Tangkal Masalah Sertifikasi Keahlian , Peduli Konstruksi Bentuk FKTTK

Tangkal Masalah Sertifikasi Keahlian , Peduli Konstruksi Bentuk FKTTK

  Rabu, 24 February 2016 08:31
PEDULI : Para Sarjana Teknik saat membentuk forum kepedulian dengan keahlian di bidang konstruksi.

Berita Terkait

PONTIANAK—Banyaknya persoalan yang timbul terkait pemakaian ijazah, sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat keterampilan (SKTK)dalam pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan proyek, membuat para peduli kontruksi membentuk Forum Komunikasi Tenaga Teknik Konstruksi (FKTTK). FKTTK ini dianggap sebagai salah satu jawaban untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

“Melalui forum ini kita bisa saling berkoordinasi dan saling memberikan informasi antar sesama pemilik sertifikat, SKA atau SKTK. Melalui forum ini juga kita dapat memberikan masukan kepada para pihak terkait, mengenai keberadaan ijazah dan sertifikat yang kita miliki,” ungkap Ato Ismail ST, Presidium Forum Komunikasi Tenaga Teknik Konstruksi kepada Pontianak Post kemarin.

Menurutnya, selama beberapa tahun belakangan banyak masalah yang timbul dalam penyalahgunaan SKA dan SKTK. Hal itu disebabkan para pemilik SKA dan SKTK tidak mengetahui keberadaan sertifikat mereka, karena sudah beredar kemana-mana. Kebanyakan, sertifikat tanpa tuan itu digunakan untuk persyaratan lelang di suatu daerah atau di suatu paket pelelangan. Kemudian dikarenakan sistem portal di Unit Pelayanan Pelelangan (ULP) tidak terkoneksi dengan perguruan tinggi di Seluruh Indonesia maka terindikasi sering terjadi pemalsuan ijazah.

“Pemalsuan yang sering terjadi adalah banyaknya ijazah yang dikeluarkan secara fisik asli akan tetapi begitu di klarifikasi ke perguruan tinggi yang bersangkutan tidak ditemukan ijazah tersebut,” ungkap dia.Kemudian, jelas Ato Ismail, khusus pekerjaan yang dikategori bermasalah, adakalanya para pemilik sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan dikejutkan dengan diterimanya surat pemanggilan dari aparat penegak hukum. “Sementara mereka merasa tidak pernah terlibat, apalagi dipekerjakan dalam proyek tersebut,” ujarnya.

Dari beberapa permasalahan itu, maka akan sangat merugikan bagi para pemilik sertifikat tenaga ahli dan tenaga terampil. Dengan bahasa lain telah terjadi eksploitasi terhadap hak pemilik sertifikat yang jelas-jelas sangat merugikan.Atas banyaknya kejadian seperti ini, FKTTK meminta kepada Pemerintah dalam hal ini ULP untuk bisa melaksanakan apa yang dipersyaratkan oleh Peraturan Presiden secara benar. Hal itu wajib disampaikan karena selalu terjadi indikasi manipulasi yang dilaksanakan pihak penyedia jasa dalam persyaratan tenaga ahli dan terampil. FKTTK, tegas dia, juga meminta agar ULP sepenuhnya melaksanakan proses klarifikasi secara teliti dan seksama. “Lebih baik pihak ULP menghadirkan pihak pemilik sertifikat langsung saat proses lelang atau kerja. Dan jika dipandang perlu, khusus terkait keaslian ijazah pihak ULP bisa memgklarifikasinya dengan menghubungi pihak sekolah atau perguruan tinggi tempat dikeluarkan ijazah atau sertifikat tersebut,” pintanya.

Ato Ismail yang juga Direktur Utama PT Insan Kapuas tersebut meminta agar ijazah atau sertifikat keahlian dan keterampilan benar-benar dihargai bagi para kontraktor yang menggunakan jasanya. “Jangan hanya menggunakan jasanya dengan janji-janji palsu. Banyak dari kami yang malah tidak dihargai. Sebab, kami bertahun-tahun sekolah dan kuliah dengan tenaga, fikiran dan tentunya dengan biaya yang tak sedikit hanya untuk mendapatkan ijazah tersebut,” ungkap dia. (bdi)   

Berita Terkait