Tak Hafal Indonesia Raya

Tak Hafal Indonesia Raya

  Sabtu, 20 Agustus 2016 11:02
grafis.PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK — Sebanyak 83 pekerja migran bermasalah (TKIB) yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia tiba di Dinas Sosial Kalbar, Kamis (18/8) malam. Mereka yang terdiri atas 79 laki-laki dan empat perempuan itu, ada satu yang masih di bawah umur. Anak tersebut tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Namanya Sukanta. Usianya baru 16 tahun. Dia bukan warga Kalimantan Barat, melainkan warga Rengkas Sebitung, Banten. Sudah dua tahun dia bekerja di Malaysia, sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

"Baru dua tahun kerja di Malaysia. Ketangkap waktu razia. Pasport mati," kata Sukanta, disela-sela pemeriksaan petugas BP3TKI dan Dinsos Kalbar.

Usianya 14 tahun saat Sukanta memutuskan untuk pergi ke Malaysia. Dia ditawarkan kerja di sana oleh seorang rekannya satu kampung. Untuk mempermudah prosesnya, dia dimintai sejumlah uang sebesar Rp7 juta. Uang itu sudah termasuk biaya keberangkatan dan surat menyurat. Dia berangkat dari Jakarta ke Pontianak menggunakan pesawat dan masuk ke Malaysia melalui PPLB Entikong, Sanggau dua tahun yang lalu.

"Kawan ngajak, kamu mau kerja gak? Siapkan uang Rp7 juta. Gitu kata kawan saya, itu sudah semuanya, tinggal berangkat," ungkapnya.

Selama di Malaysia, dia bekerja di sebuah rumah makan menjadi tukang masak. Dalam satu bulan, dia digaji RM700, sekitar Rp2 juta jika dikonversi rupiah. Uang itu, kata Sukanta, habis untuk keperluannya. Selama di Malaysia, dia belum pernah mengirimkan uang ke orang tuanya.

“Uangnya untuk main-main. Orang tua tahu saya di Malaysia. Dulu pamit, minta doa. Mereka cakap hati-hati di jalan,” kata Sukanta.

Sukanta, tak tamat sekolah. Dia hanya pernah mengenyam pendidikan sampai kelas satu SMA. Saat ditanya masih bisa menyanyikan lagu kebangsaan, dia mengaku lupa. “Dulu pernah hafal. Tapi sekarang sudah lupa,” katanya ringan.

Sukanta, bagian dari 83 TKI-B yang dideportasi dari Malaysia. Tiba di PPLB Entikong, sekitar pukul 07.00 menggunakan dua unit bus dan dua unit mobil Ben Van Imigresen Bekenu Miri Malaysia.

Dari puluhan TKI-B yang berasal dari 11 provinsi di Indonesia, hanya Sukanta, yang satu-satunya dari Banteng. Mediator BP3TKI Pontianak, Reinhard HP enggan menyebut TKI-B, tapi Warga Negara Indonesia-Bermasalah (WNI-B).

“Ini semua yang ada di sini, WNI-B. Apa yang dimaksud TKI ini, bukan seperti ini. TKI menurut undang-undang, warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mempunyai kontrak kerja kurang lebih 2 tahun dan menerima upah dalam waktu yang sudah ditentukan. Ini WNI-B, bukan TKI,” kata Reinhard.

Jumlah TKI-B yang tiba di Dinsos Kalbar, jumlah sama dengan yang dideportasi dari Malaysia, sebanyak 83 orang. Biasanya, saat pemulangan dari Entikong menuju Pontianak, jumlahnya berkurang, lantaran ada yang dijemput keluarga, atau bisa saja kabur.

Reinhard membenarkan, ada anak di bawah umur yang berasal dari Banten. Anak tersebut masuk pada tahun 2014. “Umur 14 tahun anak itu perginya. Berangkatnya perorangan tidak ada yang memfasilitasinya,” sebutnya.

Anak usia di bawah umur, tidak dibenarkan bekerja menjadi TKI berdasarkan UU TKI No 39 tahun 2004 soal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

“Pekerja yang di luar negeri untuk sektor informal minimal 21 tahun, untuk sektor formal minimal 18 tahun. Jadi untuk yang anak ini tidak dibenarkan,” ungkap Reinhard. 

BP3TKI Pontianak mencatat, angka pemulangan pekerja migran yang bermasalah melalui PLBN Entikong periode Januari sampai Juli tahun ini mencapai 1.440 orang.

 Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalbar, Yuline Marhaeni mengatakan, masih ada ribuan imigran lagi yang menunggu untuk dipulangkan. Tercatat, luar pulau Kalbar yang mendominasi TKI bermasalah. Dia menceritakan, saat berkunjung ke Komjen Malaysia di Kuching, ribuan imigran itu akan dipulangkan, akan tetapi secara bertahap.

“Memang masih banyak. Maksudnya begini, kalau data sudah lengkap dan cukup, maka akan dipulangkan ke sini (Pontianak),” ujarnya.

Proses pemulangannya, kata Yuline, harus terdata akurat dahulu sebelum dipulangkan. Kuotanya juga, tidak bisa langsung, akan tetapi bertahap. “Kalau sudah lengkap, baru mereka (Malaysia) kirim ke sini (Pontianak). Mereka juga perlu data yang akurat. Kalau dipulangkannya ribuah langsung, kita pun kewalahan,” sebutnya. (gus)

Berita Terkait