Temajuk, Desa Perbatasan Indonesia Malaysia yang Penuh Persoalan

Temajuk, Desa Perbatasan Indonesia Malaysia yang Penuh Persoalan

  Selasa, 23 Agustus 2016 09:30
MELINTAS: Sejumlah warga terlihat sedang berada dan melintasi gerbang perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Jarak antara Desa Temajuk dengan Malaysia hanya sekitar 15 menit. | VICTOR FADELIS SANTOSO FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Dari Infrastruktur hingga Konflik Laut Cina Selatan

Hidup di daerah yang perbatasan langsung dengan Negara tetangga tidak semudah yang dibayangkan. Belum lagi, daerah tersebut kerap menjadi objek sengketa patok batas antara kedua Negara.  

ARIEF NUGROHO, Temajuk

Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas terletak di sebelah paling barat Kalimantan Barat. Desa ini mulai dikenal luas sejak lima tahun terakhir, tepatnya saat sengketa patok batas A-104 di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, 2011 lalu.

Kemudian disusul pembangunan rambu suar oleh pemerintah Malaysia di perairan Tanjung Datuk yang notabene masuk dalam teritorial Indonesia. 

“Setidaknya sudah empat kali pemerintah Malaysia mengganggu ketenteraman masyarakat di sini (Temajuk),” ujar Usman, Camat Paloh, kepada Pontianak Post.

Tidak dipungkiri, sejak lima tahun terakhir, Desa Temajuk menjadi sorotan. Pemerintah pusat silih berganti datang ke desa yang berseberangan darat dan laut dengan Kampung Teluk Melano, Sarawak, Malaysia Timur itu.

Tahun 2012 lalu mulai dilakukan pembukaan jalan sepanjang 47 kilometer yang menghubungkan ibu kota kecamatan ke desa ini. Jalan penghubung itu dibuka sejajar dengan garis pantai, dan hanya berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari bibir pantai.

Masyarakat Temajuk kini tak lagi repot-repot melintasi bibir pantai untuk bepergian ke kota kecamatan. Waktu tempuhnya pun relatif singkat, hanya sekitar 2 jam. 

Namun sayang, meski telah dibangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menghubungkan desa-desa di sana, kondisinya cukup memprihatinkan. Proses pengerasan dan pembangunan jembatan masih berlangsung hingga sekarang. 

Akibatnya, jalan tersebut justru mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdebu dan bergelombang. Tak jarang jembatan yang digunakan merupakan jembatan darurat yang tidak layak, jika tidak berhati-hati dikhawatirkan akan terperosok.

Belum lagi persoalan telekomunikasi dan kelistrikan. Dua hal itu, menurut Usman menjadi bagian yang vital di Desa Temajuk. Minimnya sarana telekomunikasi dan listrik, membuat desa tersebut terkesan terisolir. 

“Sarana telekomunikasi dan listrik di sini masih minim. Kami dan aparat pamtas yang berjaga disini harus turun ke Paloh untuk mengirim laporan. Hal itu sangat tidak efektif. Apalagi, Temajuk ini rawan sengketa dan situasinya saat ini sedang genting karena konflik Cina Laut Selatan,” beber Usman.

Selain persoalan sengketa batas dengan negera tetangga, kata Usman, konflik Laut Cina Selatan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Temajuk. Meskipun hingga saat ini dampaknya belum terasa secara langsung.

“Temajuk ini kan daerah yang paling dekat dengan Natuna, yang diklaim oleh Tiongkok. Kalau nanti terjadi perang, saya khawatir dampaknya akan sampai di sini,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk menyiagakan tim khusus di perbatasan, khususnya di Temajuk. Bila perlu, lanjut Usman, dibangun landasan pesawat tempur. 

“Kami sudah siapkan lahannya. Kalau perlu di sini ada pasukan khususnya,” lanjutnya.

Secara terpisah, Andi Fachrizal, wartawan senior Kalimantan Barat mencatat setidaknya ada tiga persoalan penting yang patut dijadikan triger bagi pemerintah untuk memulai memacu pembangunan, khususnya di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.  

Pertama, kata Rizal adalah infrastruktur jalan. Menurut Rizal, jalan yang menghubungkan ibu kota kecamatan Paloh, sampai ke Desa Temajuk, kondisi jalannya masih seperti lima tahun terakhir. 

“Artinya tidak ada kemajuan yang terlihat. Masih berdebu dan jembatanya juga ala kadarnya. Saya fikir ini patut untuk menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat untuk memulai yang lebih tajam lagi di perbatasan,,” katanya.

Kedua, lanjut Rizal, berkaitan dengan dua Negara. Dimana pada tahun 2011 lalu, Desa Temajuk, khususnya Camar Bulan memiliki catatan sejarah penting yang belum terselesaikan. Yakni penyelesaian Zona Outstanding Boundary Problems. 

“Jadi pemerintah harus mengumumkan bahwa lahan seluas 1449 hektare yang ada di kawasan Camar Bulan itu seperti apa? Supaya masyarakat tahu, apakah wilayah ini masih disengketakan atau tidak. Saya rasa ini menjadi catatan penti bagi pemerintah pusat dan pemerintah Malaysia, karena berkaitan dengan tapal batas,” bebernya.

Ketiga, lanjutnya, berkaitan dengan perdagangan satwa dilindungi dan turunannya. Menurut Rizal, di Kecamatan Paloh terdapat 63 Km garis pantai yang menjadi tempat peneluran penyu. Menurutnya, sampai saat ini penanganannya juga belum maksimal. 

“Kenapa? Perdagangan penyu terutama telurnya masih beredar dan masih ditemukan hingga saat ini. Baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Ini butuh penyelesaian yang cukup konverhensif,” katanya.

Menanggapi konflik Laut Cina Selatan, Panglima Komando Militer XII Tanjungpura Irjen TNI Andika Perkasa mengatakan, pengamanan sengketa Laut Cina Selatan secara khusus dilakukan oleh Mabes TNI. 

Namun, terlepas dari itu, pihaknya selaku TNI yakin bisa memeberikan pengaman yang terbaik bagi masyarakat perbatasan. Disinggung soal penyelesaian daerah sengketa di perbatasan, Andika mengatakan, sengketa itu akan ada sepanjang massa. Namun yang terpenting, kata Andika, dalam menyelesaikan tidak sampai menambah situasi yang semakin memanas. 

“Untuk sengketa batas, sejauh ini terus dilakukan oleh kementerian luar negeri dan TNI,” terangnya. Andika mengatakan, pihaknya ingin membangun perbatasan dengan niat persahabatan, bukan niat untuk menakut-nakuti tetangga.

Sementara itu Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengatakan, untuk pembangunan perbatasan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. (*)

Berita Terkait