Temenggung Minta Solusi

Temenggung Minta Solusi

  Kamis, 28 July 2016 09:30
AUDENSI : Aksi damai Forum Ketemenggungan saat audensi ke DPRD Kapuas Hulu. MUSTA’AN/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Ratusan tokoh masyarakat adat kabupaten Kapuas Hulu yang tergabung dalam Forum Ketemenggungan Masyarakat Adat, Rabu (27/7) beraudiensi disertai aksi damai beradat di DPRD Kapuas Hulu.

Kedatangan forum masyarakat adat ini disambut pimpinan dan anggota DPRD Kapuas Hulu, jajaran Forkopimda beserta pimpinan SKPD terkait dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu.

Perwakilan Ketemenggungan sub suku Dayak se-Kapuas Hulu ini menuntut pemerintah dan pihak keamanan yang tengah gencar melakukan sosialisasi maklumat dan instruksi Presiden terhadap larangan membakar hutan dan lahan. Segera mencari solusi atas maklumat dan instruksi Presiden. Saat audensi berlangsung ada enam juru bicaranya forum menyampaikan tuntutan masyarakat adat.

Menurut tokoh-tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam forum ketemenggungan ini, sosialisasi yang disampaikan pihak keamanan selama ini dianggap tidak adil. Karena dalam penjabaran aturan perundang-undangan itu tidak tuntas, karena hanya memandang dari satu aspek. Akibat sosialisasi itu masyarakat peladang merasa resah, karena tak berani membakar lahan ladang yang telah dibuka.

Menurut Bato perwakilan Forum Ketemenggungan maklumat yang disampaikan aparat kepolisian talah membuat masyarakat takut, karena telah mendenda masyarakat adat. Sebelum masyarakat adat bentrok dengan penegak hukum. Maka perlu membicarakan apa solusi kepada masyarakat jika pemerintah melarang masyarakat membakar lahanmereka yang sudah mereka buka untuk ditanami.

“Harus ada solusi dan pengecualian, karena sudah ada yang tebang tebas dan siap bakar ladangnya. Kalau ladang tidak bakar tidak bisa menanam padi, masyarakat akan kelaparan,” tegasnya. Desakan agar pemerintah mencarikan solusi bagi masyarakat Paulus, jika tidak ada solusi dia tau persis resiko kalau masyarakat bertindak. Karena masih banyak masyarakat tidak tahu larangan membakar lahan.

Menurutnya, masyarakat adat tak pernah berkeinginan menantang atau melawan pemerintah, tapi ingin koordinasi.

“Kami minta keadilan dan solusinya,” tegas Paulus. Mewakili Ketemenggungan suku Dayak Suruk, Andrian Odang menegaskan, masyarakat di Desa Suruk mengeluh dengan sosialisasi maklumat disampaikan kepolisian, masyarakat mempertanyakan nasib mereka ketika tak berladang.

Bahkan, kata Odang, masyarakat menggendong anak mereka.“Petani mengeluh siapa yang kasi kami makan, siapa yang biayai anak kami sekolah. Kami perlu membiayai hidup. Masyarakat yang hidup berladang ini sudah turun-temurun,” paparnya. Dijelaskannya, berladang bagi masyarakat sudah menjadi tradisi, karena setiap hendak membuka lahan ladang harus melalui berbagai tahapan ritual.

“Membuka ladang sampai panen  ada ritual-ritual adat,” ucapnya. Karenanya masyarakat adat telah memiliki teknik khusus agar saat membakar lahan apinya tak menyebar luas. Sekarang dilarang dan masyarakat tidak pernah diberikan solusi agar tak berladang. “Cetak sawah baru dimulai, belum siap tanam,” ucapnya. Jika Undang-undang diberlakukan, mesti ada solusi agar tak timbul dampak buruk.

Odang meminta cetak sawah dikelola secara serius, demikian pembangunan irigasi yang memadai, penempatan PPL difungsikan secara maksimal. “PPL harus difungsikan secara maksimal. Karena kami tidak pernah dikasi tahu teknik berswah berikut sistem pengelolaannya,” papar dia. Untuk itu Forum Ketemenggungan menolak dilakukan penangkapan terhadap masyarakat yang membakar ladangnya.

Dia menegaskan, sebelum aturan tersebut diberlakukan harus ada solusi yang jelas dan tegas bagi masyarakat adat yang selama ini sudah bertani dengan cara ladang berpindah-pindah untuk penuhi kebutuhan pangan mareka. “Jika masyarakat peladang ditangkap karena membakar, tak akan muat penjara. “Masyarakat Suku Suruk hampir 5000 jiwa, penuh penjara kalau kami ditangkap,” paparnya.

Ketua DAD Kecamatan Putussibau Utara, F. Kombong mengungkapkan, sosialisasi yang disampaikan selama ini tidak menjabar secara utuh seluruh Undang-undang. Misal dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 69 ayat 2. Kemudian PP Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegah dan pencemaran lingkungan hidup terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

“Masyakarat yang membakaran maksimal 2 hektar, untuk ditanami jenis varitas lokal wajib melapor ke kades. Menurut kami bila aturan tersebut dilaksanakan secara mentah-mentah sangat merugikan masyarakat peladang,” tegasnya. Mestinya ada pembanding berapa besar ladang dan lahan untuk perekebunan kelapa sawit.Aturan ini akan menggilas masyarakat peladang kalau diterapkan mentah.

Kombong mengatakan, selama ini ada sedikit solusi bagi masyarakat yang selama ini hidup berladang berpindah,  yaitu pencetakan sawah disetiap kecamatan. Namun itu belum bisa menyentuh ke desa dan ketemenggungan, karena belum bisa dimanfaatkan. “Cari solusi bagi masyarakat, jangan sampai undang-undang datang membunuh kami. Dan kami tak mau mati karena Undang-undang,” tegasnya.

Menurut Kombong, undang-undang dibuat patokannya pulau jawa dan Jakarta. “Mereka di Jakarta itu tidak beladang, yang berladang kami di desa,” terangnya. Senada disampaikan Muslimin, bahwa peratruran yang sudah disosialisasi tidak cocok diterapkan dilingkungan masyarakat adat di Kapuas Hulu.Karena bertentangan dengan adat dan tradisi.Kabut asap itu bukan karena pembakaran ladang.

Menurut dia, kabut asap yang terjadi setiap tahun akibat pembukaan areal perkebunan yang dilakukan saat musim ladang tiba. Selain itu, sistem pembukaan lahan ladang bukan seperti untuk perkebunan.

“Dalam sosialisasi tak disampaikan spesifik. Maka anggota dewan sebagai wakil rakyat bersama eksekutif harus mencari solusi, karena rakyat menjerit dengan aturan itu,” papar Muslimin.

Ditambahkan Dominikus Uyub, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kapuas Hulu ini, masyarakat peladang tengah resah dengan sosialisasi maklumat yang disampaikan pihak keamanan.

“Disini tidak kenal sawah, disini berladang yang dikenal. Penyampai sosialisasi hanya menjabarkan tentang banyak dampak, tetapi bagaiamana dampak masyarakat adat yang berladang,” tanya Uyub.

Padahal kata dia, sistem berladang tersebut merupakan kearfian lokal yang juga dijabarkan dalam undang-undang. Namun menurut dia, aturan tersebut seakan mengkambing hitamkan masyarakat, padahal kata dia ada andil dari perusahaan perkebunan yang memanfaatkan situasi ini.

“Masyarakat ditangkap karena membakar lahan. Itu sendiri dilaporkan oknum perusahan ke polisi,” jelasnya.(aan)

Berita Terkait