Tembak Mati Predator Anak

Tembak Mati Predator Anak

  Rabu, 11 May 2016 09:30
Sumber : Komnas Perempuan

Berita Terkait

JAKARTA – Pelaku pencabulan dan pemerkosaan anak bakal ditembak mati.  Sanksi paling berat dalam sistem peradilan di Indonesia itu menjadi salah satu usulan yang muncul untuk membuat jera para predator anak. 

Pidana untuk para pelaku pencabulan atau pemerkosaan itu sebelumnya sudah mencapai paling lama 15 tahun sesuai Undang-undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Lamanya hukuman itu sama dengan ancaman untuk pelaku pembunuhan. Tapi, hukuman selama itu dianggap masih belum cukup membuat para pelaku kejahatan seksual itu  takut. 

Dalam rapat  di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kemarin, diusulkan penjara seumur hidup bagi pelaku pencabulan dan pemerkosaan. Bahkan, sampai hukuman mati bila korban tewas gara-gara pencabulan atau pemerkosaan itu. Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator bidang PMK Puan Maharani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. 

Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani menuturkan ancaman hukuman yang diperberat itu diharapkan bisa membuat para pelaku kejahatan itu jera. Termasuk orang-orang yang punya niat jahat juga akan berfikir ribuan kali.  ”Kami sudah sepakat kalau hukuman itu akan diperberat. Sampai hukuman mati. Ini akan kami usulkan ke presiden,” kata Puan usai rapat koordinasi.

Bukan hanya  hukuman pidana saja. Tapi, sanksi sosial bagi pelaku juga disepakati akan diusulkan ke presiden. Sanksi sosial itu berupa pengumuman identitas pelaku pada masyarakat. Salah satu bentuknya, nama pelaku yang sudah terbukti itu akan dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik. ”Karena yang pelaku lakukan itu sudah diluar batas kemanusiaan. Keji sekali,” ujar putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pemberatan hukuman ini turut diamini oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Politisi Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, pelaku bisa terancam hukuman mati kalau korban tewas akibat ulah kejinya. ”Jadi pemberatannya dari 15 tahun ke 20 tahun. Lalu ke seumur hidup. Tapi kalau korban meninggal, hukuman mati. Kemudian kalau korban cacat atau apa, itu nanti teknisnya dibahas sama tim, itu nanti sampai hukuman mati,” paparnya. 

Pemberatan hukuman ini tentunya akan mengubah beberapa pasal dalam UU 23/2002 tentang perlindungan anak. Perubahan, kata dia, dititikberatkan pada pasal 81 dan 82. ”Nanti kita lihat perkembangannya. Ini segera akan ratas,” ungkap mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2004 – 2009 itu.

Lalu, bagaimana dengan pelaku anak? Yasonna menyampaikan, untuk kasus ini tentu ditangani berbeda sesuai dengan UU peradilan anak. Sehingga, perlakuan pun tidak akan sama dengan orang dewasa. 

Lalu, masih ada lagi opsi yang dimunculkan dalam pemberian efek jera bagi predator anak itu. yakni hukuman kebiri kimia. Bentuknya memberikan suntikan dengan obat khusus untuk menekan libido.  Kebiri itu akan menjadi semacam hukuman pendamping bagi pelaku predator anak. Presiden pun mendorong agar kebiri itu bisa segera diterapkan.

Namun, dalam kajian di Kementerian koordiantor bidang PMK hukuman kebiri itu menuai banyak halangan. Salah satunya soal siapa yang akan menyuntikan obat penurun libido itu. Opsi utama yang muncul dalam pembahasan tersebut adalah dokter. Tapi, dokter pun tidak mau karena itu dianggap menyalahi kode etik.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Sujatmiko menuturkan mereka telah menggelar rapat dengan asosiasi profesi dokter. Kalangan dokter rupanya enggan untuk terlibat dalam pemberian suntikan kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual itu. lantaran dianggap bertentangan dengan sumpah mereka sebagai dokter. ”Karena dokter itu menyembuhkan penyakit. Bukan sebaliknya,” kata Sujatmiko.

Mantan duta besar Indonesia untuk Sudan itu menuturkan bahwa kalangan organisasi keagamaan juga menolak kebiri. Lantaran dianggap sebagai salah satu bentuk mencabut hak asasi manusia yang punya hak untuk reproduksi. ”Secara teknis pemberian suntikan itu juga sulit. Karena hanya ngefek tiga bulan saja,” imbuh dia.

