Target 1,63 Juta Hektare Hutan Adat

Target 1,63 Juta Hektare Hutan Adat

  Rabu, 18 Oktober 2017 10:00
Marcellus Tj

PONTIANAK - Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Marcellus Tj mengungkapkan seluas 127 ribu hektare ajuan lahan perhutanan sosial dibeberapa wilayah Kalbar, seluas 83 ribu hektare sudah miliki SK Hutan Desa dengan 65 persen terbanyak dari Kubu Raya. Setelah terbit SK, dia berharap, masyarakat dapat memberdayakannya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya.

"Ini satu yang luar biasa. Pendampingan teman-teman NGO pada masyarakat seperti pemberian latihan dan pemanfaatan sumber alam Hutan Desa sangat positif bagi mereka utamanya dalam peningkatan ekonomi," katanya, Selasa pagi.

Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, beberapa daerah sudah ditetapkan menjadi hutan kemasyarakatan, ada hutan desa dan hutan adat. Khusus hutan adat masih terus didorong agar terealisasi. Memang bukan gampang mewujudkannya, karena dalam penetapan harus miliki Perda dan penetapan dari kepala daerah. 

Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menetapkan kawasan hutan adat yang merupakan bagian dari skim perhutanan sosial dalam bentuk surat keputusan guna mengejar target kawasan hutan adat seluas 1,63 juta hektare.

Dari seluruh kabupaten di provinsi ini, baru Kabupaten Sekadau yang sudah menetapkan hutan adat. Luas kawasannya sekitar 40,5 hektare. Sedangkan kabupaten lain masih dalam tahap pembahasan di tingkat legislatif dan terhambat peruntukan lahan produksi lain. 

“Penetapan itu karena bupatinya mau menandatangani dan itu tidak di kabupaten lain. Persoalannya adalah, belum ada peraturan daerah tentang pengakuan hutan adat,” kata Marcellus Tj di Pontianak, Selasa (17/10). 

Faktor lain yang menyebabkan belum adanya penetapan itu karena hutan adat yang diusulkan karena berada dalam kawasan hutan produksi lain (HPL) yang telah diberikan izin produksi. Namun izin yang sudah terlanjur diberikan tidak akan diperpanjang lagi. Sementara, di sisi lain pihaknya minta agar daerah tidak memberikan izin baru di kawasan yang masuk dalam usulan sebagai hutan adat. 

"Untuk kelapa sawit tidak mendapatkan izin lagi karena masih moratorium," jelas dia. 

Direktur Sampan Kalimantan, Dede Purwansyah menjelaskan, dalam kegiatan ini banyak pihak terlibat. Selain Dishut, Bappeda, Pokja PS, BPDAS dan kemitraan ikut dilibatkan.

Ketua Koalisi Hak Adat (KHA) Matheus Pillin mengutarakan, 13 anggota NGO yang konsentrasi mendorong hutan adat terealisasi di Kalbar. KHA menargetkan luasan hutan adat mencapai 555.452 hektare sampai 2019 setelah melalui pemetaan partisipatif.

“Dari target dengan PIAP (Peta Indikatif Areal Perhutanan) 1,51 juta hektare perhutanan sosial sementara ada 1,63 juta hektare hutan adat yang baru mendapatkan pengakuan itu baru 40,5 hektare di Sekadau. Kami realistis dengan berbagai pertimbangan target sampai 2019 semiga tercapai 555.452 hektare,” katanya. 

Pentingnya pengakuan hutan adat karena di dalamnya ada kearifan masyarakat di kawasan dan sekitar kawasan. Selain itu, ada cagar alam serta flora dan fauna yang harus dijaga habitatnya. 

Pihaknya mengajukan rekomendasi peta jalan percepatan pengakuan hutan adat termasuk dalam penyiapan dana untuk 555.452 hektare sebesar Rp327.000/hektare atau sebanyak Rp31,75 miliar. (mse/iza)