TEKHNOLOGI INFORMASI DAN PEMILIHAN UMUM YANG TERBUKA

TEKHNOLOGI INFORMASI DAN PEMILIHAN UMUM YANG TERBUKA

  Rabu, 10 February 2016 08:35   894

Oleh : F. Alkap Pasti PEMILIHAN  Kepala Daerah (Pilkada) serentak pertama di Indonesia, termasuk di daerah kami Kabupaten Ketapang, dilangsungkan Rabu 9 Desember 2015. Penghitungan suara dimulai jam 1 siang hari tersebut. Sore hari itu juga, dokumen C1 (hasil penghitungan suara di TPS) untuk wilayah sekitar kota, di upload (diunggah) ke laman KPU. Tiga hari sesudahnya, tanggal 12 Desember 2015, dokumen C1 yang berhasil diunggah mencapai 100 persen. Data perolehan suara dari ke empat pasangan calon di Kabupaten Ketapang “terpampang nyata” dilaman KPU.Dapat diakses dari seluruh pojok dunia.

Demikianlah, salah satu fenomena penting yang terjadi dalam Pemilu di Indonesia, setidaknya sejak Pemilu 2014. Semua dokumen hasil Pemilu bisa diakses, bisa dilihat oleh publik. Begitu juga dalam Pilkada 2015, walaupun ada yang mempersoalkan, pengunggahan hasil perhitungan suara di TPS di laman KPU, telah mengikis kecurigaan besar selama ini yang selalui terjadi. Yakni tuduhan: pemilihan curang, angka-angka yang ditukangi, petugas Pemilu mengubah angka paslon tertentu, dan sebagainya.

Pada kondisi ini, nyatalah bahwa tekhnologi informasi berperan dalam mendukung keingintahuan publik tentang perolehan suara. Disini juga, asas akuntabel dan keterbukaan penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan. Angka-angka  yang diunggah dalam waktu cepat setelah proses penghitungan suara, semakin menguatkan usaha menjamin suara pemilih sama dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai rekapitulasi akhir. Proses scan dokumen C1 tersebut, telah meminimalisir setidaknya pihak-pihak yang berkeinginan, termasuk penyelenggara Pemilu, yang ingin berbuat tidak jujur dengan mengubah data hasil Pemilu di tingkat desa atau kecamatan.

 

Seberapa akuratkah angka-angka unggahan dokumen C1 tersebut?

Berkaca pada gugatan salah satu pasangan calon terhadap keputusan KPU Ketapang di Mahkamah Konstitusi, jelas terlihat bahwa paslon tersebut tidak mempersoalkan atau mengutak-atik hasil perolehan suara yang telah di tetapkan KPU. Walau memang masih ada beberapa kekurangan, tetapi hampir semua dokumen C1 dimiliki oleh pasangan calon setelah perhitungan suara. Dalam konteks Pemilu yang terbuka, data unggahan dan C1 tersebut telah menjadi data pegangan awal, yang memberi kejelasan tentang berapa suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.

Terhadap angka-angka perolehan suara antara scan C1 dan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan, untuk kasus Kabupaten Ketapang, ditampilkan dalam tabel berikut:

No Perolehan Suara Scan C1 Rekap PPK (Form DB) Selisih
1 Paslon 1 64.711 64.758 47
2 Paslon 2 62.204 62.332 128
3 Paslon 3 60.684 60.728 44
4 Paslon 4 19.609 19.655 44

 

                Tabel di atas menunjukkan akurasi pencatatan oleh petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara, dibanding pencatatan rekapitulasi di PPK (Kecamatan). Data itu menunjukkan, bahwa petugas telah berusaha untuk mencatat “apa adanya”, dengan beberapa kekeliruan kecil. Salah satu yang selama ini dijaga, adalah perolehan suara sah (hasil penghitungan).

                Sementara itu untuk perolehan suara pasangan calon, terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada angka 44 – 128 suara. Walaupun kecil, masih terjadi ketidakakuratan antara C1 dan rekap di PPK. Ini menunjukkan, masih ada kekeliruan penulisan angka atau penjumlahan angka di TPS, yang kemudian dilakukan perbaikan pada saat rekap di PPK. Kalau dilihat, selisih kesalahan tersebut memang berada pada angka 0.0 sekian persen. (Terhadap hal ini, akan dapat di cek: berapa TPS yang melakukan kesalahan, atau di TPS mana terjadi kesalahan isi atau penjumlahan. Dan dapat diperbandingkan, bahwa TPS di Kabupaten Ketapang berjumlah 1104).

                Dengan data C1 yang diunggah tersebut, berbagai pihak dapat melakukan kajian, analisis, atau penelitian untuk perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pemilu ke depan. Sungguh, keterbukaan data memberikan ruang yang besar bagi kita untuk pengembangan demokrasi.

 

Keterbukaan Data Pemilih

                Selain pada aspek penghitungan suara, KPU sebagai penyelenggara juga telah membuka akses berkaitan dengan daftar pemilih dan hak pilih. Data pemilih Pilkada masing-masing kabupaten, misalnya, dapat diakses oleh para pemilih. Namun, nampaknya pada keterbukaan bidang ini masih belum bersambut dengan gairah keingintahuan pemilih. Padahal, jika masyarakat aktif mengakses, maka akan ketahuan sejak awal apakah dirinya terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak. Jika tidak, maka yang bersangkutan dapat memutuskan, bahwa ia dapat menggunakan hak pilihnya dengan memakai KTP atau KK.

                Pada Pemilu lalu, salah satu aspek keterbukaan berkaitan daftar pemilih, adalah ditempelnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT di tempat-tempat publik dan kantor pemerintah. Tetapi, respon terhadap pengecekan nama di DPS dan DPT ini masih sangat rendah. Masih banyak terjadi, ketika menjelang hari pemilihan barulah seseorang yang tidak terdaftar memperasalahkan hal ini.

 

Catatan Penutup

Ini kenyataan yang ada, jika dipakai secara baik, maka tekhnologi dalam konteks Pemilu dapat mendukung proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Tekhnologi informasi telah membuka ruang-ruang gelap, dan meminimalkan kecurangan-kecurangan. Ada teori, bahwa rakyat akan antusias memberikan suaranya jika mereka (pemilih) yakin bahwa suaranya tidak akan diselewengkan oleh petugas-petugas Pemilu. Semoga pemilihan kedepan, berlangsung demikianlah adanya.

Pada tahapan yang lain, masalah pemilih, kampanye atau tatacara pemberian suara, ke depan akan lebih mudah disampaikan dengan model-model komunikasi dan dukungan tekhnologi informasi yang ada. Dari pengalaman (lokal) yang ada di Pilkada serentak 2015 lalu, tekhnologi informasi telah mendukung Pilkada yang terbuka. Tantangan  untuk sebuah pemilihan berintegritas lainnya adalah: agar petugas KPPS mampu mengisi dengan benar hal-hal administrasi (penjumlahan?) di dokumen-dokumen yang ada. Semoga. (*)

 

Penulis, anggota KPU Kabupaten Ketapang.