Telusuri Buku Nikah Palsu

Telusuri Buku Nikah Palsu

  Jumat, 7 Oktober 2016 08:36

Berita Terkait

SAMBAS- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas mengaku belum menerima laporan dugaan pemalsuan buku nikah yang dikeluarkan pihak tidak bertanggung jawab kepada sepasang suami istri beda kewarganegaraan. Temuan ini akan ditelusuri, karena menyangkut pemalsuan dokumen negara.

Terungkapnya surat nikah yang diduga palsu, berawal dari penolakan pengesahan dari pejabat agama Islam di Sarawak Malaysia atas buku nikah pasangan suami beda kewarganegaraan (dalam surat nikah) yakni warga Malaysia berinisial HD dengan istri warga Kecamatan Pemangkat (Indonesia) berinisial AS.

Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Juanda SH I menyebutkan pihaknya sampai saat ini, memang belum mendapatkan laporan atas adanya dugaan pemalsuan Surat Nikah yang terjadi di Selakau.

“Kita belum dapatkan laporan, dan ini adalah kasus kali pertama yang ada,” kata Juanda, kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (6/10). Mendapati temuan ini, pihaknya akan segera menelusurinya. Kemudian mengecek register pernikahan atas nama yang bersangkutan.

Terlebih, sebut Juanda, ada beberapa kejanggalan jika melihat foto dan keterangan yang ada dalam surat nikah HD dan AS ini. Mulai dari cap surat nikah, masih menggunakan departemen Agama. Sementara pada 2015 (sesuai dengan tahun surat nikah tersebut). Bukan lagi Departemen tapi Kementerian.

Termasuk nama  pegawai pencatat nikan KUA Kecamatan Selakau, disebutkan Syaifulloh SHI. Padahal jika pengesahannya di KUA Selakau, yang harus bertanda tangan adalah kepala KUA-nya, yakni Azis Nursin.

"Tidak ada pegawai kita bernama Syaifulloh. Ini hal paling janggal yang ada di buku nikah ini," katanya.

Kejanggalan lainnya, terkait penulisan alamat pasangan suami istri di buku nikah. Bukan seperti itu. Misalkan penulisan tanggal, itu cukup dengan TGL. Kemudian jika itu dilaksanakan pada 2015, sudah tidak lagi tulis tangan. Namun sudah menggunakan printer.

“Di 2015, sudah menggunakan Sistem Informasi Menejemen Nikah atau SIM-K sehingga tidak pakai tulis tangan,” katanya.

Mengenai alamat tempat tinggal pasangan. Sebut Juanda, jika beralamat di Kecamatan Pemangkat, seharusnya menikah di KUA Pemangkat. “Kalau di buku nikah yang bersangkutan, alamatnya di Pemangkat tapi buku nikah keluar di KUA Selakau, ini juga janggal,” katanya.

Meski ini kasus pertama, sebut Juanda, bisa mengindikasikan jika di Sambas yang merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Menjadi lahan empuk pihak tidak bertanggung jawab, misalkan pemalsuan buku nikah yang bisa saja korbannya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKW.

Sementara sesuai ketentuan, untuk blanko semuanya dikeluarkan dari Kementerian Agama. Misalkan ada warga mau menikah, adanya blanko N, yang diisi pihak desa. Kemudian calon pengantin membawanya ke KUA. Di KUA, akan dilakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan syarat sebuah pernikahan.

“Di KUA, persyaratan mulai dari KTP, KK, ijazah, akta ke dua mempelai diperiksa. Jika dianggap lengkap dan tidak ada masalah baru masuk di akad nikah. Dan sesuai aturan, selama pendaftaran dan pemeriksaan persyaratan ini dilakukan selama sepuluh hari. Jadi setelah sepuluh hari jika dianggap lengkap, baru calon pasangan itu dinikahkan.

Artinya untuk pemeriksaan kelengkapan itu harus sepuluh hari,” katanya.

Kemudian Buku nikah itu, jika teregistrasi. “Setiap buku nikah yang dikeluarkan, itu sudah ada nomor registrasinya. Jadi untuk kasus ini, kita akan lihat nomor registrasinya,” katanya.

Ditanya apakah ini akan dilanjutkan ke ranah hukum. Juanda menyebutkan pimpinan dan para kasi akan segera melakukan pertemuan menyikapi hal ini. Namun, karena menyangkut dokumen negara, bisa saja kasus ini di bawa ke hukum.

“Kita akan rapatkan dulu, jadi nanti keputusannya apakah akan dibawa ke ranah hukum atau seperti apa. Yang penting, kita lakukan penelusuran terlebih dahulu,” katanya.(fah)

Berita Terkait