Tangani Tiga Kasus Korupsi

Tangani Tiga Kasus Korupsi

  Jumat, 20 Oktober 2017 10:00
Juliantoro

Berita Terkait

PONTIANAK - Sepanjang 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak berhasil mengungkap tiga kasus korupsi, yakni pengadaan jasa pengamanan rumah dinas di DPRD, pengadaan tanah BKN untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kota Pontianak tahun 2008 dan dugaan korupsi pekerjaan pembangunan rehab dan perluasan auditorium,serta prasarana pembelajaran di Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2014-2015. 

Dari tiga kasus tersebut, dua kasus diantaranya yakni kasus pengadan tanah BKN bukan untuk kepentingan umum telah menjerat tiga orang, yaitu  Asisten I Wali Kota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Rudi Enggano Kenang dan Kepala Bidang Humas Muhammad Sabirin. Kedua terpidana itu pun telah menjalani hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2A. 

Sementara satu terdakwa lainnya, yakni perantara transaksi jual beli tanah bernama Arifin yang telah divonis Pengadilan Negeri satu tahun enam bulan.  Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding terhadap vonis tersebut, karena dianggap ringan. 

“Arifin ini makelar pada kasus pengadaan tanah BKN untuk kepentingan umum. Peran terdakwa terungkap dari proses persidangan Rudi Enggano,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pontianak, Juliantoro, Kamis (19/10). 

Sementara itu, kasus korupsi lainnya yang ditangani Kejari adalah pengadaan jasa pengamanan rumah dinas di DPRD Kota Pontianak. Kasus itu menjerat dua pejabat pemerintah Kota Pontianak, yakni Nalom Pangabean dan Denny Mulyadi. Yang mana keduanya saat ini telah menjalani persidangan. Sementara satu tersangka lainnya adalah Ds, Direktur PT Prospek Usaha Mandiri (PUM), perusahaan pemenang lelang. Tersangka hingga saat ini  telah masuk daftar pencarian orang (DPO). 

“Sumber dana proyek dari APBD sebesar Rp523 juta. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya kerugian sebesar Rp193 juta dari kegiatan-kegiatan fiktif,” ucap Juliantoro. 

Juliantoro menambahkan, sementara satu kasus yang masih di tahap penyelidikan adalah dugaan korupsi pekerjaan pembangunan rehab dan perluasan auditorium,serta prasarana pembelajaran di Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2014-2015.  

“Kasus ini masih kami dalami, sudah ada sepuluh saksi yang diperiksa. Dugaan korupsi muncul adanya selisih audit nilai kontruksi dalam pengerjaan dengan yang disampaikan. Berapa selisih penggunaan anggarannya ini yang masih kami dalami termasuk siapa yang bertanggungjawab,” tuturnya.

Juliantoro menyatakan, bahwa sejak dirinya mendapat amanah menjabat sebagai Kasipidsus, ia sedang fokus melakukan konsulidasi internal sambil melanjutkan penuntutan atau menyelesaikan penanganan kasus yang sedang berjalan. 

“Kalau ditanya apakah ada kasus korupsi lain yang dibidik ? kami sedang menginventaris dan mengumpulkan data kasus korupsi yang akan ditangani di tahun depan,” sambungnya. 

Juliantoro menyatakan, pihaknya tentu berharap peran masyarakat untuk melapor kepada Kejari, jika menemukan adanya indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Anggaran setiap tahun terbatas. Tapi tentu itu bukan alasan. Kami akan menangani perkara semaksimal mungkin,” pungkasnya. (adg) 

Berita Terkait