit membuat ruang mencari nafkah dan peningkatan ekonomi terbatas. “Memang sampai sekarang kebutuhan masih cukup, tetapi bagaimana nanti dengan anak cucu ke depan. Jumlah penduduk terus bertambah, ditakutkan malah menimbulkan konflik,” ujarnya. 

Dia mengatakan dengan pemerintah memberikan status kawasan lindung sebenarnya baik untuk menjaga hutan. Tetapi dengan jumlah yang mencapai lebih dari 80 persen dinilai terlalu besar. Ada hak-hak masyarakat terhadap lahan yang diminta untuk dikembalikan termasuk sawah, perkuburan, lapangan bola, sekolah dan lain-lain. “Kami juga tidak meminta 100 persen lahan bebas dari hutan lindung. Hanya kawasan-kawasan yang penting saja,” terangnya. 

Selain itu, juga ada kekhawatiran, ke depan aturan pemerintah bisa berubah. Misalnya pemerintah justru mengizinkan lahan tersebut dibuka untuk investasi perusahaan seperti pertambangan, perkebunan sawit dan lain-lain. “Jika statusnya hutan lindung masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami meminta dikembalikan ke hak komunal masyarakat sehingga kami bisa ikut melindungi,” jelasnya. 

Dengan modal pemetaan dan kelestarian hutan yang terjaga melalui kearifan lokal, ada keinginan masyarakat untuk menjadikan Desa Tae sebagai desa adat. Midi yakin kuncinya tinggal memperkuat masyarakat adat untuk menyatukan komitmen menjaga kelestarian alam. Sebab dengan adanya pemetaan tatakelola ruang di wilayah desa semakin jelas. “Selain itu ada kekuatan di mata hukum jika suatu saat terjadi konflik mengenai wilayah,” ucapnya. 

Hal senada juga diutarakan Sekretaris Camat Balai Batang Tarang Adi Susanto (50 tahun), yang siap mendukung desa ini didaulat sebagai desa adat. Alasannya karena diperkirakan ke depan akan banyak permasalahan muncul. “Luas kelola tanah yang sempit sementara manusia terus bertambah dan kebutuhan terus meningkat,” katanya. 

Dia berpesan agar masyarakat bisa menguatkan kembali hukum-hukum adat. Sebab hanya adat dan tradisi yang selama ini terbukti mampu menjaga wilayah desa. Setidaknya sejauh ini ada tiga hal dari kearifan lokal yang mampu menjaga kelestarian lingkungan di sana. Yaitu bukit Tiong Kandang yang terjaga keasriannya dan hutannya yang dikeramatkan, kesuburan tanah dengan membuat tembawang atau kebun yang diwariskan secara turun temurun serta menjaga sumber air  sehingga air terjun dan sungai tetap bersih. “Saya harap bukan hanya Desa Tae yang bisa seperti ini, tapi juga desa lainnya karena masalah yang dialami tiap desa hampir sama,” tandasnya.**

Berita Terkait