Target Tekan Laju Emisi 20 Persen

Target Tekan Laju Emisi 20 Persen

  Kamis, 30 June 2016 09:30
BIBIT POHON: Kegiatan Pembagian dan penanaman bibit pohon yang dilakukan Perkumpulan Pancur Kasih pada Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya. Perkumpulan Pancur Kasih For Pontianak Post

Berita Terkait

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa melalui UNDP REDD+ mendukung komitmen Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik Indonesia dalam menurunkan emisi 26 hingga 41 persen hingga tahun 2020. Di Kalbar Perkumpulan Pancur Kasih (PPK) terlibat aktif mendorong program tersebut. Dengan menginisiatif masyarakat untuk melakukan mitigasi karhutla. Dimana program tersebut didukung oleh KLHK RI melalui UNDP REDD+ dalam program pemberdayaan masyarakat, pemulihan lahan dan hutan, pencegahan kebakaran hutan  dan lahan di Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang. Masyarakat di kabupaten tersebut bisa penerima manfaat langsung dengan program pembagian bibit pohon.

Menurut Direktur Perkumpulan Pancur Kasih, Matheus Pilin.  Sebanyak 1.340 jiwa atau 268 Kepala Keluarga di dua Kabupaten tersebut mendapat manfaat langsung  melalui program pembagian bibit pohon yang diberikan oleh Perkumpulan Pancur Kasih. Pelaksanaan pembagian bibit pohon yang pertama dilakukan pada Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan pembagian bibit pohon tersebut dilakukan pada 7 Juni 2016 di Desa Balai Pinang. Dimana  luas wilayah Desa Balai Pinang 31.220,46 hektar. Dari total luas tersebut, seluas 8.291,69 hektar di antaranya menjadi areal tanam untuk 15.000 bibit karet PB 260 dan 1.000 bibit bambu betung yang mulai ditanam. Selain di Desa Balai Pinang Pihak Pancur Kasih juga memberikan bibit pohon yang sama diempat kampung seperti Pendaun, Petebang, Balai Kumai dan Kampung Belantek. "Jadi tidak hanya sekedar membagikan bibit pohon, agar pemberdayaan masyarakat ini maksimal dan hasilnya memuaskan kami juga melakukan pendampingan bagi masyarakat setempat untuk pengembangan bibit pohon yang telah ditanam," kata Matheus Pilin.

            Sedangkan di Kabupaten Kubu Raya pembagian bibit pohon dilakukan pada 20 Juni 2016.  Ada dua desa yang mendapatkan program pembagian bibit pohon di kabupaten tersebut yaitu di Desa Retok dan Kubu Padi. Sebanyak 148 Kepala Keluarga mendapatkan bantuan bibit pohon tersebut.  “Kami memilih Kabupaten Kubu Raya karena daerah tersebut bertopografi lahan gambut dan pada tahun lalu lahan di kawasan tersebut banyak  mengalami kebakaran,” katanya.

            Perkumpulan Pancur Kasih sejak Februari 2016 telah melakukan pendampingan kelompok tani di daerah tersebut. Beberapa kegiatan sudah dilakukan, seperti pendidikan dan pelatihan mitigasi karhutla dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pentingnya aspek-aspek pencegahan karhutla dan mendorong inisiatif berbasis kearifan dan pengetahuan lokal melalui gerakan menanam bibit seperti karet, sungkai, betung dan pembuatan embung.

            Pembagian bibit pohon di dua daerah tersebut memang cukup penting. Pasalnya masyarakat di sana masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Seperti kegiatan menyadap getah karet dan kegiatan pertanian sawah maupun berladang. Masyarakat adat Dayak di Desa Balai Pinang misalnya sudah sejak lama melakukan upaya penyelamatan hutan adat mereka seluas 878 hektar. Seperti yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan dari Judicial Review terhadap UU 41/1999 tentang kehutanan yang diajukan oleh AMAN. Dalam keputusan  No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi Hutan Negara. “Namun hingga sekarang ini sepertinya belum kelihatan langkah konkrit pemerintah untuk melaksanakan secara penuh Putusan MK tersebut. Kami mendukung sepenuhnya keputusan tersebut dan memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat adat,” papar Pilin.

Masyarakat dibeberapa desa yang kami lakukan pendampingan masih terus menjaga keberadaan sumber air yang menjadi penopang keberlanjutan hidup mereka. Meski begitu kini kondisinya mulai terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang. “Bahkan hutan adat  itu berada dalam kawasan hutan negara yang harus diselesaikan segera,” ucapnya.

