Tasman: SK DPP Asli

Tasman: SK DPP Asli

  Kamis, 22 September 2016 10:17
KETERANGAN PERS: Empat pimpinan partai politik daerah/cabang PKB, Gerindra, PKS, PAN Kota Singkawang menggelar konfrensi Press di kantor Sekretariat DPC PKB Singkawang, Selasa (21/9) kemarin menyikapi kabar beredar terkait rekomendasi partai palsu atau tidak sah.

Berita Terkait

Empat Parpol Sikapi Kabar Rekomendasi Partai Palsu

SINGKAWANG--Pimpinan daerah/cabang partai politik Kota Singkawang PKB, Gerindra, PKS, PAN menyatakan mengusung pasangan H Abdul Mutalib-Muhammadin sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang pada Pilkada 2017 mendatang

Pernyataan ini disampaikan terkait adanya kabar bahwa rekomendasi keempat partai kepada pasangan H Abdul Mutalib-Muhammadin palsu dan tidak sah serta beragam kabar tidak sedap sehingga rekomendasi partai diragukan.

"Makanya kami berkumpul di sini menegaskan bahwa PKB, Gerindra, PKS dan PAN mengusung H Abdul Mutalib-Muhammadin sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang periode 2017-2022. SK dari DPP masing-masing partai asli alias tidak palsu apalagi tidak sah," tegas Ketua Tim Pemenangan H Abdul Mutalib-Muhammadin, Tasman dalam konprensi pers di Kantor sekretariat PKB Jalan Firdaus, Selasa (21/9) kemarin.

Nantinya partai pengusung bersama pasangan H Abdul Mutalib-Muhammadin akan mendaftar ke KPU Singkawang, Jumat (23/9) mendatang yang diperkiran diantar ribuan massa. "Kita daftar Jumat (23/9) selesai salat Jumat," kata Tasman yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Singkawang ini.

Dengan demikian, lanjut Tasman, gabungan partai politik pengusung H Abdul Mutalib-Muhammadin sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang 2017-2022 siap memenangkan pasangan ini dalam kompetisi perebutan kursi KB 1 C di Pilkada Singkawang 2017.

Jika dihitung perolehan kursi dari empat gabungan partai politik tersebut PKB (4 kursi), Gerindra (3 kursi), PKS (2 kursi), dan PAN (1 kursi), maka pasangan H Abdul Mutalib-Muhammadin mengantongi 10 kursi DPRD yang artinya sudah melebihi batas syarat minimal pengusung calon kepala daerah dari gabungan parpol minimal enam kursi di DPRD. (har)

Berita Terkait