Tepis Isu Kebijakan Provokatif

Tepis Isu Kebijakan Provokatif

  Sabtu, 20 Agustus 2016 09:30
Sekarang melaju dengan gigi tiga dan empat. Sisa masa jabatan ini akan digunakan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah termasuk persoalan aset. Cornelis

Berita Terkait

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis memastikan tidak ada kebijakannya yang dinilai provokatif atau memiliki nuansa memecah persatuan dan kesatuan.

 
“Jika ada kebijakan seperti itu tolong beritahu saya. Karena namanya pemerintah daerah adalah DPRD dan kepala daerah. Jadi bukan saya sendiri,” kata Cornelis menanggapi pendapat akhir salah satu fraksi yang mengatakan agar Pemerintah Provinsi Kalbar tidak membuat kebijakan yang provokatif dan mengusik keharmonisan hubungan antarmasyarakat di Kalimantan Barat, Kamis (18/8). 

Sementara itu, agenda sidang paripurna itu untuk pengesahan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 yang kemudian diketuk palu pada sidang paripurna DPRD Kalimantan Barat menjadi peraturan daerah dan keputusan DPRD Kalimantan Barat tentang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun angaran 2015.

Cornelis menilai pendapat akhir yang disampaikan sejumlah fraksi ini akan dipelajari bersama wakil gubernur. Dia menilai pendapat ini menjadi bahan kajian birokrat sebagai penyelenggara teknis di provinsi.

“Sekarang saya lebih kencang. Jika itu kendaraan bermotor, tidak ada lagi gigi dua. Sekarang melaju dengan gigi tiga dan empat. Sisa masa jabatan ini akan digunakan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah termasuk persoalan aset,” ungkap Cornelis.

Mengenai masalah aset, dia berjanji segera menyelesaikannya. Untuk penyesaian itu, mantan Bupati  Landak ini akan mengedepankan pendekatan secara kemanusiaan. Namun dia menegaskan langkah hukum akan dilakukan jika semua upaya sudah dijalankan.

“Mari turun bersama menyelesaikan berbagai persoalan di provinsi ini,” ajak Cornelis.

Sedangkan mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang juga disampaikan para fraksi. Sejumlah fraksi menyorot lambannya penyaluran BOS ke satuan pendidikan.

Cornelis menyampaikan tertundanya pencairan itu itu karena menginginkan perbaikan juknis dalam penggunaan BOS. Sebab dia menilai jika tidak perbaikan maka membahayakan dirinya sebagai pengambil kebijakan. Selain itu dia juga tidak ingin para tenaga pendidik tersangkut masalah hukum hanya karena karena Permendagri yang mengatur BOS masih ada “bersayap”.

“Kenapa pencairan ditunda? Karena keputusan Menteri Dalam Negeri berbahaya untuk saya. Setelah ada perubahan, barulah dana itu ditransfer ke satuan pendidikan. Ini kami sudah membedah bersama jaksa, sebab tidak semua urusan sekolah itu menjadi pertanggungjawaban gubernur,” terang Cornelis. (mse/r)

 

Berita Terkait