Tekan Lonjakan Penduduk, Pemerintah Canangkan Kampung KB

Tekan Lonjakan Penduduk, Pemerintah Canangkan Kampung KB

  Kamis, 7 December 2017 05:58
Ilustrasi Kelahiran Bayi (AFP)

Berita Terkait

 Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M Rizal Damanik memiliki terobosan yang besar, guna menekan lonjakan pertumbuhan penduduk secara nasional. Terobosan tersebut yakni melalui program membangun Kampung Keluarga Berencana (KB).

"Program ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo, yang ingin membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Adanya Kampung KB, pemerintah dapat menyentuh secara merata terutama masyarakat di daerah pinggiran," kata Rizal kepada Jawapos.com, Rabu (6/12).

Rizal menyebut kriteria Kampung KB adalah daerah-daerah pinggiran, yang memiliki angka kelahiran masih tinggi dengan perekonomiannya masih rendah.

Secara nasional, Rizal lantas mencontohkan bahwa salah satu daerah dengan tingkat tertinggi pertumbuhan penduduknya di Provinsi Sulawesi Tengah masih tinggi.

"Karena ini cakupanya nasional, jadi menangani masalah kependudukan tidak bisa hanya BKKBN, harus semua bekerjasama dengan melakukan koordinasi lintas instansi, yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden," sebut dia.

Lebih lanjut Akademisi IPB itu mengungkapkan program Kampung KB saat ini telah berjalan selama dua tahun. Tahun pertama, bagaimana mencanangkan Kampung KB di setiap provinsi.

Tahun kedua, pencanangan Kampung KB ditargetkan ada di setiap kecamatan bahkan di setiap desa.

“Dengan begitu, pembangunan benar-benar dilakukan sampai menyentuh langsung ke masyarakat secara merata dari Sabang sampai Merauke. Artinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan dan pelayanan,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Kampung KB merupakan amanah dari Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan KB.

Program itu menekan kewenangan BKKBN, untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja, tetapi juga masalah pembangunan KB.

Terpisah, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengparesiasi adanya program Kampung KB. Pasalnya program ini mampu menekan pertumbuhan penduduk.

Karena itu, ia meminta kerjasama semua pihak agar jumlah penduduk di Sulawesi Tengah yang saat ini telah mencapai angka lebih dari 2 juta jiwa dapat ditekan.

“Jumlah penduduk di Sulteng setiap tahunnya mengalami pertumbuhan 1,94 persen, jika dibandingkan pertumbuhan nasional hanya 1,49 persen,” katanya.

"Kondisi jumlah penduduk yang besar ini akan menjadi beban pembangunan, bila sumber daya manusianya rendah,” pungkas Longki.

(mam/JPC)

 

Berita Terkait