Tax Amnesty Pajak Untuk Kesejahteraan Rakyat

Tax Amnesty Pajak Untuk Kesejahteraan Rakyat

  Sabtu, 27 Agustus 2016 13:19
DILANTIK: Bupati H Rusman Ali menyerahkan surat keputusan kepada kepala sekolah yang dilantik, Jumat (26/8) kemarin di aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Berita Terkait

PONTIANAK—Ketua Umum Asosiasi Konsultasi Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Kalbar, Suherman Saleh meminta kepada semua masyarakat dan pengusaha untuk segera melaporkan dan menebus pajak harta kekayaan, mulai dari 1 Juli 2016 hingga 30 Maret 2017.

 
Pemerintah kata Suherman, memberikan keringanan kepada rakyat yang sebelumnya belum dan atau tidak pernah membayar pajak, dengan adanya Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), maka kesalahan tahun sebelumnya tidak dibebankan untuk dibayar.

“Oke semua sudah terjadi, dengan UU pengampunan pajak ini, semua kesalahan yang lalu biar berlalu,” kata Suherman kepada Pontianak Post.

            Suherman menyatakan, pengampunan pajak ini merupakan kesempatan luar biasa bagi pemilik harta yang selama ini tidak membayar pajak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri kata dia, sudah membuat sebuah regulasi yang meringankan masyarakat. Saat ini, sebut Herman, masih banyak orang beranggapan jika pengampunan pajak ini dinilai sebagai jebakan. Padahal, anggapan itu kata dia, salah besar.

            “Mana mungkin DPR menjebak rakyatnya sendiri susah hidupnya. Mereka dipilih, untuk memberikan kesejahteraan dan kepada bangsa dan negara. Kalau seandainya ada yang mengatakan kalau ini jebakan, orang itu tidak tahu mekanisme undang-undang. Ini dibuat DPR mewakili rakyat,” tegasnya.

            Kepada pengurus Asosiasi Konsultasi Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang sudah dilantik, Suherman berharap anggotanya memberikan motivasi, dorongan untuk mensukseskan pengampunan pajak ini. Dia juga mengintruksikan, apabila ada pengusaha yang kesulitan mengurus pajak, diminta jangan sungkan menghubungi pengurus AKP2I. “Kita mengharapkan bahwa semua wajib pajak, semua pengusaha di Kalbar, wajib pajak. Jangan sampai ragu untuk mengurus pajak,” harapnya.

            Suherman juga mendorong pengurus untuk mencapai tiga target agar bisa mensuksekan Tax Amnesty. Di antaranya, diminta untuk melawan orang yang dirasa menghambat dan bisa menggagalkan orang lain yang ingin menunaikan wajib pajak. Kemudian, dia juga meminta pengurus memberikan keyakinan kepada semua pengusaha agar bersedia mengurus pajak.

“Kalau ini sudah berhasil, uang hasil tebusan akan menjadi uang untuk rakyat. Untuk pembangunan, sehingga yang terjadi kesejahteraan rakyat. Kenyamanan dan kebutuhan bisa dipenuhi negara, uangnya dari uang tebusan pajak,” ujarnya.

Ketua Pengurus Daerah AKP2I Arief Sapta Wendrianto mengatakan, secara nasional, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengampunan pajak ini baru sekitar 18,7 persen. Dikatakan pula, penerapan Tax Amnesty saat ini terkendala dengan domisili.

Arief mencontohkan, jika seseorang tinggal di Jakarta dan membuat NPWP di sana, tentu saja tidak bisa mengurus pajak di Pontianak. Keadaan ini kata dia, menjadi kendala saat ini.

“Kita mengharapkan setelah agustus pemerintah mengambil salah satu sikap untuk membantu wajib pajak apabila mereka sementara di Pontianak, dan NPWPnya terdapftr dil uar pontianak dapat mengikuti amnesty ini bisa dilakukan di Kanwil setempat dimana berada sementara,” harapnya. (gus)

Berita Terkait