Tantangan Kepala Daerah Terpilih

Tantangan Kepala Daerah Terpilih

  Selasa, 23 February 2016 08:16   1

Oleh: Ali Rif’ain

PELANTIKAN gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 sudah berlangsung Jumat lalu (12/2). Pelantikan tujuh pasangan orang nomor satu di provinsi itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Menyusul kemudian 202 bupati dan wali kota yang juga dilantik secara serentak Rabu lalu (17/2). Bila pelantikan gubernur dilakukan oleh presiden, pelantikan bupati dan wali kota dilakukan oleh gubernur masing-masing.

Pelantikan tahap berikutnya dilakukan Maret 2016 dengan melantik sebelas bupati dan wali kota serta gubernur Kalimantan Tengah jika tidak ada masalah sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun tahap terakhir dilakukan Juni 2016 dengan me lantik gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta 30-an bupati dan wali kota.

Pelantikan kepala daerah tentu tidak boleh dimaknai sebatas se remoni. Kehadiran para pemimpin baru daerah itu diharapkan dapat mendatangkan perubahan besar bagi daerah masing-masing. Karena itu, setelah dilantik, para kepala daerah dituntut untuk mampu menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah.

UU itu merupakan pijakan awal bagi kepala daerah dalam menjalankan kewenangan. Misalnya penetapan dan pembagian urusan pemerintahan, keuangan daerah, perangkat daerah, kebijakan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Seorang kepala daerah dituntut untuk jeli menentukan prioritas, mana yang menjadi kebutuhan mendasar bagi daerah. Misalnya mem prioritaskan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan ketertiban umum. Atau justru memprioritaskan yang lain.  Jika salah menentukan prioritas, pembangunan daerah akan sulit terlaksana dengan baik.

Kedua, terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seperti dikatakan Fery Chofa (2015), UU tersebut kini telah mengubah mindset penyelenggaraan kebijakan dan manajemen kepegawaian serta birokrasi harus berbasis sistem meritokrasi.

Penerapan sistem meritokrasi mengharuskan penempatan dan pengangkatan pegawai dalam satu jabatan berdasar hasil uji kompetensi dengan proses kompetisi yang terbuka. Di sinilah sang kepala da erah diuji. Apakah dia akan mengangkat pejabat/pegawai di lingkungan daerah hanya berdasar subjektivitas, kedekatan, hubungan kekerabatan, serta balas jasa. Atau sebaliknya, mengangkat pejabat/pegawai berdasar sistem meritokrasi. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor kedekatan ataupun patron- klien lebih dominan dalam pengangkatan pe gawai di lingkungan daerah ke tim bang faktor

kompetensi.

Ketiga, terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa. UU Desa di rancang, salah satunya, untuk mengatur keuangan desa yang diwujudkan dalam bentuk dana desa. Namun, muncul kekhawatiran bahwa hadirnya dana desa justru mendatangkan pragmatisme di tingkat pemerintahan desa yang kemudian mengarah ke hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal. Sebab, dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa kini terlihat belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru.

Misalnya melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. Di sinilah kepala daerah terpilih memiliki tugas untuk mengawal. Sekaligus memberikan pengarahan terhadap pemerintahan desa supaya dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keempat, tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. MEA merupakan kesepakatan perdagangan bebas bagi negaranegara ASEAN. Kondisi itu menuntut seorang kepala daerah mampu mengetahui sektor-sektor strategis yang menjadi zona pertarungan pekerja lintas negara.

Misalnya, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan tiap sektor dan kom petensi seperti apa yang dibutuhkan pekerja. Itu dilakukan agar mampu menjadi pemenang di sektor-sektor tersebut. Perencanaan itu sangat penting bagi kepala daerah dalam meng ha dapi tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang tersedia. Sebab, urusan ketenagakerjaan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi juga pe merintah daerah. Sektor-sektor tersebut harus dioptimalkan, mengingat Presiden Jokowi memiliki target bahwa setiap tahun harus terserap minimal 2 juta angkatan kerja.

Karena itu, setelah dilantik, kini tidak ada lagi waktu untuk berlehaleha bagi para kepala daerah terpilih. Mereka harus tancap gas menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada.

Ingat, setelah terpilih, mengutip Robert Endi Jaweng (2016), kepala daerah memasuki apa yang disebut black box, yakni visi, misi, program, hingga janji kampanye berkonversi ke dalam aksi lapangan. Ada tuntutan bahwa kerja-kerja kepala daerah di era kepemimpinan Jokowi harus lebih membumi. ”Saya mengimbau kepada para kepala daerah, jangan bekerja di belakang meja, tapi mesti turun langsung ke lapangan, mengurai persoalan.” Begitulah kira-kira pesan Presiden Jokowi dalam pidato sambutan pelantikan kemarin. (*)

 

*Peneliti Poltracking Indonesia,

alumnus Pascasarjana UI