Tanggung Jawab Dunia Terhadap Kasus Rohingya

Tanggung Jawab Dunia Terhadap Kasus Rohingya

  Selasa, 5 September 2017 09:19   96

Hardi Alunaza SD

Pada hakikatnya masyarakat internasional didefinisikan sebagai masyarakat yang plural. Untuk itulah dibutuhkan sikap solidaritas untuk menghargai kewenangan yang dimiliki oleh Negara lain. Persoalan akan adanya intervensi dari Negara lain adalah karena terdapat kegagalan Negara dalam menegakkan keadilan di wilayah domestik. Padahal, sebenarnya dalam konsep dunia internasional, mengakui adanya kewenangan suatu Negara sebagai otoritas penuh dalam mengelola dan menjalankan kehidupan sosial di negaranya tanpa ada intervensi dari Negara lain. Perkembangan hubungan dalam konteks internasional itu juga meliputi hukum internasional dan diplomasi serta organisasi internasional sebagai dasar yang telah ditetapkan. 

Pada kenyataan yang ada di kehidupan global, kedaulatan dan sikap tidak adanya intervensi dideklarasikan sebagai tujuan dari intervensi kemanusiaan. Hal itu berkembang pada dekade terakhir, di mana adanya kewenangan dari suatu Negara adalah dengan tujuan untuk melindungi masyarakat sebagai target kekerasan fundamental yang dilakukan oleh Negara atau organisasi tertentu. Intervensi kemanusiaan kemudian menjadi hal yang penting karena menunjukkan bahwa intervensi tersebut merupakan cara untuk menghormati, melindungi hak asasi manusia.

Intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) merupakan suatu prinsip dalam hukum kebiasaan internasional, dimana suatu negara berdaulat diintervensi oleh negara lain dikarenakan adanya suatu peristiwa yang berhubungan dengan telah terjadinya perang sipil, krisis kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan termasuk genosida yang terjadi dalam suatu negara yang berdaulat. Landasan hukum bagi tindakan intervensi kemanusiaan adalah Bab VI dan Bab VII Piagam PBB. Dalam Bab VI (pasal 33) Piagam PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai melalui cara-cara negosiasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya. Sedangkan pasal 34 dalam Bab yang sama menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi setiap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan ancaman perdamaian internasional.

Rohingya adalah salah satu etnis minoritas di Myanmar dan mereka mengatakan sebagai keturunan para pedagang Arab. Mereka juga mengatakan telah berada di Myanmar barat selama beberapa generasi. Pemerintah Myanmar tak bersedia mengakui mereka sebagai warga negara dan menganggapnya sebagai pendatang gelap dari Bangladesh. Posisi ini juga dipegang oleh sebagian besar kalangan di Myanmar. Myanmar, yang banyak didiami oleh pemeluk Buddha, punya sejarah lama soal ketidakpercayaan komunal. Rasa saling tidak percaya ini dipelihara dan kadang dimanfaatkan oleh pemerintah militer saat mereka berkuasa dalam beberapa dekade ini. Di negara bagian Rakhine diperkirakan terdapat satu juta orang Rohingya. Kerusuhan komunal pada 2012 menyebabkan lebih dari 100.000 orang mengungsi, puluhan ribu di antaranya masih tinggal di kamp-kamp penampungan. Orang-orang ini juga tak leluasa melakukan perjalanan. Ratusan ribu orang-orang Rohingya yang tidak memegang dokumen berada di Bangladesh. Hingga kini, krisis kemanusiaan di Myanmar masih terus berlangsung. Rangkaian proses pembantaian dan genosida yang terjadi telah menyebutkan bahwa lebih dari 130 orang, termasuk wanita dan anak-anak Rohingya dibunuh. 

Peran PBB dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Myanmar

Konflik yang berkepanjangan di Myanmar menunjukkan bahwa penyebab timbulnya konflik dan mengapa konflik tersebut tidak terselesaikan adalah karena beberapa faktor. Seperti faktor SARA, ekonomi, sosial budaya, dan juga karena ketegangan politik yang terjadi di Myanmar. Sehingga dengan adanya beberapa faktor yang menjadi pemicu tersebut, hingga saat ini krisis kemanusiaan terus berlanjut. Melihat empat faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembantaian dan kekerasan di Myanmar terhadap etnis Rohingya, seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mampu mengupayakan beberapa langkah tegas untuk menghentikan dan meredam hal serupa. Hal tersebut dapat diupayakan dengan mengambil alih tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar. Hal itu disebabkan karena pihak Pemerintah Myanmar sendiri tidak bersedia menghentikan praktek genosida terhadap etnis Rohingya. 

