Tanah Diserobot Perusahaan , Warga Dagang Barat Berdemo

Tanah Diserobot Perusahaan , Warga Dagang Barat Berdemo

  Jumat, 26 February 2016 08:46
UNJUK RASA: Suasana aksi demo warga Dusun Barat Desa Lubuk Dagang di Kantor Bupati Sambas dan DPRD kemari. Hari kurniathama/pontianak post

Berita Terkait

SAMBAS--Sekitar 32 warga Dusun Dagang Barat Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Sambas dan DPRD Sambas, Kamis (25/2). Dalam aksinya mereka menuntut agar PT MI sementara waktu menghentikan aktivitasnya di atas lahan masyarakat sebelum ada solusi antara warga dan perusahaan.

Kepala Dusun Dagang Barat Desa Lubuk Dagang, Hadini yang ikut dalam aksi itu mengatakan permasalahan lahan ini sudah sejak tahun 2011. "Ada penolakan masuknya warga mulai dari batas lahan PAL 1 hingga PAL 4 yang merupakan kebun masyarakat atau garapan masyarakat sebagai mata pencarian hidup sehari-hari warga, namun ternyata perusahaan kini sudah digarap PT MI. "Wilayah Pal 4 dimiliki sekitar milik 11 orang. Tuntutan warga minta ganti rugi, penghentian aktivitas perusahaan terhadap wilayah yang tidak dibolehkan perusahaan masuk,"katanya.

Terkait masalah lahan ini, kata Kadus, sudah disampaikan ke Bupati Sambas hingga gubernur  tapi sampai saat ini belum penyelesaian.Hal sama diungkapkan Zulfan selaku LPM desa setempat mengatakan masalah perampasan tanah warga PT Mulia Indah Dusun Dagang Barat Desa Dagang Barat sudah lama terjadi, sehingga perlu adanya penyelesaian.

Dampak dari persoalan lahan ini, kata dia, terjadi persoalan sosial di masyarakat. "Masyarakat terkotak-kotak bahkan menimbulkan ketidakpercayaan kepada perangkat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena BPD Desa memberikan izin ke perusahaan tanpa musyawarah ke masyarakat,"jelasnya.Bahkan, kata dia, perjanjian dibuat di Bukit Tinggi Sumatra Selatan. Untuk saat ini diperkirakan ada 100 orang menyampaikan komplain terkait adanya masalah tanah yang diduga dicaplok perusahaan.

"Diperkirakan sekitar 200 hektar, saat ini lahan sudah digarap tapi tak ada ganti rugi. Tidak ada kesepakatan. Tak ada izin dengan kepala wilayah seperti dusun,"katanya.Selain itu Erjono, selaku perwakilan warga mengatakan kondisi tanah sudah ditanami bahkan sudah panen. "Terdapat sekitar 200 hektar. Perusahaan tidak ada sosialisasi, hanya pengenalan. Habis pengenalan lahan warga langsung dicaplok," katanya.

Kepala Dusun Dagang Barat tidak mengetahui tuntutan warga meminta kegiatan perusahaan diberhentikan sebelum ada penyelesaian. Perwakilan warga berunjuk rasa di kantor Bupati dan dimediasi di Ruang Asisten II dan ditemui Kabag SDA Edi. "Dari hasil pertemuan Pemkab Sambas akan memfasilitasi persoalan ini untuk mencari solusi dan akan mengajak pihak perusahaan duduk bersama," ungkap Edi.

Setelah aksi di Kantor Bupati, mereka ke DPRD. Di rumah rakyat ini ditemui Komisi B DPRD Sambas dengan pimpinan rapat diketuai Wakil Ketua Komisi B Samingan dan sekretaris Komisi B Winardi. Nantinya Komisi B DPRD Sambas akan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait serta akan melakukan pemanggilan perusahaan terkait masalah ini. "Jadi jangan ada dusta diantara kita, akan kita hadapkan dengan Dinas terkait," kata Samingan yang juga politisi Nasdem ini.Hal senada dengan Erwin Saputra agar masyarakat bisa bekerjasama dengan dewan. Terutama terkait, kata dia, penyampaian informasi status lahan dan luasan lahan yang menjadi persoalan. "Ada 37 perusahaan di Kabupaten Sambas bermasalah dengan masyarakat," ungkapnya. (har)

Berita Terkait