Tax Amnesty Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Amnesty Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

  Minggu, 14 Agustus 2016 09:51
BUSINESS FORUM: Prof. P.M. John L. Hutagaol ( kanan) menjelaskan Tax Amnesty saat di acara Jawa Pos Business Forum di graha Pena Surabaya. FRIZAL/JAWAPOS

Berita Terkait

SURABAYA-Kedepan, program kebijakan tax amnesty bisa mendorong orang atau badan patuh membayar pajak. Terlihat dari tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) dan ratio pajak (tax ratio) di Indonesia yang sekarang masih sangat rendah. 

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan total wajib pajak yang tercatat hanya 30 juta, dengan 2,4 juta di antaranya wajib pajak badan dan sisanya wajib pajak perorangan. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta penduduk, selisihnya signifikan. Padahal angka masyarakat menengah meningkat hingga mencapai 60 juta penduduk. Belum lagi data Kementerian Koperasi dan UMKM yang mencatat ada 59,7 pelaku usaha. 

''Jadi, mereka yang melaporkan SPT dan bayar pajak baru sekitar 40 persen. Hingga sekarang belum terlihat partisipasi bergotong royong membayar pajak,'' ujarnya di Jawa Pos Business Forum di kemarin (12/8). 

Kegiatan Jawa Pos Business Forum mengambil tema Menangkap Peluang Tax Amnesty tersebut diikuti berbagai kalangan. Di antaranya, Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Benny Siswanto dan Kepala Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur Sukamto. Kemudian pelaku usaha seperti Ketua REI Jatim Paulus Totok Lusida , Direktur PT Ciputra Surya Sutoto Yakobus, Dirut PT Kepuh Kencana Arum dan PT Sunrise Steel Henry Setiawan, Komisaris PT Vitapharm Theresia Indriati Kuntjoro. Turut hadir Dirut Jawa Pos Holding Ratna Dewi.

Tax rasio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto di Indonesia selama lima tahun terakhir sebesar 12 persen. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain relatif lebih rendah. Idealnya tax rasio sebesar 16 persen, sehingga ada selisih sebesar empat persen dengan posisi Indonesia sekarang. Sementara di negara-negara lain, rasio pajak bisa di atas 20 persen, seperti di Australia. 

''Makanya tax gap atau selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (taxes owed) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (taxes paid) sangat besar. Sulit untuk memetakan aset yang dimiliki, terutama kalangan orang kaya. Tapi bakal ada satu trigger, yakni sejalan dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AeoI) yang berupa pertukaran informasi perpajakan mulai 2018,'' ujar John.

Post tax amnesty, pihaknya menyiapkan amandemen peraturan di bidang perpajakan. Di antaranya, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai. Dalam revisi UU KUP, ada perubahan signifikan dalam hak dan kwajiban perpajakan hingga pengenaan sanksi. Kemudian, transformasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara.

''Terkait UU PPh, akan dilakukan pembenahan tarif yang kompetitif dengan negara Asean lain. Kemudian, memberlakukan pajak minimum pajak baik bagi PMDN maupun PMA yang merugi dan UU Bea Materai. UU Bea Materai kita masih terlalu konvensional kita akan membuat UU tersebut lebih sesuai dengan kondisi ekonomi kita,'' paparnya. Selanjutnya, pihaknya juga berniat untuk mengamandemen UU PBB. 

Pemerintah pun juga akan mengatur Mandatory Disclosure Requirment. “Ambil contoh seperti di Inggris dan Irlandia, wajib pajak bersama kantor akuntan publik, bank dan pengacara wajib melaporkan ke kantor pajak mengenai tax planning yang diajarkan ke klien mereka,” imbuh John. Langkah lain yang ditempuh, pihaknya akan menyempurnakan kebijakan DER (Dept Equity Ratio). Kebijakan DER yakni salah satu skema yang akan dilakukan pemerintah untuk membatasi rasio utang terhadap modal perusahaan. Selain itu, pemerintah akan melakukan CBCR (Country By Country Reporting). 

“Kita akan wajibkan perusahaan-perusahaan lokal berskala internasional untuk wajib menyiapkan CBCR-nya dan melaporkan ke kantor pajak. Kita akan lihat apakah transaksinya masih dalam batas kewajaran atau tidak,” urainya. 

Wakil Pemimpin BRI Wilayah Surabaya, Anik Hidayati mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pilihan instrumen untuk menampung dana hasil pelaporan tax amnesty. “Diperkirakan September akan mulai banyak dana tebusan yang masuk. Sebab pengusaha akan mengejar nilai tebusan terendah sebesar 2 persen,” ucap Anik. (res/vir)

Berita Terkait