Jalur lain yang dapat ditempuh adalah dengan mendesak dan meminta Pemerintah Bangladesh untuk membuka kawasan perbatasan demi alasan dan misi kemanusiaan. Sehingga, dengan dilakukannya hal tersebut dapat memungkinkan etnis Rohingya menyelamatkan diri dari tekanan dan persekusi Pemerintah Myanmar. Tanggung jawab lain yang dapat berperan dalam penyelesaian kasus Rohingya adalah dengan meminta aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia untuk bersikap tegas dengan memberikan perhatian terhadap kasus di Myanmar dengan menggalang dana dan memberikan bantuan serta dukungan kemanusiaan. Di sisi lain, ASEAN sebagai organisasi lintas Negara yang ada di kawasan harus memiliki komitmen yang kuat dengan memberikan desakan kepada Myanmar agar menghentikan praktek genosida terhadap etnis Rohingya. Jika hal tersebut masih belum mendapatkan tanggapan yang baik dari Pemerintah Myanmar, ASEAN harus mengambil tindakan yang lebih serius dengan membekukan keanggotaan Myanmar di ASEAN. Melihat sudah banyak sekali korban dari krisis kemanusiaan tersebut, maka ASEAN dipandang cukup layak untuk tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya menjadi sebuah keharusan untuk sama-sama ikut bertanggung jawab atas nasib dan ikut berperan dalam melindungi Etnis Rohingya. 

Bila dipandang perlu, Komite Hadiah Nobel juga harus mempertimbangkan ulang dan mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi sebagai salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar. Hal itu disebabkan karena ia dinilai tidak mampu memberikan peran yang nyata dalam mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar. Jika hal tersebut dilakukan, maka PBB juga harus mampu mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili pihak-pihak yang dinilai memiliki peran dan bertanggung jawab atas praktek genosida yang sudah terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. 

Lalu, apa peran Pemerintah Indonesia?

Indonesia sebagai Negara yang sudah pernah memberikan perhatian langsung terhadap pengungsi Rohingya seharusnya harus lebih mengerti terhadap apa yang dirasakan oleh para korban krisis kemanusiaan tersebut. Indonesia sudah selayaknya untuk terlibat aktif dalam kasus ini. Pada dasarnya, Pemerintah dapat menggunakan pendekatan-pendekatan efektif dan efisien yang tidak bertolak belakang dengan prinsip nonintervensi. Pertama, Pemerintah Indonesia dipandang perlu untuk mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (non-megaphone diplomacy) yang selama ini diterapkan kepada Myanmar. Peninjauan ulang kebijakan tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia dipandang tidak berhasil mendesak Myanmar untuk mengakhiri praktek-praktek kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya. 

Kedua, dengan menggunakan pendekatan diplomasi multi jalur. Dalam konteks ini, yaitu relasi antara Pemerintah Indonesia dan non-goverment organization (NGO) atau LSM. Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan NGO untuk menyuarakan nasib masyarakat Rohingya di Myanmar ataupun terlibat membantu etnis Rohingya yang berada di negara-negara lain. Ketiga, diplomasi bilateral. Pada konteks ini, Indonesia dapat melakukan diplomasi politik bilateral dengan Pemerintah Myanmar dengan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam artian, etnis Rohingya butuh diperlakukan sebagai manusia, seperti halnya masyarakat Myammar lainnya. Serta, Berkonsolidasi dengan negara-negara ASEAN.  Indonesia dapat menjadikan institusi ASEAN sebagai instrumen untuk melakukan konsolidasi dengan negara-negara ASEAN. Konsolidasi ditujukan untuk mendorong pemerintahan Myanmar secepatnya menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh.

Pemerhati Kajian Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Staf Pengajar Fisip Untan, Pontianak