Diakui Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek, suntik kebiri ini memang memiliki resiko positif dan negative. Sehingga, perlu dibahas ditingkat lebih tinggi. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimia antiandrogen baik melalui pil maupun suntukan ke dalam tubuh pelaku. Tujuannya, memperlemah hormone testosterone. ”Dari sisi kesehatan kami harus jelaskan sisi positif negatifnya. Nanti bapak presiden yang putuskan. Yang jelas, semua setuju adanya pemberatan hukuman bagi pelaku,” tegasnya.

Salah satu penolakan keras disampaikan oleh Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI). Wakil Ketua PDSKJI Eka Viora menyampaikan, efek samping dari obat suntik kebiri ini tidak main-main. Banyak sistem tubuh tubuh yang akan terpengaruh. Salah satunya, fungsi sekunder laki-laki. Pelaku yang mendapat suntik kebiri lama kelamaan bisa seperti perempuan. ”Payudara membesar. Ini waria pasti senang. Karena muncul sifat perempuannya,” tutur Eka. 

Bukan perkara itu saja, di sisi kesehatan, tulang penerima suntikan kebiri akan mudah keropos. Oleh karenanya, dia meminta hukuman ini dipertimbangkan kembali. ”Membunuh juga itu. Apa bedanya?,” tegasnya. 

Dia mengatakan, efek jera bisa ditumbuhkan melalui pidana seumur hidup. Menurutnya, hukuman penjara sejatinya bisa efektif karena disertai pendampingan saat dalam penjara. 

Semua hasil pembahasan dalam rapat di Kemenko bidang PMK itu akan disampaikan kepada presiden Jokowi.  Setidaknya ada dua opsi dalam penerapan segera sanksi berat bagi pelaku kejahatan itu. misalnya melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpuu). Dalam Perpuu itu bisa pula dimasukan aturan soal kebiri kimia itu.

Terpisah, sinyal kuat soal persetujuan pemberatan hukuman ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Presiden, kejahatan seksual terhadap anak yang kian marak, harus disikapi dengan tegas dan segera. "Kita sudah bicarakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa," ujarnya usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara kemarin (10/5).

Karena sudah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun masyarakat, untuk kasus-kasus serupa itu juga harus berbeda. "Penanganannya harus luar biasa," katanya.

Presiden pun menginstruksikan Kapolri Badrodin Haiti, Jaksa Agung M. Prasetyo, serta menteri terkait untuk menindaklanjuti kasus kejahatan seksual dengan cepat dan tegas. Terkait rencana hukuman kebiri, pemerintah siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Kapan akan diproses? "Secepat-cepatnya," tegas Jokowi.

Sementara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mulai memberikan perhatian terhadap kasus pemerkosaan di Manado. Menurutnya, memang laporan adanya kasus tersebut dilakukan pada 30 Januari lalu ke Polres Manado, namun karena lokasi kejadian di Gorontalo, maka diserahkan kasusnya ke Polda. ”Tentunya, dilakukan pemeriksaan dalam kasus tersebut,” jelasnya.

Masalahnya, dari hasil visum belum diketahui dengan pasti, apakah memang benar terjadi pemerkosaan tersebut. ”Hal itu dilihat dari tanda-tanda kekerasan yang sama sekali tidak ada,’ paparnya ditemui di Komplek Mabes Polri kemarin.

Saat awal-awal laporan, lanjutnya, memang belum bisa dilakukan pemeriksaan terhadap korban karena masih teler. Tidak diketahui apakah teler itu karena mengkonsumsi narkotika atau karena diperkosa. ”Yang pasti, memang ada informasi pesta narkotika terlebih dahulu,” jelasnya.

Dengan melihat perjalanan kasus yang cukup lama, maka Polri memutuskan untuk mengirimkan tim dari Bareskrim dan Propam. Tim tersebut untuk melakukan pengecekan dan penanganan lebih intensif. ”Kita akan lihat, mengapa kasus ini bisa lambat. Apa yang belum dilakukan,” ujarnya.

Yang akan dianalisa adalah, waktu dari pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP). Tim tersebut yang kemudian akan menilai bagaimana langkah kedepan dalam kasus pemerkosaan di Manado. ”Kalau saya, tidak bisa menentukan dari sini,” tuturnya.

Apakah mungkin untuk menarik kasus itu ke Bareskrim? Dia menerangkan bahwa keputusan itu berada ditangan dari Tim Bareskrim dan Propam. ”Kalau memang dirasa perlu, tentunya semua kasus bisa dibawab ke Bareskrim,” tegasnya.

Sementara, terkait adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus pemerkosaan, Kadivhumas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar menuturkan bahwa bila memang ada dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus pemerkosaan dimanapun, maka tentunya bsia melaporkan ke Propam. ”Dari laporan itu, kami akan menelitinya,” paparnya.