Koordinator Pengurangan Kebakaran Hutan dan Lahan UNDP REDD+, Heracles menyatakan dalam memperkuat insiatif lokal untuk mitigasi karhutla saat ini UNDP REDD+ bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gencar melakukan berbagai program, termasuk membagikan bibit pohon  bagi sejumlah kawasan yang dinilai banyak memiliki lahan gambut dan kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan. “Saat ini kami tengah mengoptimalkan tindakan preventif untuk menekan kasus kabakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan menggencarkan program pembagian bibit pohon,” ucapnya.

            Ada beberapa alasan mengapa pembagian bibit pohon menjadi salah satu fokus dalam upaya penekanan kasus kebakaran hutan dan lahan. Seperti untuk peningkan penghasilan atau perekonomian masyarakat setempat. Dengan melakukan pembagian bibit pohon kedepan buah dari pohon tersebut bisa dijual untuk meningkatan penghasilan masyarakat. Kedua dengan semakin banyaknya pohon yang tumbuh secara tak langsung akan mengurangi emisi. Terakhir tentunya dengan penanaman bibit pohon maka akan menghijaukan kembali lahan-lahan yang telah terbakar. “Lahan-lahan yang sudah terbakar itu pada dasarnya cukup subur. Saat bibit pohon tersebut ditanam maka akan lebih mudah untuk tumbuh dan jauh lebih subur,”  ungkapnya.

            Kalimantan Barat sendiri mendapat pembagian bibit pohon yang dilakukan pada dua kabupaten yakni Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang. Selain di Kalbar terdapat empat provinsi lain yang juga dilakukan pembagian bibit pohon seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah. “Daerah yang menjadi sasaran program pembagian bibit pohon yakni daerah yang banyak memiliki lahan gambut dan cukup banyak terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan,” terangnya.

            Agar usai pembagian bibit pohon masyarakat masing-masing daerah bisa lebih optimal melakukan pelestarian,Maka UNDP menggandeng sejumlah LSM lokal untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat. “Dengan adanya pendampingan, penanaman pohon bisa lebih optimal dan masyarakat setidaknya bisa memiliki pengetahuan mengenai apa yang akan dilakukan untuk memasarkan buah dari pohon tersebut,” paparnya.

            Adapun jenis pohon yang diberikan yakni jenis pohon yang berbuah dan hanya bisa diambil buahnya, Jadi walaupun buahnya diambil, pohonnya bisa tetap tumbuh sehingga berguna dalam menurunkan emisi. Dari program pembagian bibit pohon tersebut, kata Heracles pihaknya menargetkan setidaknya pada tahun 2020 bisa memberikan konstribusi untuk mengurangi laju emisi hingga 26 persen dari total laju pertambahan emisi di Indonesia.

            Kendati memiliki target sendiri, namun Heracles mengatakan untuk sementara waktu tahap program pembagian bibit pohon tersebut hanya berlaku hingga Desember 2016. “Kami berharap kedepan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki progam lanjutan agar upaya penghijauan atau pelestarian lingkungan melalui program pembagian bibit pohon ini bisa jauh lebih optimal dan dirasakan manfaatnya tidak hanya masyarakat setempat namun juga semua pihak,” pungkasnya.

            Ditanya soal upaya lain yang bisa dilakukan dalam menekan laju emisi, kata Heracles pada dasarnya setiap pemerintah daerah mulai saat ini bisa memuat kebijakan dengan mengarahkan atau membuat iklim investasi menjadi investasi yang jauh lebih sehat. “Membuat iklim investasi yang lebih sehat. Artinya bisa dengan cara membuat peraturan investasi yang pro kepada masyarakat luas dan berusaha keras menumbuhkan perekonomian masyarakat dari bawah,” ungkapnya.

            Heracles juga menambahkan saat ini UNDP REDD+ juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dalam hal menjaga pelestarian lingkungan dan sama-sama menekan laju emisi, salah satunya dengan melakukan penanaman bibit pohon. “Kami berharap program penghijauan dengan melakukan penanaman pohon agar iklim investasi menjadi lebih sehat dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kedepannya program ini juga menjadi salah satu prioritas setiap pemerintah daerah,” pungkasnya. (ash)

Berita Terkait