Tak Cukup Larangan, Solusi Komprehensif Dibutuhkan

Tak Cukup Larangan, Solusi Komprehensif Dibutuhkan

  Jumat, 26 Agustus 2016 09:30
Gagasan Milton Crosby dalam Menanggulangi Karhutla

Milton Crosby, mantan Bupati Sintang yang kini aktif sebagai  Ketua  Dewan Pembina Kerukunan Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalimantan Barat menjadi tempat mengadu petani perihal pelarangan membakar untuk membuka lahan. Pemerintah dipandang Milton perlu memberikan solusi

 

SUTAMI, SINTANG

 

"KAITAN bakar membakar seperti simalakama," kata Milton, mengawali pembicaraan, Kamis (25/8). 

NASIB petani yang kini menjadi pemikiran Milton. Pasalnya, petani banyak mengemukakan keluhan saat ditemuinya, terutama menyangkut pelarangan membuka lahan bertani dengan membakar. 

Bupati Sintang dua priode ini memang mempunyai hubungan historis dengan petani. Petani bagi Milton merupakan pahlawan untuk keberlangsungan ketahanan pangan. Ia juga dibesarkan dari keluarga petani. "Banyak pejabat-pejabat di Kalbar ini yang berasal dari keluarga petani. Membuka lahan dulunya juga dengan cara membakar," kata Milton.

Kebijakan pemerintah kini begitu gencar melarang membuka lahan dengan cara membakar. Milton mengapresiasinya."Tetapi hendaknya disertai solusi. Tidak cukup melarang," katanya. Milton sependapat kalau membakar itu tidak baik. Namun bukan petani saat membuka lahan juga disasar. Persoalan sangat komplek dinilai Milton. Petani membutuhkan pemberdayaan masif dari pemerintah. Karena itu, ada permasalahan karhutla mestinya menjadi peluang bagi pemerintah  melahirkan kebijakan komprehensif. "Yang ingin saya sampaikan perlu  ada jalan keluar bagi  petani di pedalaman, seperti di timur Kalbar. Orang di kampung tak pernah  bercita-cita jadi petani. Maunya pasti  jadi pejabat jadi orang kaya," ungkapnya.

Menurut dia, pengetahuan buka lahan dengan bakar merupakan kearifan budaya lokal ditengah masyarakat. Ia melihatnya sebagai teknologi tepat guna berbasis alam. Dimana  gulma habis kalau dibakar. Zat hara tanah bisa tumbuh, sehingga bisa menjadi lahan tanam yang baik. “Masyarakat membakar untuk membuka lahan saya yakin tidak sembarang. Arah angin dilihat. Kemudian luasnya juga terbatas. Paling banyak dua hektar,” katanya.

Milton mencoba menyentuh pemerintah, kalau  pembukaan ladang berpindah adalah  keterpaksaan karena situasi jalan keluar tidak tahu. Sementara bertani merupakan penopang ekonomi utama masyarakat.  "Masyarakat harus sejahtera, tapi kondisi dipedalaman tak berdaya dan tidak mampu, kalau tak bertani," katanya. 

Milton sedih apalagi kalau sampai mendengar petani ditangkap akibat membakar untuk membuka lahan bercocok tanam. Beda hal kalau membakar hutan dalam jumlah luas, serta buat kepentingan koorporasi. Ia mendukung penuh untuk dijatuhi sanksi.  "Semua mesti diserta solusi  berkelanjutan, berwawaasan lingkungan sosial budaya. Bukan sebatas mengabaikan masyarakat tradisional," ujarnya.

Karena itu, Milton menyarankan pemerintah memberikan edukasi berkelanjutan kepada petani dan bisa menjadi kebijakan jangka panjang.  Pemerintah dipandang perlu menganggarkan secara khusus dalam memberdayakan petani. Minimal 10 persen dari total anggaran.  Dana itu dianggarkan berjenjang mulai APBN hingga APBD Provinsi/Kabupaten. Minimal lima tahun berturut-turut. Dan, harus diawasi secara ketat penggunaannya. "Kebijakan pemberdayaan harus berjalan secara komprehensif, kalau memang ingin mengajak petani tidak membakar lahan untuk bertani," kata Milton. 

Milton mengatakan, kalau  teknologi tepat guna bisa dipakai, yang kini mulai dikampanyekan KTNA ke beberapa kelompok petani di Sintang, dengan membuat racun sendiri. Komponen yang dibuat dengan bahan sederhana. Antara lain belerang, asam semut, minyak bensin, garam. Dengan produk racun 20 liter mampu untuk membuka lahan dua hektar. "Kita sudah ada pilot project. Tapi petani butuh biaya dan pemerintah perlu membiayai. Semua tergantung political will pemerintah," ungkapnya.

Ia menambahkan, karhutla supaya  tidak terjadi  tiap tahun, maka pemerintah  harus arif buat kebijakan. Kebijakan tersebut juga  harus terpusat. Menurut Milton,  proses mengubah pola masyarakat tidak bisa instant. Pemberdayaan yang dibutuhkan, dan diperlukan dukungan dana pemerintah. Hal lain, menurut dia, petani boleh dilarang membuka lahan dengan dibakar. Tapi pemerintah harus memberikan subsidi. Bentuknya berupa jatah hidup setiap orang 10 kg setiap bulan selama lima tahun.

Milton melancarkan ide demikian bukan tanpa alasan. Pasalnya ekonomi masyarakat kini terpuruk dengan anjlok harga komoditas karet dan sawit. Sementara masyarakat harus tetap makan. Dan, bertani merupakan upaya masyarakat untuk bertahan hidup. “Menyelesaikan persoalan mesti sampai ke akar-akarnya, harus secara komprehensif. Masyarakat jangan terindimidasi,” katanya.

Kendati demikian Milton tetap mendukung aparat  penegak hukum yang gencar dalam mencegah terjadi karhutla. Hanya saja tetap berharap kepada pemerintah mempunyai arah dan kebijakan jelas. "Hidup petani juga harus diperhatikan," katanya. (**)