Kalau memang ada penanganan kasus yang melanggar atau semacamnya, maka dapat dipastikan Polri akan menindak tegas pada setiap anggota yang melanggar tersebut. ”Tapi, tentunya semua harus dikaji terlebih dahulu,” ujarnya.

Polri berupaya untuk memberikan rasa keadilan dalam proses hukum. Semua pihak dihadapan hukum itu sama. ”Tidak ada yang boleh dibeda-bedakan. Polri berupaya untuk semua itu,” tegasnya. 

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai bahwa praktek kejahatan seksual memerlukan penegakan hukum yang tegas dari pelaku. Peraturan yang ada saat ini belum bisa memberikan sanksi yang berat dan efek jera kepada pelaku. ”Ini merupakan PR dari pemerintah dan anggota, supaya peraturan perundang-undangan bisa direvisi atau disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi saat ini,” kata Agus di gedung parlemen.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu, sangat jelas bahwa kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umut adalah perbuatan yang biadab dan bertentangan dengan hati nurani. Karena itu, kejahatan seksual perlu penanganan yang khusus dengan sanksi yang berat. ”(Kejahatan seksual) bisa juga dikategorikan extraordinary crime, sehingga ini harus memberi efek jera, memberikan sanksi yang berat,” tegasnya.

Agus mengapresiasi upaya-upaya cepat terkait revisi terkait UU Penghapusan Kejahatan Seksual. Dalam hal ini, Agus mendukung langkah sejumlah fraksi yang akan segera membahas revisi UU PKS, dan memasukkan dalam program legislasi nasional. ”Sehingga ini bisa dibahas secepat mungkin,” tandasnya. 

Sementara itu LSM jaringan international yang bergerak di bidang perlindungan anak, ESCAP Indonesia menyoroti rencana aksi perlindungan anak 2015 - 2019 yang sebenarnya telah dibuat pemerintah. Divisi Legal ESCAP Ermelina Singereta mengatakan harusnya pemerintah membuat mekanisme perlindungan anak dari tingkat RT hingga Kabupaten. ''Yang ada selama ini hanya kebijakan dan implementasi perlindungan anak di level kabupaten,'' kata Emerlina.

Selain soal mekanisme perlindungan dan implementasi perlindungan anak hingga tingkat terendah, ESCAP juga berharap pemerintah melakukan pemenuhan hak-hak korban. Khususnya yang berkaitan dengan restitusi dan kompensasi. ''Pemenuhan kompensasi untuk korban kekerasan seksual anak wajib dilakukan pemerintah. Sebab negara bisa dikatakan lalai dalam melindungi anak-anak,'' ujarnya.

Selama ini di Undang-undang perlindungan anak yang ada hanya soal aturan restitusi. Namun hal itu juga tidak jelas pada proses eksekusi putusan pengadilan perkaranya. ''Hukum acaranya tidak ada sehingga jaks juga tidak bisa melakukan itu,'' imbuh Emerlina.

Selama ini ESCAP tidak setuju adanya hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Sebab hal itu tidak menguntungkan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hukuman kebiri dinilai hanya melanggar hak asasi korbannya.

Kebiri bisa diberikan pada pelaku sebagai bentuk hukuman tambahan. Hukuman kebiri diberikan sesuai dengan lamanya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan pada pelakunya. Namun hukuman kebiri tidak serta merta diberikan. Pelaku yang bisa dikenakan kebiri ialah mereka yang melakukan perbuatan dengan korban lebih dari satu orang.

Selain itu tindakan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Namun semua syarat di atas bisa dikesampingkan jika korban meninggal dunia.

Dengan syarat itu, berarti korban juga harus terlibat mengikuti pemeriksaan kesehatan. ''Bisa dibayangkan betapa tersiksanya korban harus berpindah-pindah pemeriksaan, menghadapi tenaga medis untuk interview dan sebagainya,'' ujar Emerlina.

Menurut dia, korban yang sudah menderita akibat kejahatan seksual harusnya tidak perlu lagi direpoti untuk ikut serta dalam pembuktian di pengadilan. ''Harusnya korban ini kan segera dipulihkan bukan diseret-seret untuk pemeriksaan sebagai pembuktian kejahatan si pelaku,'' terang Emerlina.

Sayangnya dalam revisi UU Perlindungan Anak, pemerintah tak sedikitpun memasukan aturan soal tanggung jawab pelaku serta negara atas hak-hak korban yang hilang atas timbulnya tindak pidana kekerasan seksual. (jun/mia/owi/idr/bay/gun)

Berita Terkait