Tak Ada Unsur Pidana dalam Kalender Gambar Palu Arit

Tak Ada Unsur Pidana dalam Kalender Gambar Palu Arit

  Sabtu, 10 September 2016 13:50
Suasana pemaparan hasil penyelidikan Polres Singkawang terkait dugaan perkara tindak pidana perkara dugaan tindak pidana penyebaran paham komunis bergambar palu arit melalui sarana kelender di kantor Walikota Singkawang, Jumat (9/9).

Berita Terkait

SINGKAWANG-Polres Singkawang menyatakan perkara dugaan tindak pidana penyebaran paham komunis bergambar palu arit melalui sarana kelender tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan (sidik,red) karena tidak ditemukan unsur pidananya.

Begitulah kesimpulan dari hasil penyelidikan kasus kelender bergambar palu arit oleh Pemaparan Polres Singkawang dihadapan semua pihak termasuk tokoh masyarakat, Forum Perhimpunan Kebangsaan Kota Singkawang serta stakeholder lainnya di Aula Gayung Bersambut Pemkot Singkawang Senin (9/9) kemarin.

Pemaparan hasil penyelidikan disampaikan Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP Edy Haryanto yang turut menghadirkan sejumlah ahli dibidang pidana maupun perdagangan. Kegiatan yang disaksikan puluhan orang ini berlangsung tertib.

Dalam pemaparannya, kasat menyampaikan ada 10 orang saksi yang dimintai keterangan dari berbagai latar belakang mulai anggota dewan, pemilik toko buku, toko emas, bengkel hingga warung kopi.

Selain itu ada tiga ahli untuk dimintai keterangan yakni Yenny AS, SH MH (Ahli pidana dari UPB Pontianak), Dr SY Hasyim Azizurrahman (Ahli pidana/Dekan FH Untan), Darwis SH (ahli perdagangan Diperindagkop Kota Singkawang).

Setelah didalami penyidik, kata Kasat, dalam pemaparannya para saksi yang dipintai keterangan tidak ada niat kesengajaan menyebarkan paham komunis ke masyarakat melalui kelender. Karena sejumlah saksi murni menjual kelender demi keuntungan sebagai barang dagangan, bahkan ada sebagian dijadikan bonus bagi konsumen karena sudah belanja di tempat si pemilik toko.

Dr SY Hasyim Azizurrahman (Ahli pidana/Dekan FH Untan) yang ikut hadir dalam pemaparan hasil penyelidikan kasus ini, mengatakan pihaknya hanya dimintai keterangan. Dimana dalam keterangannya, ahli pidana ini menyebutkan harus ada perbuatan melawan hukum dan harus ada sifat melawan hukum. Kemudian harus ada pertanggung jawaban pidana yang unsur pokoknya perbuatan melawan hukum dengan ada kehendaknya/niatnya, dan pelaku mempunyai kemampuan akal alias tidak gila. “Namun dari kasus ini belum dapat memastikan niat mereka untuk menyebarkan, mengembankan ajaran komunis-marxisme dalam bentuk dan perwujudan sebagaimana diatur. Sehingga sifat melawan hukum yang merupakan unsur dari UU Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara tidak dapat ditentukan,” katanya.

Begitu juga yang disampaikan Yenny AS, SH MH (Ahli pidana dari UPB Pontianak) mengatakan dalam kronologis kasus ini yang disampaikan penyidik, ahli pidana ini pun tidak melihat adanya unsur “niat” dan “rencana terlebih dahulu” alias dua unsur ini tidak terpenuhi sebagai wujud perbuatan melawan hukum. 

 “Dari hasil penyelidikan kasus ini belum ditemukan bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkap Kapolres Singkawang AKBP Sandi Alfadien Mustofa.

Oleh sebab itu, tambah Kapolres, mengharapkan masyarakat dengan hasil ini menjaga kondisi kondusif kota Singkawang.

Ia menambahkan jika ada warga tidak puas hal tersebut wajar, namun perlu diingat negara ini memiliki koridor dalam hal menyampaikan aspirasi karena hukum sudah mengatur mekanisme yang ada, sedangkan di kepolisian sudah ada prosedur tersendiri terkait proses penyelidikan.

”Jika memang penyelidikan Polres Singkawang kurang maksimal silakan disampaikan kepada atasan maupun ke tingkat lebih tinggi dalam hal ini Polda Kalbar, yang terpenting kita jaga kondisi kondusif kota Singkawang itu yang terpenting,” katanya.

Namun apabila ada hal-hal terjadi perbuatan melawan hukum, sambung Kapolres, seperti provokasi dan anakis maka beradapan dengan hukum itu sendiri, karana ada hak-hak masyarakat lainya yang perlu dijaga.

Begitu juga Dandim 1202 Singkawang yang diwakili Kasdim Mayor Inf Heri Krisnanto mengatakan apa yang disampaikan kepolisian harus bisa dipedomani semua pihak. “Penyelidikan inikan dilakukan pihak berwenangm semoga bisa dipedomani bersama demi terciptakanya kondisi kondusif di kota Singkawang,” pintanya.

Hal sama juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, M Ravik, tentu semua pihak duduk bersama di pertemuan ini mencari kebenaran, namun ia juga mengharapkan dengan hasil penyelidikan ini jangan terjadi gejolak. Ia meminta semua pihak mendukung Singkawang kondusif.

“Singkawang ini masyarakatnya heterogen dengan mengedepankan saling menghormati sesama agama dan suku maka bisa berjalan harmonis,” katanya.

Dalam kasus ini, kata Ravik, kejaksaan telah juga memberikan rekomendasi jangan sampai terjadi kedua kalinya.

”Kita sudah merekomendasikan bahwa kasus ini jangan sampai terjadi lagi, selain itu saya menghimbau masyarakat Singkawnag menanggapi masalah dengan arif dan bijaksana, jangan sampai ada gerakan provokatif, jadi jika ada muncul persoalan komunikasi dikedepankan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop Kota Singkawang Hendriyan, mengatakan di Indonesia ini ada peredaran keluar masuk barang ada aturannya. “Ada barang yang dibebas masuk ke dalam negeri, barang yang atur dari segi tata niaganya dan barang dalam pengawasanm,” katanya.

Contoh, kata dia, ada jenis kelompok bahan berbahaya boleh masuk tapi diatur dalam tata Niaga seperti insektisida, bahan peledak untuk kebutuhan pertambangan dan pertahanan diatur tata dianaga. Metilbromida membasmi hama digudang, minol, garam diatur tata Niaga. Lalu bahan baku plastik, gula, impor barang bukan baru hanya boleh pabrik diizinkan. “Ada juga barang yang dilarang masuk. Ada 76 jenis barang dilarang, dalam daftar barang yang dilarang tidak ada nyatakan kelender dilarang masuk,” katanya. Sedangkan barang yang masuk ke Indonesia melalui importir, sementara di Singkawang hanya sebagai pengecer.

“Dalam kasus ini kan ada dilaporkan dua setelah dicek dan dipastikan mereka hanya pengecer. Kita juga tidak ditemukan unsur pelanggaran penjualan kelender yang dijual oleh kedua toko ini dan mereka mengantongi izin usaha lengkap dan masih berlaku,” jelasnya. (har)

 

 

Berita Terkait