Tak Lolos, Cakades Sutra Protes

Tak Lolos, Cakades Sutra Protes

  Jumat, 6 May 2016 16:11
DATANGI: Calon Kepala Desa (Cakades) Desa Sutera yang tidak lolos bersama puluhan pendukung lainnya mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kayong Utara, Rabu(4/5).

Berita Terkait

SUKADANA-Merasa tidak puas pada audiesi bersama anggota DPRD Kabupate Kayong Utara Calon Kepala Desa (Cakades) Desa Sutera yang tidak lolos bersama puluhan pendukung lainnya mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa,Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB)Kayong Utara, Rabu (4/5).

Hal tersebut dilakukan guna meminta kejelasaan mengenai permasalahan Seleksi Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap tidak adil. “Jika kami lihat seperti persyaratan pendidikan yang diatur UU Nomor 06  yang menyebutkan minimal tingkat pendidikan tamat SD, walaupun dia (Cakades.red) SMP, SMA, Sarjana  seharusnya bobot nilainya itu sama. Karena syarat minimal sudah tercukupi, itukan hak-hak seseorang,” kata Abdurahman sebagai pendamping Cakades Sutera yang tidak lolos.
Selain itu, menurut dia, begitu pula dengan umur.  Karena untuk umur sudah ditentukan minimal 25 ke atas artinya tidak ada lagi pembatasan 46 ke atas nilai rendah 46 ke bawah nilainya tinggi. Padahal, sambung dia usia segitu masih sangat potensial untuk menjadi seorang pemimpin.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara ini menjelaskan bahwa pesta demokrasi adalah bagaimana para calon mendapatkan kepercayaan publik dan simpatik kepada masyarakat. “Walau calon tamatan SMP, tetapi disukai masyarakat Insya Allah bisa menjalankan kebijakan otonom di desanya itu. Karena kita harus dapat membedakan antara seleksi pemilihan kepala desa dan seleksi pengrekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS),”pungkasnya.
Kalau Pemilihan Kades, seleksi hanya sebagai syarat administratif, hakimnya adalah rakyat. Sedangkan PNS mereka dipilih pemerintah dan digunakan untuk melayani masyarakat sebagai pegawai. “Tentu nilai-nilai itu sangat menentukan.  Kalau pejabat publik tidak perlu,”singkatnya.
Untuk Pilkades serentak ini masih pertama kali dilaksanakan, sehingga masih banyak kekurangan yang perlu koreksi- koreksi untuk menjadikan pemilihan yang lebih baik kedepannya. “Perlu adanya perbaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemilihan kepala desa agar kedepannya pelaksanaan Pilkades bisa lebih baik,”harapnya.
Sementara itu, Kepala BPMPDPKB Kayong Utara, Waliman, yang saat itu menyambut positif tuntutan Cakades yang tidak lolos dan bersikap kooperatif terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh Cakades yang tidak lolos. Ia mengatakan dalam pelaksana Pilkades serentak mereka hanya dapat melaksanakan peraturan yang ada baik itu Undang – Undang, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
“Terlepas adanya kekurangan dalam peraturan yang ada menurut Cakades, kami tidak bisa merubah yang ada. Jadi kami hanya melaksanakan sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah,”jelasnya.
Sementara itu, mengenai hal ini pula, sambung dia, juga sudah pernah dibahas bersama DPRD Kayong Utara segala tuntutan Cakades ini, namun mungkin mereka belum puasa dengan hasil keputusan yang kemarin. “Walaupun bagaimana, tuntutan ini tidak akan mengganggu proses Pilkades yang sedang berlangsung saat ini,”ujarnya. (dan)
 
 
 
 
 

 

Berita Terkait