Tarif Parkir Tak Sesuai Dianggap Pemerasan

Tarif Parkir Tak Sesuai Dianggap Pemerasan

  Kamis, 4 February 2016 09:37
Utin Srilena

Berita Terkait

PONTIANAK - Upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk menertibkan parkir dan juru parkir tepi jalan umum terus dilakukan. Terkuaknya beberapa temuan jukir nakal memungut tarif parkir tidak sesuai perda melecut Dinas Perhubungan dan Informasi Kota Pontianak melakukan tindakan tegas, dengan memberi efek jera bagi jukir nakal. Bahkan beberapa waktu lalu petugas menangkap 35 jukir tak memiliki izin parkir.

Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak Utin Srilena Candramidi menegaskan, bila jukir atau koordinator parkir memungut tarif parkir tidak sesuai perda nomor 4 tahun 2011, maka itu bisa dianggap pemerasan dan bisa dilaporkan polisi.

“Belum lama ini kami lakukan razia. Hasilnya kami menjaring 36 jukir. Dari 36 orang, hanya satu orang yang memiliki kartu resmi parkir dari Dishub. Ini kami lakukan, karena banyak keluhan masyarakat terkait tarif parkir yang diminta jukir,” tegas mantan Kadisperindakop dan UKM kepada Pontianak Post, Rabu kemarin.

Penindakan ini guna memberi efek jera para jukir agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ia meminta jukir tahu aturan dan pihak Dishub akan lebih intens dalam pengawasan jukir nakal. “Seandainya masyarakat menemukan ini bisa kami laporkan. Ini sebagai pemerasan,” tegasnya.

Selain diberi pembinaan, mereka didata dan dikenakan tindak pidana ringan. Ketika pendataan lanjutnya jukir ini mengaku memungut tarif sesuai dengan ketentuan. Meski tidak mengaku, namun petugas telah memiliki bukti bahwa jukir nakal itu turut bermain memungut biaya tidak semestinya.

Puluhan jukir itu sudah dikantongi datanya. Setelah didata jukir mesti membuat izin ke Dishub dan akan mendapat kartu petugas parkir dari Dishub. “Ketika mereka bekerja, mereka mesti menggunakan kartu itu. Saya minta petugas parkir juga beretika, jangan sembarangan,” katanya.

Bagi koordinator parkir mesti menjalankan aturan yang telah disepakati. Karena tugas koordinator memantau jukir dan mengantisipasi agar tarif parkir sesuai dengan aturan. Apabila koordinator bermain, maka ia akan mencabut izin surat perjanjian kerja sama.

Jumlah koordinator parkir terdata sebanyak 292. Saat ini Dishub terus melakukan pendataan khususnya parkir TJU. Bagi masyarakat ke depan dapat mengenali mana koordinator dan jukir yang berada di pengawasan Dishub. Setiap bertugas mereka diwajibkan mengenakan kartu identitas parkir. “Kartu itu di dapat setelah koordinator parkir mengajukan permohonan ke Dishub. Total kartu yang telah dibuat saat ini kurang lebih enam ratusan. Kesemuanya itu para jukir dan koordinator dalam pantauan Dishub. Jika tidak memiliki kartu itu parkir liar,” terangnya.

Di tahun 2016, kerja sama dan pembaruan kartu akan dilakukan tiap enam bulan sekali. Hal itu dilakukan sebagai bahan evaluasi Dishub. Sebelumnya, pembaruan kartu dilakukan satu tahun sekali. Dengan pantauan enam bulan sekali, pihaknya dapat melihat mana koordinaor yang benar dan tidak. Apabila ditemukan koordinator nakal, seperti memungut tak sesuai perda sampai menjual lahan parkir maka kerja sama itu akan diputus.“Masak lahan fasum diperjualbelikan? Menangani pungutan tak semetinya, itu bisa dilaporkan ke polisi, karena itu premanisme dan memeras,” tegasnya.(iza)

Berita Terkait