Target Pajak Rambah Sektor Properti, KPP Pratama Pontianak Undang Developer

Target Pajak Rambah Sektor Properti, KPP Pratama Pontianak Undang Developer

  Jumat, 12 February 2016 08:41
SOSIALISASI : Sosialisasi hak dan kewajiban wajib pajak di sektor property di KPP Pratama Pontianak, Kamis (11/2).

Berita Terkait

PONTIANAK-KPP Pratama Pontianak mengundang para pengusaha di sektor properti di Kalimantan Barat, Kamis (11/02) pagi.  Tiga organisasi developer yang diwakili REI (Real Estate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) dan Apprindo Kalbar hadir bersama sejumlah anggotanya.

“Niat kami dalam silaturahmi ini adalah untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban wajib pajak sektor properti di Kalimantan Barat,” ungkap Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaeti Munawaroh, S.E., Ak., M.M di ruang pertemuan kantor KPP Pratama Pontianak, kemarin.

Menurutnya, kondisi perpajakan di Kalbar ini unik. Para developer yang notabene memiliki perusahaan dalam menjalankan bisnis di sektor properti masih banyak menggunakan sertifikat tanah dengan status SHM (Sertifikat Hak Milik). Padahal di daerah lain, di Indonesia umumnya menggunakan HGB (Hak Guna Bangun).  Begitu pula dengan realita dilapangan antara developer dengan pemilik lahan.  Kerap ditemukan terjadi kerjasama bagi bangun. Nah, disini kita jelaskan tentang kewajiban perorangan dan wajib pajak badan usaha.  “Ada pajak PPH 5 persen yang harus dibayar oleh wajib pajak di sektor properti.  Pemahaman ini wajib disampaikan agar nanti tidak ada lagi pajak terutang bagi developer sebagai penjual property,” jelasnya.

Paparan pajak di sektor property mendapat respon developer. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan. Mulai dari pengalaman pribadi, kasuistik hingga kebijakan perpajakan yang diterapkan. “Kami berharap KPP Pratama bisa membimbing para developer tentang perpajakan. Jangan sampai sudah bertahun-tahun baru diperiksa. Jadi terutang dan didenda. Usul, agar ada petugas pajak khusus untuk membimbing para pengembang di REI,” kata Sukiryanto Ketua DPD REI Kalbar.

Hal senada juga diutarakan Ramadan, Ketua DPD Apersi Kalbar. Menurutnya, para pengusaha property sektor perumahan komersil harus dibedakan dengan pengembangan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), perumahan tipe 36.  “Untuk pengembang perumahan tipe 36 tentu PPH final 1 persen saja. Beda dengan perumahan tipe besar,” katanya.

Junaidi Abdillah dari DPP Apersi Pusat juga meminta agar KPP Pratama bisa memberitahukan kepada para developer tentang kewajiban mereka setiap tahunnya. Tak perlu sampai 5 tahun baru dikejar kekurangan pajak para wajib pajak. “ Developer ini tujuannya berkontribusi untuk pembangunan, jadi janganlah disamakan seperti pelaku criminal. Kalau salah, mungkin karena ketidaktahuan mereka,” ujar mantan ketua Apersi Kalbar.

Apprindo Kalbar juga mempertanyakan kebijakan perpajakan bagi developer jangan sampai terjadi double pajak. Sehingga apa yang diterapkan memberatkan bagi pengusaha property. Sosialisasi perpajakan berlangsung seru dengan ungkapan berbagai permasalahan dilapangan yang dihadapi developer.  

“Pertemuan ini merupakan langkah awal KKP Pratama untuk bekerjasama dengan para developer agar dapat memahami sebagai wajib pajak. Nanti jika para pengusaha belum jelas, maka disediakan helpdesk untuk konsultasi dengan (AR) Account Representative KPP Pratama. Masing-masing wilayah sudah dibagi AR-nya,” pungkas Nurbaeti. (krl)

 

Berita Terkait